alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Diduga Tak Netral, Bawaslu Peringatkan Oknum Pegawai di Karangasem

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Bawaslu Karangasem menerima laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas seorang ASN dan tenaga kontrak daerah. Keduanya diduga melakukan aktivitas bernada mendukung seorang tokoh yang maju pada Pilkada Karangasem 2020, di media sosial Facebook (FB).

Dua pegawai tersebut, yakni seorang perempuan berstatus tenaga kontrak di salah satu kantor kecamatan, serta laki-laki berstatus aparatur sipil negara (ASN) bertugas di salah satu kantor dinas Pemkab Karangasem. Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan membenarkan, dua laporan itu sudah ditindaklanjuti sepekan lalu, tetapi pemanggilan keduanya tidak dilakukan. 

Bawaslu Karangasem hanya mengambil tindakan pencegahan dengan mendatangi kedua oknum tersebut ke kantor tempatnya bertugas. “Undang-undang belum memberikan kami wewenang melakukan tindakan pelanggaran. Kedua kasus itu hanya dilakukan pencegahan. Artinya mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak mengulangi dan memberitahukan atasannya,” jelas Suastrawan.

Laporan terhadap oknum tenaga kontrak itu sebenarnya masuk ke Bawaslu akhir Agustus lalu. Begitu juga dugaan tindakan yang dilakukan oknum ASN diketahui terjadi sepekan lalu. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut penegakan terhadap pihak-pihak yang harus netral. Maka perlu dilakukan pencegahan agar tak terjadi pembiaran.

Usai laporan masuk, pihaknya lakukan penelusuran dan pengawasan terhadap aktivitas kedua oknum itu di media sosial. Beberapa bukti sudah dikantongi kemudian digelar pleno atas dua kasus tersebut. “Ini kejadiannya sebelum pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (Paslon). Jadi dugaannya bernada mendukung salah seorang tokoh yang maju di Pilkada. Bukan paslon tapi tokoh,” tegasnya lagi.

Sampai di mana batasan Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di media sosial? Mantan wartawan harian lokal Bali itu mencontohkan, undang-undang Pilkada belum mengatur penindakan oknum yang memberikan “like” unggahan medsos berbau paslon. Namun, surat edaran (SE) Mendagri B/71/M.SM.00.00/2017 mengatur sembilan etik ASN.

Beberapa di antaranya mengatur ASN untuk tidak melakukan pendekatan terhadap partai politik, promosi, deklarasi pasangan calon, dan larangan lain yang di atur di dalamnya. Salah satunya juga ASN dilarang mengunggah atau menanggapi unggahan yang berkaitan dengan paslon. “Dilarang like itu diatur SE,” imbuhnya.

Suastrawan meminta pihak-pihak yang dilarang berpolitik praktis, seperti ASN, tenaga kontrak daerah, PPPK, TNI/Polri untuk tidak melanggar ketentuan. “Apalagi saat ini sudah ada paslon, agar tidak lakukan aktivitas berbau dukungan. Khusus untuk dua kasus tadi, jika masih mengulangi perbuatannya, secara UU bisa menindak, tentu kami tindak tegas. Ada mekanisme dan pasal yang disangkakan,” tukasnya.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Bawaslu Karangasem menerima laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas seorang ASN dan tenaga kontrak daerah. Keduanya diduga melakukan aktivitas bernada mendukung seorang tokoh yang maju pada Pilkada Karangasem 2020, di media sosial Facebook (FB).

Dua pegawai tersebut, yakni seorang perempuan berstatus tenaga kontrak di salah satu kantor kecamatan, serta laki-laki berstatus aparatur sipil negara (ASN) bertugas di salah satu kantor dinas Pemkab Karangasem. Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan membenarkan, dua laporan itu sudah ditindaklanjuti sepekan lalu, tetapi pemanggilan keduanya tidak dilakukan. 

Bawaslu Karangasem hanya mengambil tindakan pencegahan dengan mendatangi kedua oknum tersebut ke kantor tempatnya bertugas. “Undang-undang belum memberikan kami wewenang melakukan tindakan pelanggaran. Kedua kasus itu hanya dilakukan pencegahan. Artinya mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak mengulangi dan memberitahukan atasannya,” jelas Suastrawan.

Laporan terhadap oknum tenaga kontrak itu sebenarnya masuk ke Bawaslu akhir Agustus lalu. Begitu juga dugaan tindakan yang dilakukan oknum ASN diketahui terjadi sepekan lalu. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut penegakan terhadap pihak-pihak yang harus netral. Maka perlu dilakukan pencegahan agar tak terjadi pembiaran.

Usai laporan masuk, pihaknya lakukan penelusuran dan pengawasan terhadap aktivitas kedua oknum itu di media sosial. Beberapa bukti sudah dikantongi kemudian digelar pleno atas dua kasus tersebut. “Ini kejadiannya sebelum pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (Paslon). Jadi dugaannya bernada mendukung salah seorang tokoh yang maju di Pilkada. Bukan paslon tapi tokoh,” tegasnya lagi.

Sampai di mana batasan Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di media sosial? Mantan wartawan harian lokal Bali itu mencontohkan, undang-undang Pilkada belum mengatur penindakan oknum yang memberikan “like” unggahan medsos berbau paslon. Namun, surat edaran (SE) Mendagri B/71/M.SM.00.00/2017 mengatur sembilan etik ASN.

Beberapa di antaranya mengatur ASN untuk tidak melakukan pendekatan terhadap partai politik, promosi, deklarasi pasangan calon, dan larangan lain yang di atur di dalamnya. Salah satunya juga ASN dilarang mengunggah atau menanggapi unggahan yang berkaitan dengan paslon. “Dilarang like itu diatur SE,” imbuhnya.

Suastrawan meminta pihak-pihak yang dilarang berpolitik praktis, seperti ASN, tenaga kontrak daerah, PPPK, TNI/Polri untuk tidak melanggar ketentuan. “Apalagi saat ini sudah ada paslon, agar tidak lakukan aktivitas berbau dukungan. Khusus untuk dua kasus tadi, jika masih mengulangi perbuatannya, secara UU bisa menindak, tentu kami tindak tegas. Ada mekanisme dan pasal yang disangkakan,” tukasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/