alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Terkait Perbup Badung 52/2020, Suiasa Minta Kedepankan Upaya Preventif

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Minggu (6/9), Wabup Suiasa didampingi Camat Kuta Nyoman Rudiarta bersilaturahmi dengan lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta, bertempat di resto angkringan Tuban. “Saya sampaikan terima kasih banyak kepada lurah dan kaling se-Kecamatan Kuta, hari ini kita bisa melakukan tatap muka langsung untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Perbup Nomor 52 tahun 2020. Sekaligus kita selingi dengan dialog penyampaian aspirasi guna mensukseskan program kerja pemerintah serta untuk meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah Kuta” ujar Suiasa.

Di hadapan lurah dan kaling se-Kecamatan Kuta, Wabup Suiasa meminta agar aparat terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar semakin intens untuk memberikan sosialiasi kepada semua kalangan yang ada diwilayah Kecamatan Kuta, mengingat per 7 September 2020, hari ini Pemkab Badung sudah secara resmi melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini. Perbup ditujukan kepada perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. “Ini penting saya meminta kepada lurah dan kaling untuk menyampaikan informasi secara masif dan benar kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Perbup nomor 52 tahun 2020,” ungkapnya.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini, dikatakannya, bagi perorangan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial atau denda administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.

“Untuk sanksi administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 Ayat (1) salah satunya adalah membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah, sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta,” tegasnya.

Namun, menurut Suiasa, pengenaan denda ini bukanlah tujuan utama pemerintah, melainkan tujuan utamanya agar masyarakat sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. “Tujuan utama dari perbup ini bukan untuk mencari denda. Kami harapkan masyarakat betul-betul sadar pentingnya menaati protokol kesehatan untuk menekan laju kasus Covid di Kabupaten Badung, kondisi segera pulih sehingga masyarakat kita bisa segera melakukan aktivitas perekonomian. Karena kesehatan dan perekonomian harus equal jalan bersamaan” harapnya.

Ia juga menandaskan, upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tetap mengedepankan tindakan preventif maupun persuasif. Sehingga masyarakat berpartisipasi aktif menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Dalam perbup tersebut diatur dengan jelas bagi perorangan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Suiasa juga mengingatkan agar mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Kemudian pembatasan interaksi fisik (physical distancing). “Tak kalah penting, meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” tegas pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, menurut Suiasa, wajib melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan/atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja dan fasilitas umum. Lalu menyediakan petugas pengukur suhu tubuh (thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas. Juga upaya pengaturan jaga jarak. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala. “Serta penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” paparnya.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Minggu (6/9), Wabup Suiasa didampingi Camat Kuta Nyoman Rudiarta bersilaturahmi dengan lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta, bertempat di resto angkringan Tuban. “Saya sampaikan terima kasih banyak kepada lurah dan kaling se-Kecamatan Kuta, hari ini kita bisa melakukan tatap muka langsung untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Perbup Nomor 52 tahun 2020. Sekaligus kita selingi dengan dialog penyampaian aspirasi guna mensukseskan program kerja pemerintah serta untuk meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah Kuta” ujar Suiasa.

Di hadapan lurah dan kaling se-Kecamatan Kuta, Wabup Suiasa meminta agar aparat terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar semakin intens untuk memberikan sosialiasi kepada semua kalangan yang ada diwilayah Kecamatan Kuta, mengingat per 7 September 2020, hari ini Pemkab Badung sudah secara resmi melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini. Perbup ditujukan kepada perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. “Ini penting saya meminta kepada lurah dan kaling untuk menyampaikan informasi secara masif dan benar kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Perbup nomor 52 tahun 2020,” ungkapnya.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini, dikatakannya, bagi perorangan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial atau denda administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.

“Untuk sanksi administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 Ayat (1) salah satunya adalah membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah, sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta,” tegasnya.

Namun, menurut Suiasa, pengenaan denda ini bukanlah tujuan utama pemerintah, melainkan tujuan utamanya agar masyarakat sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. “Tujuan utama dari perbup ini bukan untuk mencari denda. Kami harapkan masyarakat betul-betul sadar pentingnya menaati protokol kesehatan untuk menekan laju kasus Covid di Kabupaten Badung, kondisi segera pulih sehingga masyarakat kita bisa segera melakukan aktivitas perekonomian. Karena kesehatan dan perekonomian harus equal jalan bersamaan” harapnya.

Ia juga menandaskan, upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tetap mengedepankan tindakan preventif maupun persuasif. Sehingga masyarakat berpartisipasi aktif menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Dalam perbup tersebut diatur dengan jelas bagi perorangan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Suiasa juga mengingatkan agar mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Kemudian pembatasan interaksi fisik (physical distancing). “Tak kalah penting, meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” tegas pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, menurut Suiasa, wajib melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan/atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja dan fasilitas umum. Lalu menyediakan petugas pengukur suhu tubuh (thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas. Juga upaya pengaturan jaga jarak. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala. “Serta penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” paparnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/