alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Pekerja Terancam Tak Dapat BSU, Karangasem Minta Tinjau Permenaker

AMLAPURA, BALI EXPRESS- Para pekerja atau buruh di Karangasem tengah menanti nasib yang terancam tidak mendapat stimulus kebijakan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani dampak ekonomi akibat Covid-19.

Pemkab Karangasem pun menyikapi hal itu dengan berkomunikasi ke Pemprov Bali. Pemerintah setempat memohon agar pemerintah pusat meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021, yang dipakai landasan penyaluran BSU.

Harapannya, pekerja di Karangasem diupayakan mendapat bantuan yang sama seperti wilayah lain. Terlebih secara ketentuan yang tertera dalam peraturan itu sudah terpenuhi. “Kami kan sebetulnya sudah menerapkan PPKM level 4. Intinya sudah disuratkan oleh provinsi untuk direvisi, tapi (surat) belum turun. Kami kan harus satu kesatuan (seluruh kabupaten di Bali),” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, Minggu (8/8).

Seperti Karangasem dianggap tidak melaksanakan PPKM Level 4. Padahal mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level III dan IV, Kabupaten Karangasem masuk level 3 penerapan PPKM bersama Jembrana dan Bangli. 

Bahkan dalam perjalanan periode berikutnya, Karangasem kini di level 4. Pekerja yang mendapatkan BSU adalah penerima yang bekerja di daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 sesuai Permenaker Nomor 16/2021 tersebut. “Kami sudah kirim surat ke Pemprov Bali dan mohon agar dilakukan peninjauan kembali. Sebab kita sudah PPKM 4,” tegas Sedana Merta.

 


AMLAPURA, BALI EXPRESS- Para pekerja atau buruh di Karangasem tengah menanti nasib yang terancam tidak mendapat stimulus kebijakan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani dampak ekonomi akibat Covid-19.

Pemkab Karangasem pun menyikapi hal itu dengan berkomunikasi ke Pemprov Bali. Pemerintah setempat memohon agar pemerintah pusat meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021, yang dipakai landasan penyaluran BSU.

Harapannya, pekerja di Karangasem diupayakan mendapat bantuan yang sama seperti wilayah lain. Terlebih secara ketentuan yang tertera dalam peraturan itu sudah terpenuhi. “Kami kan sebetulnya sudah menerapkan PPKM level 4. Intinya sudah disuratkan oleh provinsi untuk direvisi, tapi (surat) belum turun. Kami kan harus satu kesatuan (seluruh kabupaten di Bali),” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, Minggu (8/8).

Seperti Karangasem dianggap tidak melaksanakan PPKM Level 4. Padahal mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level III dan IV, Kabupaten Karangasem masuk level 3 penerapan PPKM bersama Jembrana dan Bangli. 

Bahkan dalam perjalanan periode berikutnya, Karangasem kini di level 4. Pekerja yang mendapatkan BSU adalah penerima yang bekerja di daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4 sesuai Permenaker Nomor 16/2021 tersebut. “Kami sudah kirim surat ke Pemprov Bali dan mohon agar dilakukan peninjauan kembali. Sebab kita sudah PPKM 4,” tegas Sedana Merta.

 


Most Read

Artikel Terbaru

/