alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Pemkab Buleleng Subsidi Pembayaran Jaminan Kesehatan Untuk PPU

SINGARAJA, BALI EXPREESS – Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah akan memberikan susidi jaminan kesehatan kepada Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Kontrak). Subsidi tersebut diberikan sebanyak 5 persen dengan rincian, 4 persen disubsidi oleh pemerintah dan 1 persen lainnya dibayar mandiri oleh PPU. Hal tersebut tertera pada pasal 30.

Sebelumnya, iuran jaminan kesehatan dibayarkan mandiri oleh PPU. Namun dengan adanya perubahan peraturan, para PPU tidak lagi embayar sepenuhnya iuran jaminan kesehatan yang mereka miliki. Peraturan itu mengatur tentang iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Pemerintah Daerah, BUMD/BUMN dan swasta. Dengan demikian dipastikan PPU yang ada di lingkup Pemkab Buleleng menerima susbsidi iuran jaminan kesesahatan tersebut. “Mreka akan menerima iuran jaminan kesehatan yang disubsidi dari pemerintah. Tapi tidak full, yang disubsidi hanya 4 persen dan 1 persen lagi mereka bayar sendiri dari upah atau gaji yang mereka terima sesuai dengan UMK,” ujar Sekda Buleleng Gede Suyasa.

Suyasa menambahkan, untuk mengktivasi kembali jaminan kesehatan dengan regulasi yang baru, para PPU harus melunasi tunggakan yang masih ada di BPJS. “Kalau ada yang memiliki tunggakan, maka dilunasi dulu. Supaya ini bisa diaktivasi lagi oleh BPJS. Kalau sebelumnya memiliki tunggakan otomatis itu non aktif. Jadi harus lunas dulu. Baru bisa aktivasi,” tambahnya.

Sementara itu, jumlah PPU di Kabupaten Buleleng sekitar 3000 lebih. Angka tersebut didapat dari data BPJS Cabang Singaraja. Dikatakan sebanyak 3000 lebih pegawai kontrak yang masuk dalam kelompok PPU ini tengah mengalami proses peralihan segmen mengikuti regulasi yang baru. “Ada sekitar 3000an yang sudah masuk datanya di kami. Dan itu tengah berproses untuk pengalihan segmen. Jumlahnya bisa terus bertambah,” ungkap Kepala BPJS Cabang Singaraja Eli Widiani, Senin (8/3) sore.

Eli juga tak menampik dari 3000 pegawai kontrak yang tengah diproses tersebut ada yang memiliki tunggakan. Maka dari itu proses peralihan membutuhkan waktu cukup lama karena para PPU yang memiliki tunggakan tersebut harus melunasinya terlebih dahulu. “Tapi dari beberapa peserta masih ada yang memiliki tunggakan itu harus diselesaikan dulu. Tunggakan maksimal itu dua tahun, setelah itu dilunasi baru bisa dilakukan peralihan,” tegasnya.

Ditegaskan kembali oleh Eli, iuran yang dibayarkan oleh PPU ini sebesar 5 persen dari gaji yang diterima. Iuran itu dibayarkan per KK. “Secara regulai iurannya adalah 5 persen dari minimal UMK. Misalnya gaji pegawai kontrak Rp 2.560.000, jadi 5 persennya itu sekitar Rp 128 ribu. Jumlah itu untuk satu KK. Jadi anggota keluarga tertanggung juga. Dari 5 persen itu, dibayar oleh perusahaan pemberi kerja dalam hal ini pemkab, yang 1 persen potong gaji pekerja sendiri,” tegasnya.


SINGARAJA, BALI EXPREESS – Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah akan memberikan susidi jaminan kesehatan kepada Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Kontrak). Subsidi tersebut diberikan sebanyak 5 persen dengan rincian, 4 persen disubsidi oleh pemerintah dan 1 persen lainnya dibayar mandiri oleh PPU. Hal tersebut tertera pada pasal 30.

Sebelumnya, iuran jaminan kesehatan dibayarkan mandiri oleh PPU. Namun dengan adanya perubahan peraturan, para PPU tidak lagi embayar sepenuhnya iuran jaminan kesehatan yang mereka miliki. Peraturan itu mengatur tentang iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Pemerintah Daerah, BUMD/BUMN dan swasta. Dengan demikian dipastikan PPU yang ada di lingkup Pemkab Buleleng menerima susbsidi iuran jaminan kesesahatan tersebut. “Mreka akan menerima iuran jaminan kesehatan yang disubsidi dari pemerintah. Tapi tidak full, yang disubsidi hanya 4 persen dan 1 persen lagi mereka bayar sendiri dari upah atau gaji yang mereka terima sesuai dengan UMK,” ujar Sekda Buleleng Gede Suyasa.

Suyasa menambahkan, untuk mengktivasi kembali jaminan kesehatan dengan regulasi yang baru, para PPU harus melunasi tunggakan yang masih ada di BPJS. “Kalau ada yang memiliki tunggakan, maka dilunasi dulu. Supaya ini bisa diaktivasi lagi oleh BPJS. Kalau sebelumnya memiliki tunggakan otomatis itu non aktif. Jadi harus lunas dulu. Baru bisa aktivasi,” tambahnya.

Sementara itu, jumlah PPU di Kabupaten Buleleng sekitar 3000 lebih. Angka tersebut didapat dari data BPJS Cabang Singaraja. Dikatakan sebanyak 3000 lebih pegawai kontrak yang masuk dalam kelompok PPU ini tengah mengalami proses peralihan segmen mengikuti regulasi yang baru. “Ada sekitar 3000an yang sudah masuk datanya di kami. Dan itu tengah berproses untuk pengalihan segmen. Jumlahnya bisa terus bertambah,” ungkap Kepala BPJS Cabang Singaraja Eli Widiani, Senin (8/3) sore.

Eli juga tak menampik dari 3000 pegawai kontrak yang tengah diproses tersebut ada yang memiliki tunggakan. Maka dari itu proses peralihan membutuhkan waktu cukup lama karena para PPU yang memiliki tunggakan tersebut harus melunasinya terlebih dahulu. “Tapi dari beberapa peserta masih ada yang memiliki tunggakan itu harus diselesaikan dulu. Tunggakan maksimal itu dua tahun, setelah itu dilunasi baru bisa dilakukan peralihan,” tegasnya.

Ditegaskan kembali oleh Eli, iuran yang dibayarkan oleh PPU ini sebesar 5 persen dari gaji yang diterima. Iuran itu dibayarkan per KK. “Secara regulai iurannya adalah 5 persen dari minimal UMK. Misalnya gaji pegawai kontrak Rp 2.560.000, jadi 5 persennya itu sekitar Rp 128 ribu. Jumlah itu untuk satu KK. Jadi anggota keluarga tertanggung juga. Dari 5 persen itu, dibayar oleh perusahaan pemberi kerja dalam hal ini pemkab, yang 1 persen potong gaji pekerja sendiri,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/