alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Dapat Lampu Hijau, Program KBS Segera Aktif

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya salah satu program unggulan Pemkab Badung yakni Krama Badung Sehat (KBS) akan dijalankan kembali. Bahkan program yang mengcover biaya kesehatan di luar tanggungan BPJS Kesehatan ini telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri. Rencananya paling lambat program ini dapat kembali dinikmati masyarakat paling lambat September 2022.

plt. Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. I Wayan Darta mengatakan, lampu hijau terkait pelaksanaan program KBS ini sudah diberikan oleh Kemendagri. Program ini dapat dijalankan kembali asalkan tidak ada pembiayaan ganda, antara BPJS Kesehatan dan KBS. Sehingga saat ini sedang dilakukan pembahasan dan penyusunan draft Perbup yang akan mengatur KBS tersebut.

“Kami masih menyusun peraturan bupati draftnya untuk revisi dari tahun lalu yang sempat mangkrak. Karena baru ada nomor rekening yang dapat dipakai untuk mengampu dari pada dana KBS tersebut,” ujar dr. Darta saat dikonfirmasi Rabu (6/7),

Menurutnya, program ini paling lambat akan kembali aktif pada September 2022. Selain penyusunan Perbup juga dilakukan perhitungan biaya pembayaran dari satu pelayanan yang akan ditanggung. “Untuk pembahasan perbup itu masih di lingkungan Pemkab Badung, kemudian akan dibahas lagi di provinsi, kemungkinan sekitar dua minggu baru bisa selesai. Satu bulan lagi atau Agustus paling lambat September sudah berlaku,” ungkap Dirut RSD Mangusada tersebut.

Baca Juga :  Salip Kendaraan, Truk Terguling dan Tabrak Pelinggih

Terkait dengan Program KBS rencananya akan ada 13 layanan yang akan diaktifkan kembali. dr. Darta pun menjelaskan seluruh layanan tersebut merupakan di luar tanggungan BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seperti mencari keterangan sehat yang biasanya digunakan untuk mencari kerja, kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan Jasa Raharja, percobaan bunuh diri (suicide), pasien HIV/AIDS yang tanggungannya sudah habis, pasien narkoba, pasien yang memerlukan pengobatan khusus, pemulasaran jenazah, dan sebagainya.

“Program tambahan ini diberikan kepada masyarakat yang ber-KTP Badung dan memiliki kartu KIS yang ditanggung oleh Pemkab Badung,” jelasnya.

Aktifnya program KBS ini juga dibenarkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Badung, Selasa (5/7). Giri Prasta menerangkan, program tersebut sebelumnya tidak memiliki rumah di Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Namun saat ini, Bupati asal Pelaga tersebut menyebutkan, sudah mendapatkan persetujuan secara de facto dan de jure.

Baca Juga :  Pemotor Tewas Tabrak Pickup di Sandan, Sopir Ditahan

“Astungkara (KBS) dijalankan kembali, karena kami sudah minta rumahnya. SIPD kemarin itu tidak ada rumahnya, maka langkah konkrit yang kami lakukan adalah langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan astungkara sudah diberikan surat resmi secara de facto dan de jure, dan kami akan jalan,” terang Giri Prasta.

Lebih lanjut ia menegaskan, seluruh program KBS segera akan berjalan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Ingat satu hal itu di luar tanggungan dari BPJS. Secepatnya dong kalau Giri Prasta kan ingin cepat, tetapi jangan melanggar regulasi,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya salah satu program unggulan Pemkab Badung yakni Krama Badung Sehat (KBS) akan dijalankan kembali. Bahkan program yang mengcover biaya kesehatan di luar tanggungan BPJS Kesehatan ini telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri. Rencananya paling lambat program ini dapat kembali dinikmati masyarakat paling lambat September 2022.

plt. Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. I Wayan Darta mengatakan, lampu hijau terkait pelaksanaan program KBS ini sudah diberikan oleh Kemendagri. Program ini dapat dijalankan kembali asalkan tidak ada pembiayaan ganda, antara BPJS Kesehatan dan KBS. Sehingga saat ini sedang dilakukan pembahasan dan penyusunan draft Perbup yang akan mengatur KBS tersebut.

“Kami masih menyusun peraturan bupati draftnya untuk revisi dari tahun lalu yang sempat mangkrak. Karena baru ada nomor rekening yang dapat dipakai untuk mengampu dari pada dana KBS tersebut,” ujar dr. Darta saat dikonfirmasi Rabu (6/7),

Menurutnya, program ini paling lambat akan kembali aktif pada September 2022. Selain penyusunan Perbup juga dilakukan perhitungan biaya pembayaran dari satu pelayanan yang akan ditanggung. “Untuk pembahasan perbup itu masih di lingkungan Pemkab Badung, kemudian akan dibahas lagi di provinsi, kemungkinan sekitar dua minggu baru bisa selesai. Satu bulan lagi atau Agustus paling lambat September sudah berlaku,” ungkap Dirut RSD Mangusada tersebut.

Baca Juga :  Ratusan PTPS Dilantik, Bawaslu Ingatkan Soal Integritas

Terkait dengan Program KBS rencananya akan ada 13 layanan yang akan diaktifkan kembali. dr. Darta pun menjelaskan seluruh layanan tersebut merupakan di luar tanggungan BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seperti mencari keterangan sehat yang biasanya digunakan untuk mencari kerja, kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan Jasa Raharja, percobaan bunuh diri (suicide), pasien HIV/AIDS yang tanggungannya sudah habis, pasien narkoba, pasien yang memerlukan pengobatan khusus, pemulasaran jenazah, dan sebagainya.

“Program tambahan ini diberikan kepada masyarakat yang ber-KTP Badung dan memiliki kartu KIS yang ditanggung oleh Pemkab Badung,” jelasnya.

Aktifnya program KBS ini juga dibenarkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Badung, Selasa (5/7). Giri Prasta menerangkan, program tersebut sebelumnya tidak memiliki rumah di Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Namun saat ini, Bupati asal Pelaga tersebut menyebutkan, sudah mendapatkan persetujuan secara de facto dan de jure.

Baca Juga :  Belajar dari YouTube, Gasak Puluhan Laptop di SDN 4 Sulangai

“Astungkara (KBS) dijalankan kembali, karena kami sudah minta rumahnya. SIPD kemarin itu tidak ada rumahnya, maka langkah konkrit yang kami lakukan adalah langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan astungkara sudah diberikan surat resmi secara de facto dan de jure, dan kami akan jalan,” terang Giri Prasta.

Lebih lanjut ia menegaskan, seluruh program KBS segera akan berjalan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Ingat satu hal itu di luar tanggungan dari BPJS. Secepatnya dong kalau Giri Prasta kan ingin cepat, tetapi jangan melanggar regulasi,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/