26.5 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

Tersangka LPD Penaga Ditarget Masuk Pengadilan sebelum Tutup Tahun

BANGLI, BALI EXPRESS-  Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli tampaknya harus ngebut menangani dugaan korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Bangli. Sebab, setelah menetapkan seorang tersangka, Kejari menargetkan kasus itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar sebelum tutup tahun 2022.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bangli I Gede Putra Arbawa menegaskan, pihaknya menargetkan tersangka sudah masuk meja hijau sebelum tahun 2023 agar tahun baru nanti bisa menangani kasus lain. Hanya saja, Putra Arbawa masih belum mau membuka dugaan korupsi yang akan dibongkar awal tahun nanti.

Seperti diketahui, seorang tersangka dalam dugaan korupsi dana LPD Penaga berinisial SA, 42. Dia mantan pegawai LPD Penaga. Dugaan korupsi yang dilakukan pria ini saat menjadi pegawai LPD setempat merugikan negara Rp 1,2 miliar.  Ia diduga meminjam dana tidak sesuai ketentuan yang berlaku di LPD tempatnya bekerja. Hal itu dilakukan tahun 2015-2020. Tersangka dengan mudah meminjam uang karena selain Tata Usaha (TU), juga menjabat sekretaris, sekaligus operator.

SA resmi berstatus tersangka dan ditahan sejak Jumat (2/12). Setelah ditetapkan tersangka, penyidik berencana langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu. Namun tersangka tidak didampingi kuasa hukum. Sesuai ketentuan, pemeriksaannya wajib didampingi kuasa hukum karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. “Cuma belum didampingi, jadinya ditutup sementara,” terang Putra Arbawa dikonfirmasi Minggu (5/12).

Untuk pemeriksaan selanjutnya, mantan Kasi Pemeriksa Kejari Klungkung ini mengatakan masih akan menjadwalkan kembali. Tidak hanya pemeriksaan terhadap tersangka, tidak menutup kemungkinan penyidik kembali memanggil saksi. Keterangan saksi diperlukan jika keterangan saat penyelidikan dianggap masih kurang, termasuk untuk mengembangkan apakah SA sendiri menggunakan uang LPD atau ada pihak lain.

SA  disangkakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dia ditahan di ruang tahanan Polres Bangli. (wan)


BANGLI, BALI EXPRESS-  Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli tampaknya harus ngebut menangani dugaan korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penaga, Bangli. Sebab, setelah menetapkan seorang tersangka, Kejari menargetkan kasus itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar sebelum tutup tahun 2022.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bangli I Gede Putra Arbawa menegaskan, pihaknya menargetkan tersangka sudah masuk meja hijau sebelum tahun 2023 agar tahun baru nanti bisa menangani kasus lain. Hanya saja, Putra Arbawa masih belum mau membuka dugaan korupsi yang akan dibongkar awal tahun nanti.

Seperti diketahui, seorang tersangka dalam dugaan korupsi dana LPD Penaga berinisial SA, 42. Dia mantan pegawai LPD Penaga. Dugaan korupsi yang dilakukan pria ini saat menjadi pegawai LPD setempat merugikan negara Rp 1,2 miliar.  Ia diduga meminjam dana tidak sesuai ketentuan yang berlaku di LPD tempatnya bekerja. Hal itu dilakukan tahun 2015-2020. Tersangka dengan mudah meminjam uang karena selain Tata Usaha (TU), juga menjabat sekretaris, sekaligus operator.

SA resmi berstatus tersangka dan ditahan sejak Jumat (2/12). Setelah ditetapkan tersangka, penyidik berencana langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu. Namun tersangka tidak didampingi kuasa hukum. Sesuai ketentuan, pemeriksaannya wajib didampingi kuasa hukum karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. “Cuma belum didampingi, jadinya ditutup sementara,” terang Putra Arbawa dikonfirmasi Minggu (5/12).

Untuk pemeriksaan selanjutnya, mantan Kasi Pemeriksa Kejari Klungkung ini mengatakan masih akan menjadwalkan kembali. Tidak hanya pemeriksaan terhadap tersangka, tidak menutup kemungkinan penyidik kembali memanggil saksi. Keterangan saksi diperlukan jika keterangan saat penyelidikan dianggap masih kurang, termasuk untuk mengembangkan apakah SA sendiri menggunakan uang LPD atau ada pihak lain.

SA  disangkakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dia ditahan di ruang tahanan Polres Bangli. (wan)


Most Read

Artikel Terbaru