alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Gaji Pegawai Belum Terbayar, DPMD Minta Desa Sobangan Geser Anggaran

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belum terbayarnya gaji tenaga kontrak yang terjadi di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, diatensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung. Hal itu tak lepas dari dampak realokasi dana APBDes untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurun drastis, sehingga menyebabkan berkurangnya Pagu tansfer ke desa.

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung Komang Budi Argawa, Selasa (8/9), terkait permasalahan di Desa Sobangan bahwa dari bulan Juni sampai dengan saat ini tidak bisa membayar gaji tenaga kontrak, bahwa tepatnya adalah dari bulan Juli sampai dengan September. Hal itu sudah diambil langkah-langkah oleh pemerintah Desa Sobangan bersama BPD Desa Sobangan.

“Kami arahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas yang semula didanai dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dialihkan ke sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilakukan melalui mekanisme perubahan APBDesa yang prosesnya sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan evaluasi oleh tim kabupaten,” ungkapnya sembari menegaskan, penganggaran dan pembayaran upah tenaga kontrak atau tenaga kerja yang ada di desa menjadi kewenangan penuh pemerintah desa.

Selanjutnya kegiatan prioritas seperti honor staf desa dan petugas kebersihan di Desa Sobangan akan direalisasikan setelah Perdes perubahan APBDesa ditetapkan, namun penetapan APBDesa perubahan tersebut saat ini masih menunggu proses evaluasi perubahan APBD Kabupaten Badung di provinsi.

Sebetulnya dalam menghadapi situasi pendemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya pagu transfer ke desa, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya membuat Surat Edaran kepada para perbekel se-Kabupaten Badung Nomor 269 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penegasan Pelaksanaan APBDesa TA. 2020 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam edaran tersebut, perbekel selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) agar mencermati program dan kegiatan di desa masing-masing menyesuaikan dengan situasi keuangan sekarang. Yaitu, memprioritaskan kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif. Di antaranya, kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, belanja operasional kantor, belanja siltap dan tunjangan serta belanja upah kerja untuk tenaga kontak. “Sementara kegiatan pembangunan fisik yang sudah pasti tersedia anggarannya, dan kegiatan pembangunan fisik yang belum tersedia anggarannya, agar ditunda sampai dengan tersedianya anggaran,” katanya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa gaji pegawai kontrak di Desa Sobangan, Mengwi belum terbayar sejak Juni lalu. Hal ini pun menjadi pertanyaan. Sebab gaji tersebut selain memang hak pegawai, juga sangat diandalkan pada masa pandemi Covid-19. “Ada keluhan soal gaji dari pegawai Desa Sobangan. Katanya dari bulan Juni mereka ndak dapat gaji,” ungkap salah seorang sumber, Senin (7/9).

Pegawai pun ingin tahu permasalahan yang terjadi, sebab gaji tersebut sangat dibutuhkan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 dan menjelang hari raya. “Sudah sempat ditanyakan, namun belum ada kejelasan hingga kini. Jadi mereka masih menunggu. Apalagi menjelang hari raya Galungan dan Kuningan yang tinggal sepekan lagi,” bebernya.

Terkait informasi tersebut, Perbekel Sobangan, I Ketut Tirtayasa saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Ia mengarahkan agar mengonfirmasi langsung ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Silahkan langsung ke Dinas PMD ya. Biar saya ndak salah komentar,” ujarnya.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Belum terbayarnya gaji tenaga kontrak yang terjadi di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, diatensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung. Hal itu tak lepas dari dampak realokasi dana APBDes untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurun drastis, sehingga menyebabkan berkurangnya Pagu tansfer ke desa.

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung Komang Budi Argawa, Selasa (8/9), terkait permasalahan di Desa Sobangan bahwa dari bulan Juni sampai dengan saat ini tidak bisa membayar gaji tenaga kontrak, bahwa tepatnya adalah dari bulan Juli sampai dengan September. Hal itu sudah diambil langkah-langkah oleh pemerintah Desa Sobangan bersama BPD Desa Sobangan.

“Kami arahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas yang semula didanai dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dialihkan ke sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilakukan melalui mekanisme perubahan APBDesa yang prosesnya sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan evaluasi oleh tim kabupaten,” ungkapnya sembari menegaskan, penganggaran dan pembayaran upah tenaga kontrak atau tenaga kerja yang ada di desa menjadi kewenangan penuh pemerintah desa.

Selanjutnya kegiatan prioritas seperti honor staf desa dan petugas kebersihan di Desa Sobangan akan direalisasikan setelah Perdes perubahan APBDesa ditetapkan, namun penetapan APBDesa perubahan tersebut saat ini masih menunggu proses evaluasi perubahan APBD Kabupaten Badung di provinsi.

Sebetulnya dalam menghadapi situasi pendemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya pagu transfer ke desa, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Di antaranya membuat Surat Edaran kepada para perbekel se-Kabupaten Badung Nomor 269 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penegasan Pelaksanaan APBDesa TA. 2020 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam edaran tersebut, perbekel selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) agar mencermati program dan kegiatan di desa masing-masing menyesuaikan dengan situasi keuangan sekarang. Yaitu, memprioritaskan kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif. Di antaranya, kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, belanja operasional kantor, belanja siltap dan tunjangan serta belanja upah kerja untuk tenaga kontak. “Sementara kegiatan pembangunan fisik yang sudah pasti tersedia anggarannya, dan kegiatan pembangunan fisik yang belum tersedia anggarannya, agar ditunda sampai dengan tersedianya anggaran,” katanya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa gaji pegawai kontrak di Desa Sobangan, Mengwi belum terbayar sejak Juni lalu. Hal ini pun menjadi pertanyaan. Sebab gaji tersebut selain memang hak pegawai, juga sangat diandalkan pada masa pandemi Covid-19. “Ada keluhan soal gaji dari pegawai Desa Sobangan. Katanya dari bulan Juni mereka ndak dapat gaji,” ungkap salah seorang sumber, Senin (7/9).

Pegawai pun ingin tahu permasalahan yang terjadi, sebab gaji tersebut sangat dibutuhkan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 dan menjelang hari raya. “Sudah sempat ditanyakan, namun belum ada kejelasan hingga kini. Jadi mereka masih menunggu. Apalagi menjelang hari raya Galungan dan Kuningan yang tinggal sepekan lagi,” bebernya.

Terkait informasi tersebut, Perbekel Sobangan, I Ketut Tirtayasa saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Ia mengarahkan agar mengonfirmasi langsung ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Silahkan langsung ke Dinas PMD ya. Biar saya ndak salah komentar,” ujarnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/