alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Sejumlah LPD Terseret Kasus Hukum, Ini Kata Kadisbud Badung

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belakangan ini sejumlah LPD di Kabupaten Badung dinyatakan telah mlakukan pelanggaran hukum. Terseretnya sejumlah LPD ini pun tidak ditampik oleh Dinas Kebudayaan setempat. Pasalnya sejumlah LPD tersebut telah melakukan penyalah gunaan wewenang dan menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Kami tegaskan, LPD yang berkasus sekarang ini bukan karena tekanan pandemi Covid-19, tapi memang sudah ada upaya di luar ketentuan katakanlah pelanggaran hukum karena penyalahgunaan wewenang,” ungkap  Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha, saat dikonfirmasi Rabu (6/4).

Menurutnya, LPD yang tersandung kasus hukum telah menyimpang dari SOP. Padahal, dalam Perda Provinsi Bali tetang LPD Nomor 4 Ttahun 2017 telah menjabarkan tata cara pengelolaan LPD. Bahkan dirinya menyarankan agar saat memberikan kredit, LPD harus melakukan analisa yang disertai dengan kepemilikan agunan atau jaminan.

“Karena itu kami meminta kepada pengelola LPD dikembalikan sesuai SOP, sesuai ketentuan yang ada di Perda Provinsi Bali tetang LPD Nomor 4 Tahun 2017,” ungkapnya.

Untuk menjaga likuiditas, mantan Camat Petang ini menyarankan, LPD tidak melakukan kegiatan investasi di luar kententuan. Kemudian untuk memberikan kredit agar diberikan kepada warga yang masih dalam lingkungan Desa Adat. “Jangan melakukan acrobat, kembali lah sesuai dengan SOP. Kemudian dalam memberikan pinjaman jangan sampai keluar dari krama adat. Kalau itu semua sudah dilakukan likuiditas akan terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya  Sudarwita menerangkan, akan melakukan Disbud Kabupaten Badung akan melakuka pembinaan lebih detail kepada 119 LPD dari 122 desa adat. Diharapkan setelah melakukan pembinaan tidak ditemukan lagu penyimpangan. “Kami akan melakukan pembinaan yang lebih detail dengan melakukan ToT (training of trainer) kepada badan pengawas. Kami juga akan mengusulkan kepada bapak Gubernur Bali agar Bendesa Adat tidak lagi sebagai badan pengawas,” terangnya.

Untuk menghindari adanya penyimpangan, Sudarwitha menerangkan, LPD harus memiliki pengawasan yang ketat. Sehingga Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity (CAMEL) dapat dikelola dengan baik. Meski saat ini sedang tertekan akibat pandemi Covid-19.

“Jadi Bendesa Adat jangan ikut kepengurusan badan pengawas, karena kadang-kadang ada intervensi dari bendesa terhadap LPD. Pengawas harus memikirkan bagaimana LPD dapat menjalankan CAMEL dengan baik,” terangnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belakangan ini sejumlah LPD di Kabupaten Badung dinyatakan telah mlakukan pelanggaran hukum. Terseretnya sejumlah LPD ini pun tidak ditampik oleh Dinas Kebudayaan setempat. Pasalnya sejumlah LPD tersebut telah melakukan penyalah gunaan wewenang dan menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Kami tegaskan, LPD yang berkasus sekarang ini bukan karena tekanan pandemi Covid-19, tapi memang sudah ada upaya di luar ketentuan katakanlah pelanggaran hukum karena penyalahgunaan wewenang,” ungkap  Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha, saat dikonfirmasi Rabu (6/4).

Menurutnya, LPD yang tersandung kasus hukum telah menyimpang dari SOP. Padahal, dalam Perda Provinsi Bali tetang LPD Nomor 4 Ttahun 2017 telah menjabarkan tata cara pengelolaan LPD. Bahkan dirinya menyarankan agar saat memberikan kredit, LPD harus melakukan analisa yang disertai dengan kepemilikan agunan atau jaminan.

“Karena itu kami meminta kepada pengelola LPD dikembalikan sesuai SOP, sesuai ketentuan yang ada di Perda Provinsi Bali tetang LPD Nomor 4 Tahun 2017,” ungkapnya.

Untuk menjaga likuiditas, mantan Camat Petang ini menyarankan, LPD tidak melakukan kegiatan investasi di luar kententuan. Kemudian untuk memberikan kredit agar diberikan kepada warga yang masih dalam lingkungan Desa Adat. “Jangan melakukan acrobat, kembali lah sesuai dengan SOP. Kemudian dalam memberikan pinjaman jangan sampai keluar dari krama adat. Kalau itu semua sudah dilakukan likuiditas akan terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya  Sudarwita menerangkan, akan melakukan Disbud Kabupaten Badung akan melakuka pembinaan lebih detail kepada 119 LPD dari 122 desa adat. Diharapkan setelah melakukan pembinaan tidak ditemukan lagu penyimpangan. “Kami akan melakukan pembinaan yang lebih detail dengan melakukan ToT (training of trainer) kepada badan pengawas. Kami juga akan mengusulkan kepada bapak Gubernur Bali agar Bendesa Adat tidak lagi sebagai badan pengawas,” terangnya.

Untuk menghindari adanya penyimpangan, Sudarwitha menerangkan, LPD harus memiliki pengawasan yang ketat. Sehingga Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity (CAMEL) dapat dikelola dengan baik. Meski saat ini sedang tertekan akibat pandemi Covid-19.

“Jadi Bendesa Adat jangan ikut kepengurusan badan pengawas, karena kadang-kadang ada intervensi dari bendesa terhadap LPD. Pengawas harus memikirkan bagaimana LPD dapat menjalankan CAMEL dengan baik,” terangnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/