SINGARAJA, BALI EXPRESS – Proses pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa kepada masyarakat di Buleleng sudah dimulai sejak Mei ini. Seluruh Perbekel dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dari 129 Desa diminta transparan untuk menetapkan calon penerima, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur menjelaskan, para perbekel diminta transparan ketika proses pendataan para calon penerima manfaat BLT DD. Nantinya, para penerima manfaat ini akan digelontor dana sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan.
Subur berharap data calon penerima dana BLT ini harus memenuhi uji publik. Sebelum nama warga penerima BLT itu ditetapkan, terlebih dahulu dipasang di tempat umum atau di masing-masing balai banjar setempat.
“Datanya harus sesuai dengan data Satgas Covid di masing-masing desa. Harus memenuhi uji publlik. Ingat, pasang pengumuman, siapa warga mendapat BLT serta siapa yang mendapat PKH. Tujuannya tidak lain, agar tepat sasaran,” jelas Subur, saat dikonfirmasi, Kamis (7/5) siang.
Lanjutnya, pencairan BLT ini sudah dimulai pada bulan Mei 2020. Kebijakan pemerintah mencairkan BLT, sebut Subur, dengan tujuan untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus korona (Covid-19) yang sangat dirasakan oleh masyarakat miskin.
Terpenting, penerima bantuan datanya tidak tumpang tindih.”Kami tidak ingin nantinya ada data yang tumpang tindih. Misalnya, ada yang sudah dapat BLT, kemudian dapat lagi program PKH. Sekali lagi kami minta kepada Perbekel, bantuan harus tepat sasaran dan jangan berdasarkan kedekatan. Kami tidak ingin nantinya ada keluhan soal itu,” tegasnya.
Data calon penerima bantuan yang diinput, sebut Subur, harus digunakan sebaik-baiknya, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan paling update atau terbaru. “Jangan sampai hanya berpatokan kepada data lama. Misalnya, petugasnya malas turun. Nah, yang dipakai data 2015 lalu. Datanya harus up to date dan real (terbaru dan nyata), disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nanti data per desa penerima bantuan pasti akan kami cross cek,” pungkasnya.
