alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Pasang Badan Tolak Tol, Puskor Hindunesia Siap Debat dengan Bupati

NEGARA, BALI EXPRESS – Rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk-Mengwitani mulai menuai pro dan kontra. Sejumlah elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Jembrana dengan tegas menolak pengerjaan ruas tol yang akan melewati Kabupaten Jembrana itu. Bahkan mereka juga menyatakan siap bedebat dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang beberapa waktu lalu menegaskan siap pasang badan mengamankan mega proyek itu. Hal itu terungkap saat pertemuan para relawan dharma Dekorda Jembrana Puskor Hindunesia, Minggu (7/3).

 

Dalam pertemuan di Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana itu para relawan dharma Jembrana yang sebagian besar adalah aktifis lingkungan, didampingi jajaran Dekorwil Bali dan Dekornas. Mereka berkumpul membahas beberapa agenda penting termasuk isu pembangunan jalan Tol tersebut.

 

Ketua Dekorda Jembrana Made Mike Adnyana mengatakan bahwa penolakan mereka lebih kepada melihat kepentingan menjaga konsistensi pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana. Sehingga apapun pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek parahyangan, palemahan dan pawongan.

“Jangan hanya melihat satu aspek saja. Oleh karena itu, Kami melalui berbagai survey dan kajian independen menolak pembangunan jalan tol ini. Tak ada untungnya bagi masyarakat Bali dan Jembrana pada khususnya,” tegasnya.

 

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa Bali memang harus dikecualikan untuk pembangunan infrastruktur sepeti jalan tol. Selain pulau Bali itu sempit dalam luasan lahan, juga memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung alam. Bali menurutnya tidak bisa serta merta disamakan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. “Justru ekonomi asli Jembrana akan merosot jika dipaksakan pembangunan itu,” ujarnya.

 

Selain sejumlah alasan penolakan pembangunan tol, pihaknya diakui Mike juga memaparkan solusi dalam mengatasi permasalahan kemacetan, jarak tempuh dan ekonomi masyarakat Jembrana.

 

Sementara itu Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, DR(HC). Ida Bagus K Susena, menambahkan bahwa tak semua program pembangunan nasional dari Pusat itu harus diterima. Hal itu karena Bali memiliki konsep pembangunan integral yang memadukan antar unsur sekala dan niskala, dimana antara parahyangan, pawongan dan palemahan terkait satu dengan yang lainnya. Putra asli Jembrana itu mencontohkan ketika akan memanfaatkan lahan yang melewati wilayah tertentu, maka harus berpikir tentang bagaimana menjaga kesucian, menjaga tatanan adat budaya serta harmonisasi alam yang ada.

 

Susena menekankan pentingnya pemahaman Tri Hita Karana secara baik dan benar. Karena modal utama Bali terletak pada keseimbangan ketiga unsur Tri Hita Karana itu. “Salah satu saja timpang, maka yang lain akan rusak dan terdampak,” imbuhnya.

 

Selanjutnya, pihaknya ditegaskan Susena segera akan menyampaikan resume pertemuan kepada pihak-pihak pemegang otoritas kebijakan baik di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat di Jakarta.

 

Bahkan secara khusus pihaknya juga akan bersurat kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba terkait kesiapan Puskor Hindunesia untuk hadir dalam debat untuk menolak pembangunan tol.


NEGARA, BALI EXPRESS – Rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk-Mengwitani mulai menuai pro dan kontra. Sejumlah elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Jembrana dengan tegas menolak pengerjaan ruas tol yang akan melewati Kabupaten Jembrana itu. Bahkan mereka juga menyatakan siap bedebat dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang beberapa waktu lalu menegaskan siap pasang badan mengamankan mega proyek itu. Hal itu terungkap saat pertemuan para relawan dharma Dekorda Jembrana Puskor Hindunesia, Minggu (7/3).

 

Dalam pertemuan di Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana itu para relawan dharma Jembrana yang sebagian besar adalah aktifis lingkungan, didampingi jajaran Dekorwil Bali dan Dekornas. Mereka berkumpul membahas beberapa agenda penting termasuk isu pembangunan jalan Tol tersebut.

 

Ketua Dekorda Jembrana Made Mike Adnyana mengatakan bahwa penolakan mereka lebih kepada melihat kepentingan menjaga konsistensi pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana. Sehingga apapun pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek parahyangan, palemahan dan pawongan.

“Jangan hanya melihat satu aspek saja. Oleh karena itu, Kami melalui berbagai survey dan kajian independen menolak pembangunan jalan tol ini. Tak ada untungnya bagi masyarakat Bali dan Jembrana pada khususnya,” tegasnya.

 

Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa Bali memang harus dikecualikan untuk pembangunan infrastruktur sepeti jalan tol. Selain pulau Bali itu sempit dalam luasan lahan, juga memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung alam. Bali menurutnya tidak bisa serta merta disamakan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. “Justru ekonomi asli Jembrana akan merosot jika dipaksakan pembangunan itu,” ujarnya.

 

Selain sejumlah alasan penolakan pembangunan tol, pihaknya diakui Mike juga memaparkan solusi dalam mengatasi permasalahan kemacetan, jarak tempuh dan ekonomi masyarakat Jembrana.

 

Sementara itu Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, DR(HC). Ida Bagus K Susena, menambahkan bahwa tak semua program pembangunan nasional dari Pusat itu harus diterima. Hal itu karena Bali memiliki konsep pembangunan integral yang memadukan antar unsur sekala dan niskala, dimana antara parahyangan, pawongan dan palemahan terkait satu dengan yang lainnya. Putra asli Jembrana itu mencontohkan ketika akan memanfaatkan lahan yang melewati wilayah tertentu, maka harus berpikir tentang bagaimana menjaga kesucian, menjaga tatanan adat budaya serta harmonisasi alam yang ada.

 

Susena menekankan pentingnya pemahaman Tri Hita Karana secara baik dan benar. Karena modal utama Bali terletak pada keseimbangan ketiga unsur Tri Hita Karana itu. “Salah satu saja timpang, maka yang lain akan rusak dan terdampak,” imbuhnya.

 

Selanjutnya, pihaknya ditegaskan Susena segera akan menyampaikan resume pertemuan kepada pihak-pihak pemegang otoritas kebijakan baik di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat di Jakarta.

 

Bahkan secara khusus pihaknya juga akan bersurat kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba terkait kesiapan Puskor Hindunesia untuk hadir dalam debat untuk menolak pembangunan tol.


Most Read

Artikel Terbaru

/