alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Anggaran Rp 41 Miliar Disepakati untuk Bawaslu Bali Awasi Pilgub 2024

DENPASAR, BALI EXPRESS — Rapat Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (5/8), diikuti anggota Bawaslu Bali I Ketut Rudia, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera mengaku usulan terkait dana yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2024 telah disetujui. Yaitu dengan pola cost-sharing, mengingat pada Pilkada 2024 selain Pilgub Bali, juga akan ada Pilkada bupati/walikota secara serentak.

Khusus Bawaslu Bali, besaran jumlah anggaran yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali mengacu pada besaran anggaran pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2018 silam. Sementara angka yang telah disetujui tersebut masih bisa bergeser apabila terjadi force majeure. “Anggaran ini masih bisa bergeser apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dan mendesak,” jelas Mantera.

Baca Juga :  Jabatan Ketua Bawaslu Tabanan Digilir

Sementara itu, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Ni Ketut Sri Wahyuni menuturkan, besaran anggaran yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali telah melalui rangkaian evaluasi dan telah disetujui oleh Gubernur Bali.
Besaran dana yang disetujui untuk Bawaslu Bali adalah Rp 41 miliar, sedangkan besaran dana yang disetujui untuk KPU Bali adalah Rp 157 miliar.

Dalam rapat tersebut juga ditampilkan rencana pola cost sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten. Hanya saja Kesbangpol Kabupaten/Kota belum berani untuk mengiyakan pola cost sharing tersebut, mengingat pihaknya masih harus mendiskusikannya dengan pimpinan daerah masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Rudia mengtakan pada prinsipnya Bawaslu menyetujui mekanisme cost sharing ini, dan meminta hasil rapat ini bisa segera disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca Juga :  Mandi Depan Pura Pantai Pangkung Tibah, Dua Remaja Hanyut, Satu Hilang

“Pada prinsipnya kami di Bawaslu Bali tidak ada masalah, saya kira di Bawaslu kabupaten/kota juga jelas. Tinggal pola cost sharing yang kita bahas ini disampaikan untuk diteruskan lebih lanjut,” kata Rudia.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS — Rapat Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (5/8), diikuti anggota Bawaslu Bali I Ketut Rudia, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera mengaku usulan terkait dana yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2024 telah disetujui. Yaitu dengan pola cost-sharing, mengingat pada Pilkada 2024 selain Pilgub Bali, juga akan ada Pilkada bupati/walikota secara serentak.

Khusus Bawaslu Bali, besaran jumlah anggaran yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali mengacu pada besaran anggaran pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2018 silam. Sementara angka yang telah disetujui tersebut masih bisa bergeser apabila terjadi force majeure. “Anggaran ini masih bisa bergeser apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dan mendesak,” jelas Mantera.

Baca Juga :  KMHDI dan Dirjen Bimas Hindu Gagas Program Satu Anak Satu Buku

Sementara itu, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Ni Ketut Sri Wahyuni menuturkan, besaran anggaran yang diajukan Bawaslu dan KPU Bali telah melalui rangkaian evaluasi dan telah disetujui oleh Gubernur Bali.
Besaran dana yang disetujui untuk Bawaslu Bali adalah Rp 41 miliar, sedangkan besaran dana yang disetujui untuk KPU Bali adalah Rp 157 miliar.

Dalam rapat tersebut juga ditampilkan rencana pola cost sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten. Hanya saja Kesbangpol Kabupaten/Kota belum berani untuk mengiyakan pola cost sharing tersebut, mengingat pihaknya masih harus mendiskusikannya dengan pimpinan daerah masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Rudia mengtakan pada prinsipnya Bawaslu menyetujui mekanisme cost sharing ini, dan meminta hasil rapat ini bisa segera disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca Juga :  Jabatan Ketua Bawaslu Tabanan Digilir

“Pada prinsipnya kami di Bawaslu Bali tidak ada masalah, saya kira di Bawaslu kabupaten/kota juga jelas. Tinggal pola cost sharing yang kita bahas ini disampaikan untuk diteruskan lebih lanjut,” kata Rudia.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/