alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Ikuti Jejak AHY, Kader Demokrat Datangi Kanwil Kemenkumham Bali

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kader dan pengurus  Partai Demokrat Bali mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Senin (8/3). Langkah itu dilakukan guna mengikuti jejak Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga mendatangi Kemenkumham di Jakarta. 

Kegiatan itu dipimpin Sekretaris DPD Demokrat Bali, Wayan Adnyana untuk menyampaikan aspirasinya terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara yang telah berlangsung.  Ia menyebutkan bahwa KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum itu adalah KLB yang ilegal. 

“Kehadiran kami di Kanwil Kemenkumham Bali tentu dengan peristiwa kisruh dengan adanya KLB yang kita anggap itu ilegal. Kami perlu menyampaikan aspirasi dan verifikasi kepada Kemenkumham Bali karena kami sebagai DPD Demokrat Bali tentu kami melapornya di Bali,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga membawa berbagai berkas sebagai bukti sebagai pengurus Demokrat Bali. Mulai dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan surat keputusan (SK) kepengurusan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Bali. Pihaknya juga membawa daftar hadir rapat koordinasi daerah (Rakorda) yang diadakan di Kantor DPD Demokrat Bali dan dokumentasinya. 

“Kemudian juga kami laporkan peristiwa bahwa pada saat KLB dilakukan di Medan, kami di DPD Demokrat Provinsi Bali juga menggelar Rakorda, yang dihadiri seluruh Ketua DPC,” terangnya. 

Pihaknya menyikapi dan membantah klaim Sekjen DPP Demokrat versi KLB Sumut, Jhony Allen Marbun yang menyebutkan adanya tujuh Ketua DPC dari Bali hadir di KLB Sumut.

“Hal itu kami anggap sebagai pembohongan publik, secara administratif kami laporkan ke Kemenkumham, dan secara hukum melaporkan ini ke Polda. Kalau misalnya pernyataan Jhoni Allen itu benar, kami berharap Polda terus mengorek siapa saja orang yang mengaku dari Bali. Karena sudah sangat jelas pengurus kami di Bali,” tandasnya.  


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kader dan pengurus  Partai Demokrat Bali mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Senin (8/3). Langkah itu dilakukan guna mengikuti jejak Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga mendatangi Kemenkumham di Jakarta. 

Kegiatan itu dipimpin Sekretaris DPD Demokrat Bali, Wayan Adnyana untuk menyampaikan aspirasinya terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara yang telah berlangsung.  Ia menyebutkan bahwa KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum itu adalah KLB yang ilegal. 

“Kehadiran kami di Kanwil Kemenkumham Bali tentu dengan peristiwa kisruh dengan adanya KLB yang kita anggap itu ilegal. Kami perlu menyampaikan aspirasi dan verifikasi kepada Kemenkumham Bali karena kami sebagai DPD Demokrat Bali tentu kami melapornya di Bali,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga membawa berbagai berkas sebagai bukti sebagai pengurus Demokrat Bali. Mulai dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan surat keputusan (SK) kepengurusan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Bali. Pihaknya juga membawa daftar hadir rapat koordinasi daerah (Rakorda) yang diadakan di Kantor DPD Demokrat Bali dan dokumentasinya. 

“Kemudian juga kami laporkan peristiwa bahwa pada saat KLB dilakukan di Medan, kami di DPD Demokrat Provinsi Bali juga menggelar Rakorda, yang dihadiri seluruh Ketua DPC,” terangnya. 

Pihaknya menyikapi dan membantah klaim Sekjen DPP Demokrat versi KLB Sumut, Jhony Allen Marbun yang menyebutkan adanya tujuh Ketua DPC dari Bali hadir di KLB Sumut.

“Hal itu kami anggap sebagai pembohongan publik, secara administratif kami laporkan ke Kemenkumham, dan secara hukum melaporkan ini ke Polda. Kalau misalnya pernyataan Jhoni Allen itu benar, kami berharap Polda terus mengorek siapa saja orang yang mengaku dari Bali. Karena sudah sangat jelas pengurus kami di Bali,” tandasnya.  


Most Read

Artikel Terbaru

/