alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Jadi Tersangka Pemalsu Dokumen Tanah, Mekel Bungkulan Tak Ditahan

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kasus  dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Perbekel Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan,  Ketut Kusuma Ardana terus bergulir. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka hampir sepekan lalu oleh Satreskrim Polres Buleleng, namun Kusuma Ardana hanya dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

Kasubag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya, dikonfirmasi Minggu (6/12), mengatakan, tersangka Kusuma Ardana telah dipulangkan setelah pada Sabtu (5/12) sempat diamankan selama 1 x 24 jam. Selanjutnya tersangka hanya diwajibkan melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.

 “Saat diperiksa, penyidik mengajukan 65 pertanyaan yang ada kaitannya dengan dugaan perbuatan yang dilakukan tersangka.” ujar Sumarjaya

Sumarjaya menyebut, penyidik meminta keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen atas kepemilikan tanah lapangan di Desa Bungkulan yang berdampak memunculkan kerugian.  Sesuai rumusan Pasal 263 KUHP, tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara.

“Langkah penyidik ke depan akan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain sesuai dengan keterangan tersangka. Memang penetapan Kusuma Ardana sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Buleleng,” imbuhnya.

Disinggung terkait alasannya tersangka tidak ditahan, Sumarjaya menyebut karena ada permohonan dari pihak keluarga. Menurutnya, penangguhan penahanan boleh dilakukan sepanjang tersangka tidak melarikan diri. “Ada jaminan tersangka tidak mengulangi perbuatannya dan tidak menghilangkan barang bukti,” pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Nyoman Ardana mengatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses penyidikan atas kasus yang diduga dilakukan kliennya. “Saya selaku  kuasa hukum beliau sangat menjunjung tinggi proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim polres Buleleng.  Kita ikuti semua prosesnya,” singkatnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nyoman Agus Jaya Sumpena saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, pihaknya hanya menunggu status hukum Perbekel Bungkulan sehingga saat ini proses pemerintahan di Desa Bungkulan masih di bawah kendali Mekel Ardana.

“Kasus (pemalsuan dokumen, Red) ini kan bukan kasus korupsi. Berarti murni kasus pidana. Makanya kami harus menunggu status hukum tersangka Ardana apakah sudah inkrah atau belum. Jadi saat ini masih bisa melanjutkan pemerintahan di desanya. Kalau sudah ada putusan, barulah kami mengkajinya,” singkatnya.

Seperti diketahui, konflik status lahan ini terjadi sejak Juli 2019. Dimana Perbekel aktif Kusuma Ardana tercatat telah mensertifikatkan dua lahan yang ada di Desa Bungkulan. Yakni lahan lapangan sepak bola seluas kurang lebih satu hektar dengan SHM Nomor 2427/Desa Bungkulan, serta lahan seluas 8 are yang di atasnya berdiri Puskemas Pembantu I, dan Puskeswan dengan SHM Nomor 2426/Desa Bungkulan. 

Masyarakat yang mengetahui ini pun mengajukan protes, dengan mendatangi kantor BPN Buleleng. Warga menuntut agar sertifikat ke dua lahan itu dibatalkan.  Sebab, warga merasa bahwa lahan tersebut adalah milik desa setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 

Hingga akhirnya Kakanwil BPN Bali secara resmi membatalkan SHM Nomor 2426/Desa Bungkulan milik Ardana pada 13 Januari 2020 lalu, karena dinilai cacat administrasi. Sementara SHM Nomor 2427/Desa Bungkulan hingga saat ini masih dikantongi oleh sang perbekel. Pembatalan SHM ini tertuang dalam surat keputusan No. 0010/Pbt/BPN.51/I/2020.


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kasus  dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Perbekel Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan,  Ketut Kusuma Ardana terus bergulir. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka hampir sepekan lalu oleh Satreskrim Polres Buleleng, namun Kusuma Ardana hanya dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

Kasubag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya, dikonfirmasi Minggu (6/12), mengatakan, tersangka Kusuma Ardana telah dipulangkan setelah pada Sabtu (5/12) sempat diamankan selama 1 x 24 jam. Selanjutnya tersangka hanya diwajibkan melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.

 “Saat diperiksa, penyidik mengajukan 65 pertanyaan yang ada kaitannya dengan dugaan perbuatan yang dilakukan tersangka.” ujar Sumarjaya

Sumarjaya menyebut, penyidik meminta keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen atas kepemilikan tanah lapangan di Desa Bungkulan yang berdampak memunculkan kerugian.  Sesuai rumusan Pasal 263 KUHP, tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara.

“Langkah penyidik ke depan akan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain sesuai dengan keterangan tersangka. Memang penetapan Kusuma Ardana sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Buleleng,” imbuhnya.

Disinggung terkait alasannya tersangka tidak ditahan, Sumarjaya menyebut karena ada permohonan dari pihak keluarga. Menurutnya, penangguhan penahanan boleh dilakukan sepanjang tersangka tidak melarikan diri. “Ada jaminan tersangka tidak mengulangi perbuatannya dan tidak menghilangkan barang bukti,” pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Nyoman Ardana mengatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh proses penyidikan atas kasus yang diduga dilakukan kliennya. “Saya selaku  kuasa hukum beliau sangat menjunjung tinggi proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim polres Buleleng.  Kita ikuti semua prosesnya,” singkatnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nyoman Agus Jaya Sumpena saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, pihaknya hanya menunggu status hukum Perbekel Bungkulan sehingga saat ini proses pemerintahan di Desa Bungkulan masih di bawah kendali Mekel Ardana.

“Kasus (pemalsuan dokumen, Red) ini kan bukan kasus korupsi. Berarti murni kasus pidana. Makanya kami harus menunggu status hukum tersangka Ardana apakah sudah inkrah atau belum. Jadi saat ini masih bisa melanjutkan pemerintahan di desanya. Kalau sudah ada putusan, barulah kami mengkajinya,” singkatnya.

Seperti diketahui, konflik status lahan ini terjadi sejak Juli 2019. Dimana Perbekel aktif Kusuma Ardana tercatat telah mensertifikatkan dua lahan yang ada di Desa Bungkulan. Yakni lahan lapangan sepak bola seluas kurang lebih satu hektar dengan SHM Nomor 2427/Desa Bungkulan, serta lahan seluas 8 are yang di atasnya berdiri Puskemas Pembantu I, dan Puskeswan dengan SHM Nomor 2426/Desa Bungkulan. 

Masyarakat yang mengetahui ini pun mengajukan protes, dengan mendatangi kantor BPN Buleleng. Warga menuntut agar sertifikat ke dua lahan itu dibatalkan.  Sebab, warga merasa bahwa lahan tersebut adalah milik desa setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 

Hingga akhirnya Kakanwil BPN Bali secara resmi membatalkan SHM Nomor 2426/Desa Bungkulan milik Ardana pada 13 Januari 2020 lalu, karena dinilai cacat administrasi. Sementara SHM Nomor 2427/Desa Bungkulan hingga saat ini masih dikantongi oleh sang perbekel. Pembatalan SHM ini tertuang dalam surat keputusan No. 0010/Pbt/BPN.51/I/2020.


Most Read

Artikel Terbaru

/