alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Gabeng, Warga Desa Melinggih Pertanyakan Kelanjutan Kasus OTT

GIANYAR, BALI EXPRESS  – Tidak ditahannya Perbekel Desa Melinggih I Nyoman Surata dan Kelian Dinas Banjar Geriya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar, I Nyoman Pania meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi Kamis (11/2) lalu itu membuat masyarakat Desa Melinggih ‘pakrimik’. Mereka pun mulai mempertanyakan perihal kelanjutan proses hokum kasus tersebut. Terlebih sudah sebulan lebih kasus ini belum ada kejelasan. Kedua tersangka juga sudah tidak lagi wajib lapor sejak Kamis (25/2) lalu.

 

Seperti halnya yang diungkapkan salah seorang warga Banjar Geriya, Desa Melinggih, Gusti Oka. Menurutnya warga Desa Melinggih sangat mengapresiasi tindakan Polres Gianyar atas OTT yang telah dilakukan terhadap dua orang pejabat di Desa tersebut. Hanya saja hingga satu bulan lebih, warga belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan kasus tersebut. “Sedangkan kedua tersangka tidak ditahan, dan masih menjabat pada jabatannya masing-masing. Ini kan membuat warga bertanya-tanya,” ujarnya Minggu (7/3).

 

Ia pun khawatir warga memiliki anggapan lain, atau justru tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. “Kami menunggu ketegasan dan keberanian aparat hukum untuk melanjutkan proses kasus OTT ini. Jangan sampai masuk angin, karena kalau itu sampai terjadi, maka kepercayaan warga terhadap penegakan hukum akan hilang,” tegasnya.

 

Apalagi kata dia, terkait Kelian Dinas Banjar Geriya, Desa Melinggih, I Nyoman Pania, menurutnya sudah banyak mengecewakan warga. Sebab sudah sering melakukan pungli saat ada warga yang mengurus surat-surat. “Banyak yang mengatakan, Kelian Dinas sering minta uang saat mengurus surat-surat. Tetapi warga tidak ada yang mau melaporkan,” paparnya.

 

Parahnya lagi, dulu ketika mengurus PTSL, ada warga yang diminta uang sampai Rp 50 Juta. Padahal biayanya mengurus PTSL hanya Rp 150 Ribu. “Syukurnya orang tersebut selalu minta bukti tanda terima setiap menyerahkan uang, bahkan bermaterai. Parahnya lagi, sampai saat ini sertifikatnya belum diberikan kepada pemilik tanah. Mereka hanya diberikan fotocopynya saja dengan berbagai alasan,” sebutnya.

 

Tak hanya itu saja, ada juga salah satu warga yang melakukan aktifitas jual beli tanah dimintai uang beberapa kali oleh Kelian Dinas Banjar Geriya itu, sehingga totalnya mencapai Rp 80 juta. Dikatakan oleh Kelian Dinas, uang tersebut untuk DP tanah. Namun kenyataanya, sampai saat ini uang DP tidak dibayarkan kepada pemilik tanah. “Ujung-ujungnya warga yang dimintai uang itulah yang langsung membayar kepada pemilik tanah. Sedangkan uang yang Rp 80 juta sampai saat ini tidak ada kejelasan,” sambung Gusti Oka.

 

Termasuk perihal Koperasi Banjar yang kata Gusti Oka setelah diambil alih Kelian Dinas, sampai saat ini pertanggungjawabannya tidak ada. “Sehingga Kelian Dinas waktu itu sempat dikatakan korupsi, karena ada bantuan hibah untuk koperasi banjar dari Pemkab Gianyar. Tapi warga masih diam saja, menunggu itikad baik dari Kelian Dinas,” jelasnya.

 

Hal serupa disampaikan oleh warga Banjar Geriya lainnya, Dewa Rai. Menurutnya selain koperasi, uang kupon dari pemuda juga tidak ada pertanggungjawabannya. Bahkan tanah bukti kelian juga digadaikan oleh kelian dinas tersebut. Padahal tanah itu milik banjar yang diberikan kepada kelian sebagai bukti kelian. Dimana hasil dari tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelian. Namun, setelah tidak menjadi kelian lagi, tanah tersebut diserahkan kembali ke banjar untuk selanjutnya akan diberikan kepada kelian penggantinya.   

 

“Disamping itu, Pekaseh Subak Tuali juga pernah ngeluh. Saat mengurus jual beli tanah, ia diuber diminta sejumkah uang oleh kelian dinas. Karena terus dikejar, akhirnya diberikan sejumlah uang. Uang itu dikatakan akan dibagi dengan perbekel,” bebernya.

 

Atas perilakunya tersebut, maka sebagian warga senang saat kelian dinas itu ditangkap. Namun karena prosesnya terkesan lambat,  warga merasa kecewa dan terus mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus OTT ini. “Kami berharap kasus ini segera diselesaikan dan kedua tersangka diberikan hukum yang setimpal. Paling tidak selama proses hukum berjalan, kedua tersangka ditahan,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana, saat ditanya kapan pelimpahan kasus OTT Melinggih, mengatakan belum. “Belum, masih pemberkasan. Tunggu saja,” ujarnya singkat. 


GIANYAR, BALI EXPRESS  – Tidak ditahannya Perbekel Desa Melinggih I Nyoman Surata dan Kelian Dinas Banjar Geriya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar, I Nyoman Pania meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi Kamis (11/2) lalu itu membuat masyarakat Desa Melinggih ‘pakrimik’. Mereka pun mulai mempertanyakan perihal kelanjutan proses hokum kasus tersebut. Terlebih sudah sebulan lebih kasus ini belum ada kejelasan. Kedua tersangka juga sudah tidak lagi wajib lapor sejak Kamis (25/2) lalu.

 

Seperti halnya yang diungkapkan salah seorang warga Banjar Geriya, Desa Melinggih, Gusti Oka. Menurutnya warga Desa Melinggih sangat mengapresiasi tindakan Polres Gianyar atas OTT yang telah dilakukan terhadap dua orang pejabat di Desa tersebut. Hanya saja hingga satu bulan lebih, warga belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan kasus tersebut. “Sedangkan kedua tersangka tidak ditahan, dan masih menjabat pada jabatannya masing-masing. Ini kan membuat warga bertanya-tanya,” ujarnya Minggu (7/3).

 

Ia pun khawatir warga memiliki anggapan lain, atau justru tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. “Kami menunggu ketegasan dan keberanian aparat hukum untuk melanjutkan proses kasus OTT ini. Jangan sampai masuk angin, karena kalau itu sampai terjadi, maka kepercayaan warga terhadap penegakan hukum akan hilang,” tegasnya.

 

Apalagi kata dia, terkait Kelian Dinas Banjar Geriya, Desa Melinggih, I Nyoman Pania, menurutnya sudah banyak mengecewakan warga. Sebab sudah sering melakukan pungli saat ada warga yang mengurus surat-surat. “Banyak yang mengatakan, Kelian Dinas sering minta uang saat mengurus surat-surat. Tetapi warga tidak ada yang mau melaporkan,” paparnya.

 

Parahnya lagi, dulu ketika mengurus PTSL, ada warga yang diminta uang sampai Rp 50 Juta. Padahal biayanya mengurus PTSL hanya Rp 150 Ribu. “Syukurnya orang tersebut selalu minta bukti tanda terima setiap menyerahkan uang, bahkan bermaterai. Parahnya lagi, sampai saat ini sertifikatnya belum diberikan kepada pemilik tanah. Mereka hanya diberikan fotocopynya saja dengan berbagai alasan,” sebutnya.

 

Tak hanya itu saja, ada juga salah satu warga yang melakukan aktifitas jual beli tanah dimintai uang beberapa kali oleh Kelian Dinas Banjar Geriya itu, sehingga totalnya mencapai Rp 80 juta. Dikatakan oleh Kelian Dinas, uang tersebut untuk DP tanah. Namun kenyataanya, sampai saat ini uang DP tidak dibayarkan kepada pemilik tanah. “Ujung-ujungnya warga yang dimintai uang itulah yang langsung membayar kepada pemilik tanah. Sedangkan uang yang Rp 80 juta sampai saat ini tidak ada kejelasan,” sambung Gusti Oka.

 

Termasuk perihal Koperasi Banjar yang kata Gusti Oka setelah diambil alih Kelian Dinas, sampai saat ini pertanggungjawabannya tidak ada. “Sehingga Kelian Dinas waktu itu sempat dikatakan korupsi, karena ada bantuan hibah untuk koperasi banjar dari Pemkab Gianyar. Tapi warga masih diam saja, menunggu itikad baik dari Kelian Dinas,” jelasnya.

 

Hal serupa disampaikan oleh warga Banjar Geriya lainnya, Dewa Rai. Menurutnya selain koperasi, uang kupon dari pemuda juga tidak ada pertanggungjawabannya. Bahkan tanah bukti kelian juga digadaikan oleh kelian dinas tersebut. Padahal tanah itu milik banjar yang diberikan kepada kelian sebagai bukti kelian. Dimana hasil dari tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelian. Namun, setelah tidak menjadi kelian lagi, tanah tersebut diserahkan kembali ke banjar untuk selanjutnya akan diberikan kepada kelian penggantinya.   

 

“Disamping itu, Pekaseh Subak Tuali juga pernah ngeluh. Saat mengurus jual beli tanah, ia diuber diminta sejumkah uang oleh kelian dinas. Karena terus dikejar, akhirnya diberikan sejumlah uang. Uang itu dikatakan akan dibagi dengan perbekel,” bebernya.

 

Atas perilakunya tersebut, maka sebagian warga senang saat kelian dinas itu ditangkap. Namun karena prosesnya terkesan lambat,  warga merasa kecewa dan terus mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus OTT ini. “Kami berharap kasus ini segera diselesaikan dan kedua tersangka diberikan hukum yang setimpal. Paling tidak selama proses hukum berjalan, kedua tersangka ditahan,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana, saat ditanya kapan pelimpahan kasus OTT Melinggih, mengatakan belum. “Belum, masih pemberkasan. Tunggu saja,” ujarnya singkat. 


Most Read

Artikel Terbaru

/