alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Dilaporkan dengan Tuduhan Korupsi, Ini Jawaban Ketua LPD Bugbug

DENPASAR, BALI EXPRESS – Ketua Labda Pacingkreman Desa (LPD) Adat Bugbug, Karangasem, I Nengah Sudiarta, dipolisikan, Senin (8/3). Ini dilakukan karena ada dugaan korupsi terkait penempatan uang sebesar Rp 4,5 miliar di LPD Rendang yang disebut tanpa sepengetahuain prajuru adat Bugbug.

Juga terdapat selisih bunga antara yang diberikan LPD Rendang dengan yang diterima LPD Bugbug. Cuma Nengah Sudiarta membantah melakukan korupsi. Dia juga mengaku tidak merugikan LPD Bugbug. Sebab pada 2020 lalu LPD Bugbug justru untuk Rp 1,9 miliar.

Pelaporan ini sendiri dilakukan oleh Kelian dan Prajuru Adat Desa Bugbug ke Ditreskrimsus Polda Bali. Kasus tersebut dilaporkan setelah pertemuan yang digelar kelian dan prajuru desa bersama terlapor guna membahas masalah itu, tidak menemui titik terang.

Hal itu disampaikan oleh Kelian Desa Adat Bugbug, Nyoman Purwa di sela-sela proses pelaporan oleh pihaknya di Polda Bali. Dikatakan olehnya, I Nengah Sudiarta dilaporkan atas tuduhan melawan hukum terkait penempatan uang sebesar Rp 4,5 miliar milik LPD Bugbug di LPD Adat Rendang. Hal itu dilakukan oleh terlapor tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Juga tidak disampaikan kepada pihak desa adat khususnya klian dan prajuru.

“Nah sekarang LPD Rendang mengalami kebangkrutan juga kepala LPD-nya sudah meninggal, oleh karena itu pengembalian uang desa kami tidak bisa dilakukan,” tandasnya.

Sebelum dilaporkan, masalah ini telah dibahas dalam pertemuan dan musyawarah antara klian dan prajuru termasuk terlapor. Namun pihak terlapor tidak mengaku melakukan kesalahan dalam masalah ini. Padahal Sudiarta menempatkan uang tersebut di LPD Rendang tanpa memalui persetujuan pihak desa adat.

“Jika menyangkut kebijakan terkait desa, seharusnya dibicarakan bersama kelian dan prajuru, akan tetapi itu tidak dilakukan, maka dari itu kami melaporkan ke polisi,” terangnya.

Awal terungkapnya masalah ini ketika kuasa kuasa hukum Desa Adat Bugbug yang sekaligus menjadi penasihat hukum di Desa Adat Rendang, I Gede Nugurah mengetahui adanya uang yang disimpan LPD Bugbug di sana. Lalu hal itu ditanyakan kepada kelian Adat Bugbug untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Ketika dilakukan pengecekan dan pendekatan, terlapor mengaku melakukan hal tersebut.

Musyawarah pun dilakuan dan terlapor beralasan penempatan itu nantinya akan mendapatkan bunga dari LPD Rendang sebesar 0,6 peresn.

Setelah diteliti oleh tim auditor dan tim hukum, ternyata bunga yang diberikan oleh LPD Rendang tidak sama dengan apa yang disampaikan. Nyatanya bunga yang diberikan sebesar 1 persen. Selisih 0,4 persen diketahui masuk ke rekening pribadi yang dibuka terlapor.

“Bunga yang diberikan sebanyak satu persen dimasukkan dulu ke rekening pribadi miliknya, 0,6 persen nantinya ditarik baru disetor ke tabungan LPD Bugbug di LPD Rendang. Sehingga terlihat bunga yang diberikan benar sebesar 0,6 persen,” tuturnya.

Kuasa Hukum Desa Adat Bugbug, I Gede Ngurah yang turut hadir menyebutkan laporan ini juga menyangkut niat terlapor untuk membuka rekening pribadi dan niat menyembunyikan sesuatu guna menguntungkan diri sendiri dalam jabatan selaku ketua LPD.

Ngurah pun memaparkan menurut amanat Perda Nomor 3 tahun 2017 dan Pergub no 44 tahun 2017 tentang LPD dan peraturan pelaksanaan LPD, apa yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat-syarat penempatan uang LPD. “Dana  likuiditas LPD memang tidak boleh ditempatkan di LPD melainkan hanya boleh ditempatkan di bank saja,” jelasnya

Sementara itu pengacara desa ada Bugbug, Nengah Yasa Adi Susanto menambahkan bahwa pengelolaan LPD Bubug juga sudah kacau balau di bawah kepemimpinan Sudiarta. Dari data yang pihaknya kumpulkan, sebanyak Rp 54 miliar jumlah kredit diberikan kepada masyarakat tetapi anehnya beberapa orang banyak mempunyai rekening pinjaman. Ada punya 3, ada 5, bahkan 12 dan itu melebihi batas 20 persen dari modal seperti yang diamanatkan Pergup Nomor 44 tahun 2017.

Jika modal LPD Bugbug sebesar Rp 13 miliar maka per orang hanya bisa meminjam 20 persennya  Yaitu Rp 2,6 miliar saja. “Faktanya ada satu orang yang meminjam sebesar 13 miliar, jadi mereka berturut turut meminjam, Bahkan ketika pandemi ada yang meminjam hingga Rp 8 miliar. Padahal sebelumnya pembayaran mereka telah macet. Sehingga uang yang seharusnya disimpan sebagai nilai modal tidak ada sekarang. Masyarakat yang ingin menarik uang jadi tidak bisa,” bebernya.

Sedangkan pihak terlapor yaitu I Nengah Sudiarta ketika dimintai keterangan terkait pelaporan atas dirinya itu, mengatakan dirinya masih belum mengerti terkait pelaporan tersebut. “Jika saya dikatakan merugikan LPD Bugbug, nyatanya selama periode tahun 2020, LPD mengalami keuntungan sebesar Rp 1,9 miliar,” bantahnya.

Terkait uang LPD yang seharusnya hanya boleh disimpan di bank sesuai Pergub Nomor 44 tahun 2017, ditanggapi olehnya bahwa itu boleh saja karena yang diatur adalah boleh menaruh di lembaga keuangan lainnya, termasuk LPD. “LPD memang saling membantu untuk menaruh uang mereka di LPD lain,” tambahnya.  Mengenai bunga yang diberikan LPD Rendang, dirinya menyatakan bunga tersebut memang berjumlah 0,6 persen dan hal itu sudah ia konfirmasi sendiri. (ges)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Ketua Labda Pacingkreman Desa (LPD) Adat Bugbug, Karangasem, I Nengah Sudiarta, dipolisikan, Senin (8/3). Ini dilakukan karena ada dugaan korupsi terkait penempatan uang sebesar Rp 4,5 miliar di LPD Rendang yang disebut tanpa sepengetahuain prajuru adat Bugbug.

Juga terdapat selisih bunga antara yang diberikan LPD Rendang dengan yang diterima LPD Bugbug. Cuma Nengah Sudiarta membantah melakukan korupsi. Dia juga mengaku tidak merugikan LPD Bugbug. Sebab pada 2020 lalu LPD Bugbug justru untuk Rp 1,9 miliar.

Pelaporan ini sendiri dilakukan oleh Kelian dan Prajuru Adat Desa Bugbug ke Ditreskrimsus Polda Bali. Kasus tersebut dilaporkan setelah pertemuan yang digelar kelian dan prajuru desa bersama terlapor guna membahas masalah itu, tidak menemui titik terang.

Hal itu disampaikan oleh Kelian Desa Adat Bugbug, Nyoman Purwa di sela-sela proses pelaporan oleh pihaknya di Polda Bali. Dikatakan olehnya, I Nengah Sudiarta dilaporkan atas tuduhan melawan hukum terkait penempatan uang sebesar Rp 4,5 miliar milik LPD Bugbug di LPD Adat Rendang. Hal itu dilakukan oleh terlapor tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Juga tidak disampaikan kepada pihak desa adat khususnya klian dan prajuru.

“Nah sekarang LPD Rendang mengalami kebangkrutan juga kepala LPD-nya sudah meninggal, oleh karena itu pengembalian uang desa kami tidak bisa dilakukan,” tandasnya.

Sebelum dilaporkan, masalah ini telah dibahas dalam pertemuan dan musyawarah antara klian dan prajuru termasuk terlapor. Namun pihak terlapor tidak mengaku melakukan kesalahan dalam masalah ini. Padahal Sudiarta menempatkan uang tersebut di LPD Rendang tanpa memalui persetujuan pihak desa adat.

“Jika menyangkut kebijakan terkait desa, seharusnya dibicarakan bersama kelian dan prajuru, akan tetapi itu tidak dilakukan, maka dari itu kami melaporkan ke polisi,” terangnya.

Awal terungkapnya masalah ini ketika kuasa kuasa hukum Desa Adat Bugbug yang sekaligus menjadi penasihat hukum di Desa Adat Rendang, I Gede Nugurah mengetahui adanya uang yang disimpan LPD Bugbug di sana. Lalu hal itu ditanyakan kepada kelian Adat Bugbug untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Ketika dilakukan pengecekan dan pendekatan, terlapor mengaku melakukan hal tersebut.

Musyawarah pun dilakuan dan terlapor beralasan penempatan itu nantinya akan mendapatkan bunga dari LPD Rendang sebesar 0,6 peresn.

Setelah diteliti oleh tim auditor dan tim hukum, ternyata bunga yang diberikan oleh LPD Rendang tidak sama dengan apa yang disampaikan. Nyatanya bunga yang diberikan sebesar 1 persen. Selisih 0,4 persen diketahui masuk ke rekening pribadi yang dibuka terlapor.

“Bunga yang diberikan sebanyak satu persen dimasukkan dulu ke rekening pribadi miliknya, 0,6 persen nantinya ditarik baru disetor ke tabungan LPD Bugbug di LPD Rendang. Sehingga terlihat bunga yang diberikan benar sebesar 0,6 persen,” tuturnya.

Kuasa Hukum Desa Adat Bugbug, I Gede Ngurah yang turut hadir menyebutkan laporan ini juga menyangkut niat terlapor untuk membuka rekening pribadi dan niat menyembunyikan sesuatu guna menguntungkan diri sendiri dalam jabatan selaku ketua LPD.

Ngurah pun memaparkan menurut amanat Perda Nomor 3 tahun 2017 dan Pergub no 44 tahun 2017 tentang LPD dan peraturan pelaksanaan LPD, apa yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat-syarat penempatan uang LPD. “Dana  likuiditas LPD memang tidak boleh ditempatkan di LPD melainkan hanya boleh ditempatkan di bank saja,” jelasnya

Sementara itu pengacara desa ada Bugbug, Nengah Yasa Adi Susanto menambahkan bahwa pengelolaan LPD Bubug juga sudah kacau balau di bawah kepemimpinan Sudiarta. Dari data yang pihaknya kumpulkan, sebanyak Rp 54 miliar jumlah kredit diberikan kepada masyarakat tetapi anehnya beberapa orang banyak mempunyai rekening pinjaman. Ada punya 3, ada 5, bahkan 12 dan itu melebihi batas 20 persen dari modal seperti yang diamanatkan Pergup Nomor 44 tahun 2017.

Jika modal LPD Bugbug sebesar Rp 13 miliar maka per orang hanya bisa meminjam 20 persennya  Yaitu Rp 2,6 miliar saja. “Faktanya ada satu orang yang meminjam sebesar 13 miliar, jadi mereka berturut turut meminjam, Bahkan ketika pandemi ada yang meminjam hingga Rp 8 miliar. Padahal sebelumnya pembayaran mereka telah macet. Sehingga uang yang seharusnya disimpan sebagai nilai modal tidak ada sekarang. Masyarakat yang ingin menarik uang jadi tidak bisa,” bebernya.

Sedangkan pihak terlapor yaitu I Nengah Sudiarta ketika dimintai keterangan terkait pelaporan atas dirinya itu, mengatakan dirinya masih belum mengerti terkait pelaporan tersebut. “Jika saya dikatakan merugikan LPD Bugbug, nyatanya selama periode tahun 2020, LPD mengalami keuntungan sebesar Rp 1,9 miliar,” bantahnya.

Terkait uang LPD yang seharusnya hanya boleh disimpan di bank sesuai Pergub Nomor 44 tahun 2017, ditanggapi olehnya bahwa itu boleh saja karena yang diatur adalah boleh menaruh di lembaga keuangan lainnya, termasuk LPD. “LPD memang saling membantu untuk menaruh uang mereka di LPD lain,” tambahnya.  Mengenai bunga yang diberikan LPD Rendang, dirinya menyatakan bunga tersebut memang berjumlah 0,6 persen dan hal itu sudah ia konfirmasi sendiri. (ges)


Most Read

Artikel Terbaru

/