28.7 C
Denpasar
Sunday, April 2, 2023

Lagi, DPRD Bali Godok Ranperda Ketertiban Umum, Target Tuntas sebelum Nyepi

DENPASAR, BALI EXPRESS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggodok Ranperda Provinsi Bali tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman dan pelindungan masyarakat. Targetnya, Ranperda tersebut bisa ketok palu sebelum Nyepi.

Dalam pembahasan tersebut pansus menghadirkan kepala Satpol PP Provinsi Bali, serta kelompok ahli DPRD Bali di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (7/3).

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, menjelaskan, dalam pembahasan terdapat masukan-masukan untuk memaksimalkan Ranperda tersebut.  “Tadi memang ada masukan Satpol PP untuk melakukan tindakan agar diklaster terkait sanksi-sanksi apa yang menjadi ranahnya,” papar Budi Utama.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, selain pembinaan juga ada sanksi administrasi. “Seperti tipiring, bisa diselesaikan di tempat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Gunakan Bunga Jepun, Ogoh–ogoh Yangbatu Kauh Usung Tema Ngeruwak

Budi Utama mengatakan, yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah persoalan pesisir dan sempadan. Selama ini yang lumrah diatur adalah  pesisir pantai, namun dalam Ranperda disebutkan juga mengatur tentang pesisir danau. “Karena ranperda ini mengatur pesisir pantai, pertemuan antara daratan dengan laut, maka perlu ditambahkan soal pesisir danau, karena ada yang mengatur pesisir danau,” bebernya.

Oleh karenanya, dalam pembahasan selanjutnya akan dipertimbangkan lagi. “Kami targetkan agar Ranperda ini bisa ketok palu sebelum Nyepi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, memaparkan, pesisir danau memang tidak ada. Yang ada adalah sempadan danau. Agar tidak rancu, ia berharap Ranperda tersebut diperbaiki, agar tidak menjadi bumerang dalam penindakan, termasuk pengawasan Satpol PP.

Baca Juga :  Book Fair Kembali Digelar di Kawasan Jalan Kamboja Denpasar

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggodok Ranperda Provinsi Bali tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman dan pelindungan masyarakat. Targetnya, Ranperda tersebut bisa ketok palu sebelum Nyepi.

Dalam pembahasan tersebut pansus menghadirkan kepala Satpol PP Provinsi Bali, serta kelompok ahli DPRD Bali di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (7/3).

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, menjelaskan, dalam pembahasan terdapat masukan-masukan untuk memaksimalkan Ranperda tersebut.  “Tadi memang ada masukan Satpol PP untuk melakukan tindakan agar diklaster terkait sanksi-sanksi apa yang menjadi ranahnya,” papar Budi Utama.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, selain pembinaan juga ada sanksi administrasi. “Seperti tipiring, bisa diselesaikan di tempat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Book Fair Kembali Digelar di Kawasan Jalan Kamboja Denpasar

Budi Utama mengatakan, yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah persoalan pesisir dan sempadan. Selama ini yang lumrah diatur adalah  pesisir pantai, namun dalam Ranperda disebutkan juga mengatur tentang pesisir danau. “Karena ranperda ini mengatur pesisir pantai, pertemuan antara daratan dengan laut, maka perlu ditambahkan soal pesisir danau, karena ada yang mengatur pesisir danau,” bebernya.

Oleh karenanya, dalam pembahasan selanjutnya akan dipertimbangkan lagi. “Kami targetkan agar Ranperda ini bisa ketok palu sebelum Nyepi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, memaparkan, pesisir danau memang tidak ada. Yang ada adalah sempadan danau. Agar tidak rancu, ia berharap Ranperda tersebut diperbaiki, agar tidak menjadi bumerang dalam penindakan, termasuk pengawasan Satpol PP.

Baca Juga :  Gunakan Bunga Jepun, Ogoh–ogoh Yangbatu Kauh Usung Tema Ngeruwak

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru