DENPASAR, BALI EXPRESS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar memastikan ada 2.483 warga telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi IKD terus dilakukan mengingat akan ada pengurangan pengadaan blangko dari pusat.
Kadisdikcapil Kota Denpasar, Dew Gde Juli Artabrata, Selasa (7/3) mengatakan saat ini, blangko e-KTP di Kota Denpasar masih tersisa 3.362 keping, sementara yang belum melakukan perekaman sekitar 13.000 penduduk.
Apalagi kata Juli Artabrata, Dirjen Dukcapil sudah ada penolakan dari Kementerian Keuangan terkait pengadaan blangko karena sudah ada IKD. “Hal itu yang membuat kami harus berupaya menyelesaikan aktivasi IKD ini,” ungkapnya.
Kendati aktivasi IKD sudah dilakukan, Dewa Juli mengatakan e-KTP masih bisa digunakan. Sebab, beberapa urusan administrasi masih memerlukan e-KTP. Pihaknya juga masih menunggu informasi sosialisasi pemerintah ke pihak-pihak yang memerlukan penggunaan adminduk bahwa IKD sudah diberlakukan. “Karena selama ini masih banyak yang masih menerima e-KTP terutama pada perbankan,” tegasnya.
Dewa Juli mengatakan, aktivasi IKD ini dilakukan setelah Pemerintah Pusat mewajibkan agar tahun 2023, sebanyak 25 persen dari total wajib KTP sudah melakukan aktivasi. Saat ini dari data jumlah penduduk di Kota Denpasar ada sekitar 654.000. Namun, yang wajib KTP ada 546.000 jiwa, sehingga pihaknya harus menuntaskan aktivasi IKD sebanyak 136.500 wajib KTP di tahun 2023.
Sementara pada Selasa kemarin, pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Denpasar menyasar mahasiswa Universitas Udayana tepatnya mahasiswa dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya menyasar ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar.
Aktivasi hari ini di Unud menyasar 43 dosen, sementara sebelumnya pada tanggal 1, 2, dan 3 Maret sudah menyasar 700 mahasiswa dan dosen di Kampus Unud Sudirman.
