alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Tanah Diklaim, Rumah Dibuldoser, Warga Tinggal Beratap Terpal

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Empat kepala keluarga di Banjar Dinas Musi, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak tak bisa berbuat banyak. Kini  mereka terpaksa tinggal di lahan milik mereka dengan beratapkan terpal, lantaran rumah yang mereka tempati dibongkar dengan buldoser. Warga yang telah tinggal selama puluhan tahun di lahan itu digusur paksa oleh pihak yang mengklaim tanah mereka.

 

Dari keterangan Kepala Desa Musi, Nyoman Arya Swabawa dihubungi via telepon Jumat (6/5) sore menjelaskan, tanah yang ditempati oleh sejumlah warganya itu merupakan tanah redis. Warga yang menempati tanah itu pun merupakan ahli waris dari pemilik sebelumnya. Warga pun telah memiliki sertifikat hak milik tahun 1960-an. “Tanah itu istilahnya tanah lebih. Tanah itu ceritanya panjang. Dulu sekitar tahun 1960an pemerintah pernah mengembalikan tanah itu kepada negara. Selang beberapa tahun, negara mengembalikan lagi tanah itu kepada pemilik awal berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri karena sudah berpuluh-puluh tahun tinggal disana,” terangnya.

 

Arya Swabawa menyebut, sebelum ditempati oleh warga saat ini, tanah itu ditempati oleh para tetua dari warga itu sendiri. Karena orangtua sudah meninggal, maka tanah itu ditempati oleh generasi berikutnya. Lahan itu pun telah dibalik nama sesuai dengan nama pemilik yang baru. “Jadi mereka ini buka penerima redis jadinya. Yang penerima redis itu adalah orangtuanya. Mereka keturunannya, dan tanah itu sudah ada sertifikat baru juga. Sudah dua kali balik nama sesuai dengan pemilik saat ini. Jika dilihat dari kepemilikan SHM, sejumlah warga tersebut merupakan pemilik sah,” ujarnya.

 

Tanah yang selama ini mereka tempati kemudian diklaim oleh I Ketut Arya Budi Giri dari Kabupaten Tabanan. Dari keterangan Kuasa Hukum warga, I Made Arnawa saat dihubungi via telepon menyatakan, masalah muncul ketika tanggal 6 April 2022, mereka menerima surat yang isinya perintah untuk mengosongkan lahan yang mereka tempati selama ini karena lahan tersebut telah dibeli oleh I Ketut Arya Budi Giri sejak tahun 1992 dan sudah memegang SHM Nomor 321. Karena mereka merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan SHM tahun 1969 keluarga ini pun mengabaikan surat tersebut.

 

Sampai pada tanggal 17 April 2022, sekelompok orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri datang dan mengobrak abrik lahan mereka. Mereka meminta warga yang tinggal disana untuk mengosongkan tempat. Bahkan menebang pohon–pohon yang ada di lahan tersebut. Tanggal 25 April 2022, warga kembali menerima surat dari sekelompok orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri untuk mengosongkan lahan tersebut paling lambat tanggal 29 April 2022.

 

Walaupun sedang dilakukan proses hukum, namun pengacara dari pihak Arya Budi Giri tetap ngotot melakukan eksekusi paksa. Pada tanggal 29 April 2022, puluhan orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri datang ke lokasi dan menghancurkan rumah rumah warga. Tidak cukup puas sampai di sana, kembali pada Kamis (5/5), sekelompok orang tersebut kembali turun dengan membawa alat berat untuk membongkar rumah warga. “Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan itu. Seharusnya sebagai seseorang yang paham akan hukum, bisa mengikuti proses hukumnya seperti apa. Bukan malah menurunkan preman-preman untuk melakukan bongkar paksa terhadap rumah warga. Padahal warga sudah meminta jangka waktu untuk mengosongkan temat tinggal, karena mereka tidak punya tempat lain selain disana. Ini juga sudah sempat dimediasi oleh kepala desa dan prosesnya berlanjut. Tapi pihak Arya Budi Giri ini tetap bersikukuh dan tidak mau menunggu,” kata dia.

 

Paska rumah mereka digusur sejumlah warga tinggal dengan atap terpal dengan peralatan tidur seadanya. Namun mereka tetap tinggal di lahan tersebut. Hal itu membuat Made Arnawa khawatir bila preman utusan Ketut Arya Budi Giri kembali untuk mengusir mereka. “Mereka akan tetap disana. Karena tidak memiliki tempat lain. Kalau pun mereka menggunakan preman lagi, ini yang harus diantisipasi dan diatensi oleh pihak keamanan. Jangan sampai terjadi bentrok fisik. Karena mereka sudah puluhan tahun disana,” tambahnya.

 

Disisi lain, warga yang terdampak penggusuran terlihat sedang beraktivitas di lahan itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya beratap terpal dan tidak berdinding. warga tersebut diantaranya keluarga Ni Luh Merti, 76 beserta anak, menantu dan cucunya. Dan keluarga I Gede Sukra Redana beserta anak dan cucunya.

 

Saat dikonfirmasi, I Gede Darmayasa menuturkan, keluarganya telah tinggal di lahan itu sejak tahun 1958. Tanah itu merupakan tanah warisan dari ayahnya yang bernama I Nengah Wirni yang berasal dari Desa Seraya, Karangasem. “Dulu bapak merantau dari Seraya ke Musi dan langsung tinggal disini. Lalu tahun 1969 pemerintah kasih hak untuk mengelola tanah ini sebagai tanah redis untuk bapak saya. Jadi bapak saya adalah pemilik awal,” tutur anak dari  Ni Luh Merti ini.

 

Serupa dengan Darmayasa, Putu Gelgel yang merupakan anak dari I Gede Sukra Redana mengatakan ayahnya tercatat sebagai warga penerima tanah redis dan memiliki sertifikat. Hal itu dibuktikan dengan adanya fotocopy sertifikat yang dimiliki. Sayangnya sertifikat asli telah terbakar. “Rumah kami sempat terbakar tahun 1976. SErtifikatnya juga ikut terbakar. Tapi fotocopynya masih ada,” ungkapnya.

 

Ni Luh Merti pun berharap ada keadilan untuk keluarga serta warga lainnya yang digusur. Ia akan tetap tinggal di lahan tersebut meski hanya beratap terpal. “Ini satu-satunya peninggalan suami. Kami tidak tahu harus bagaimana. Jadi kami akan tetap tinggal di sini sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah ini bukan milik kami,” ungkapnya berkaca-kaca.






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Empat kepala keluarga di Banjar Dinas Musi, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak tak bisa berbuat banyak. Kini  mereka terpaksa tinggal di lahan milik mereka dengan beratapkan terpal, lantaran rumah yang mereka tempati dibongkar dengan buldoser. Warga yang telah tinggal selama puluhan tahun di lahan itu digusur paksa oleh pihak yang mengklaim tanah mereka.

 

Dari keterangan Kepala Desa Musi, Nyoman Arya Swabawa dihubungi via telepon Jumat (6/5) sore menjelaskan, tanah yang ditempati oleh sejumlah warganya itu merupakan tanah redis. Warga yang menempati tanah itu pun merupakan ahli waris dari pemilik sebelumnya. Warga pun telah memiliki sertifikat hak milik tahun 1960-an. “Tanah itu istilahnya tanah lebih. Tanah itu ceritanya panjang. Dulu sekitar tahun 1960an pemerintah pernah mengembalikan tanah itu kepada negara. Selang beberapa tahun, negara mengembalikan lagi tanah itu kepada pemilik awal berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri karena sudah berpuluh-puluh tahun tinggal disana,” terangnya.

 

Arya Swabawa menyebut, sebelum ditempati oleh warga saat ini, tanah itu ditempati oleh para tetua dari warga itu sendiri. Karena orangtua sudah meninggal, maka tanah itu ditempati oleh generasi berikutnya. Lahan itu pun telah dibalik nama sesuai dengan nama pemilik yang baru. “Jadi mereka ini buka penerima redis jadinya. Yang penerima redis itu adalah orangtuanya. Mereka keturunannya, dan tanah itu sudah ada sertifikat baru juga. Sudah dua kali balik nama sesuai dengan pemilik saat ini. Jika dilihat dari kepemilikan SHM, sejumlah warga tersebut merupakan pemilik sah,” ujarnya.

 

Tanah yang selama ini mereka tempati kemudian diklaim oleh I Ketut Arya Budi Giri dari Kabupaten Tabanan. Dari keterangan Kuasa Hukum warga, I Made Arnawa saat dihubungi via telepon menyatakan, masalah muncul ketika tanggal 6 April 2022, mereka menerima surat yang isinya perintah untuk mengosongkan lahan yang mereka tempati selama ini karena lahan tersebut telah dibeli oleh I Ketut Arya Budi Giri sejak tahun 1992 dan sudah memegang SHM Nomor 321. Karena mereka merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan SHM tahun 1969 keluarga ini pun mengabaikan surat tersebut.

 

Sampai pada tanggal 17 April 2022, sekelompok orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri datang dan mengobrak abrik lahan mereka. Mereka meminta warga yang tinggal disana untuk mengosongkan tempat. Bahkan menebang pohon–pohon yang ada di lahan tersebut. Tanggal 25 April 2022, warga kembali menerima surat dari sekelompok orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri untuk mengosongkan lahan tersebut paling lambat tanggal 29 April 2022.

 

Walaupun sedang dilakukan proses hukum, namun pengacara dari pihak Arya Budi Giri tetap ngotot melakukan eksekusi paksa. Pada tanggal 29 April 2022, puluhan orang yang diduga dari pihak Arya Budi Giri datang ke lokasi dan menghancurkan rumah rumah warga. Tidak cukup puas sampai di sana, kembali pada Kamis (5/5), sekelompok orang tersebut kembali turun dengan membawa alat berat untuk membongkar rumah warga. “Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan itu. Seharusnya sebagai seseorang yang paham akan hukum, bisa mengikuti proses hukumnya seperti apa. Bukan malah menurunkan preman-preman untuk melakukan bongkar paksa terhadap rumah warga. Padahal warga sudah meminta jangka waktu untuk mengosongkan temat tinggal, karena mereka tidak punya tempat lain selain disana. Ini juga sudah sempat dimediasi oleh kepala desa dan prosesnya berlanjut. Tapi pihak Arya Budi Giri ini tetap bersikukuh dan tidak mau menunggu,” kata dia.

 

Paska rumah mereka digusur sejumlah warga tinggal dengan atap terpal dengan peralatan tidur seadanya. Namun mereka tetap tinggal di lahan tersebut. Hal itu membuat Made Arnawa khawatir bila preman utusan Ketut Arya Budi Giri kembali untuk mengusir mereka. “Mereka akan tetap disana. Karena tidak memiliki tempat lain. Kalau pun mereka menggunakan preman lagi, ini yang harus diantisipasi dan diatensi oleh pihak keamanan. Jangan sampai terjadi bentrok fisik. Karena mereka sudah puluhan tahun disana,” tambahnya.

 

Disisi lain, warga yang terdampak penggusuran terlihat sedang beraktivitas di lahan itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya beratap terpal dan tidak berdinding. warga tersebut diantaranya keluarga Ni Luh Merti, 76 beserta anak, menantu dan cucunya. Dan keluarga I Gede Sukra Redana beserta anak dan cucunya.

 

Saat dikonfirmasi, I Gede Darmayasa menuturkan, keluarganya telah tinggal di lahan itu sejak tahun 1958. Tanah itu merupakan tanah warisan dari ayahnya yang bernama I Nengah Wirni yang berasal dari Desa Seraya, Karangasem. “Dulu bapak merantau dari Seraya ke Musi dan langsung tinggal disini. Lalu tahun 1969 pemerintah kasih hak untuk mengelola tanah ini sebagai tanah redis untuk bapak saya. Jadi bapak saya adalah pemilik awal,” tutur anak dari  Ni Luh Merti ini.

 

Serupa dengan Darmayasa, Putu Gelgel yang merupakan anak dari I Gede Sukra Redana mengatakan ayahnya tercatat sebagai warga penerima tanah redis dan memiliki sertifikat. Hal itu dibuktikan dengan adanya fotocopy sertifikat yang dimiliki. Sayangnya sertifikat asli telah terbakar. “Rumah kami sempat terbakar tahun 1976. SErtifikatnya juga ikut terbakar. Tapi fotocopynya masih ada,” ungkapnya.

 

Ni Luh Merti pun berharap ada keadilan untuk keluarga serta warga lainnya yang digusur. Ia akan tetap tinggal di lahan tersebut meski hanya beratap terpal. “Ini satu-satunya peninggalan suami. Kami tidak tahu harus bagaimana. Jadi kami akan tetap tinggal di sini sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah ini bukan milik kami,” ungkapnya berkaca-kaca.






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/