alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Kecewa Bansos Dihapus, NasDem Tolak Penetapan Perubahan APBD

SINGARAJA,BALI EXPRESS-Fraksi NasDem DPRD Buleleng menolak penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABBD) Buleleng tahun anggaran 2020.

Pasalnya, NasDem kecewa lantaran program hibah bansos tahun 2020 dihapus lantaran anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. 

Kekecewaan itu diungkapkan melalui juru bicara NasDem, Made Jayadi Asmara, dalam pendapat akhir fraksi yang berlangsung di ruang gabungan komisi, Selasa (8/9) siang. Bahkan Jayadi bersama fraksinya tidak setuju melanjutkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk diterapkan sebagai Perda.

Jayadi menuding Pemkab Buleleng tak mengakomodir keinginan Anggota DPRD untuk merealisasikan bansos. Padahal, keinginan tersebut sudah disampaikan berulangkali dalam berbagai rapat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). NasDem berdalih  realisasi hibah ini adalah sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan ekonomi di masyarakat.

Hibah bansos, sebut Jayadi, seharusnya bisa diakomodir dalam Perubahan APBD tahun 2020 dan segera direalisasikan kepada masyarakat. Terlebih menyangkut kredibilitas lembaga DPRD, serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. 

Pasalnya, dana hibah yang terdistribusikan ke masyarakat melalui kelompok-kelompok Suka Duka, Dadia, dan lainnya,  dapat menjadi stimulus ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan ini sejalan dengan tujuan refocusing anggaran yang dilakukan di bulan April 2020, yakni pemulihan ekonomi masyarakat. 

“Kami bicara kebijakan, kami hanya menjalankan tugas kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk masalah dana dan teknis itu adalah merupakan tugas dari eksekutif mencari pengadaan sumber dana.” tegas Jayadi.

Penghapusan hibah bansos juga menjadi sorotan Fraksi Hanura DPRD Buleleng. Melalui juru bicaranya, I Gede Arta Wijaya, menyebutkan saat penyampaian pandangan umum 31 Agustus 2020 lalu, Fraksi Hanura sepakat bersama sama dengan fraksi lain, untuk melanjutkan pembahasan Anggaran Perubahan APBD 2020 ini.

Harapannya agar ada kebersamaan dalam memperjuangkan anggaran yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat. Sekaligus dapat mendorong kembali pemulihan ekonomi di masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. 

“Hanya saja, aspirasi anggota dewan agar dana hibah 2020 yang sudah berproses sejak awal tahun 2020, dan diyakini pengucuran dana ini dapat membantu pemulihan ekonomi di masyarakat tidak dapat diwujudkan,” jelasnya. 

Hanura berpendapat agar Penetapan Ranperda Perubahan APBD Buleleng tahun anggaran 2020 bisa ditunda, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih mendalam.

“Sebelum Ranperda Tentang Perubahan APBD tahun 2020 ditetapkan sebagai Perda, maka sebaiknya dilakukan penyisiran lagi anggaran di masing-masing SKPD agar harapan kami dapat terwujud,” kata Arta Wijaya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menyebut, kendati ada perbedaan pendapat diantara enam fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng, namun pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 tetap akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Bupati yang rencananya akan dilaksanakan Rabu, (9/9) hari ini. 

“Ada empat fraksi yang setuju dilanjutkan, ada satu yang minta dibahas kembali dan ada satu yang tidak setuju dilanjutkan. Berdasarkan hal itu, makanya dilanjutkan. Jikalau ini dibiarkan malah menghambat pembahasan dan selesainya juga berdampak pada masyarakat. Dimana program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik sesuai perencanaan,” ucap Supriatna. 

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, dr I Nyoman Sutjidra, memaklumi masih adanya perbedaan persepsi terkait dengan program hibah bansos di tahun 2020. TAPD, sebut Sutjidra, selama ini sudah sangat jelas dan tegas menyampaikan jika keterbatasan anggaran yang mengakibatkan dana hibah tidak bisa direalisasikan

“Memang hak setiap mereka memandang mempermasalahkan hibah bansos, sedangkan sudah disepakati agar itu tidak dicantumkan karena dananya tidak ada,” katanya.

Apalagi saat ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng masih fokus untuk percepatan penanganan Covid- 19. Terlebih belakangan ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif terus meningkat. Ditambah adanya Instruksi Presiden agar seluruh dana hasil refokusing diarahkan untuk penanganan kesehatan.

“Kita tidak tahu sampai kapan, dan sekarang Covid-19 ini meningkat, dan pasti akan menyerap anggaran yang tidak sedikit,” pungkas Sutjidra.


SINGARAJA,BALI EXPRESS-Fraksi NasDem DPRD Buleleng menolak penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABBD) Buleleng tahun anggaran 2020.

Pasalnya, NasDem kecewa lantaran program hibah bansos tahun 2020 dihapus lantaran anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. 

Kekecewaan itu diungkapkan melalui juru bicara NasDem, Made Jayadi Asmara, dalam pendapat akhir fraksi yang berlangsung di ruang gabungan komisi, Selasa (8/9) siang. Bahkan Jayadi bersama fraksinya tidak setuju melanjutkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk diterapkan sebagai Perda.

Jayadi menuding Pemkab Buleleng tak mengakomodir keinginan Anggota DPRD untuk merealisasikan bansos. Padahal, keinginan tersebut sudah disampaikan berulangkali dalam berbagai rapat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). NasDem berdalih  realisasi hibah ini adalah sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan ekonomi di masyarakat.

Hibah bansos, sebut Jayadi, seharusnya bisa diakomodir dalam Perubahan APBD tahun 2020 dan segera direalisasikan kepada masyarakat. Terlebih menyangkut kredibilitas lembaga DPRD, serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. 

Pasalnya, dana hibah yang terdistribusikan ke masyarakat melalui kelompok-kelompok Suka Duka, Dadia, dan lainnya,  dapat menjadi stimulus ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan ini sejalan dengan tujuan refocusing anggaran yang dilakukan di bulan April 2020, yakni pemulihan ekonomi masyarakat. 

“Kami bicara kebijakan, kami hanya menjalankan tugas kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk masalah dana dan teknis itu adalah merupakan tugas dari eksekutif mencari pengadaan sumber dana.” tegas Jayadi.

Penghapusan hibah bansos juga menjadi sorotan Fraksi Hanura DPRD Buleleng. Melalui juru bicaranya, I Gede Arta Wijaya, menyebutkan saat penyampaian pandangan umum 31 Agustus 2020 lalu, Fraksi Hanura sepakat bersama sama dengan fraksi lain, untuk melanjutkan pembahasan Anggaran Perubahan APBD 2020 ini.

Harapannya agar ada kebersamaan dalam memperjuangkan anggaran yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat. Sekaligus dapat mendorong kembali pemulihan ekonomi di masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. 

“Hanya saja, aspirasi anggota dewan agar dana hibah 2020 yang sudah berproses sejak awal tahun 2020, dan diyakini pengucuran dana ini dapat membantu pemulihan ekonomi di masyarakat tidak dapat diwujudkan,” jelasnya. 

Hanura berpendapat agar Penetapan Ranperda Perubahan APBD Buleleng tahun anggaran 2020 bisa ditunda, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih mendalam.

“Sebelum Ranperda Tentang Perubahan APBD tahun 2020 ditetapkan sebagai Perda, maka sebaiknya dilakukan penyisiran lagi anggaran di masing-masing SKPD agar harapan kami dapat terwujud,” kata Arta Wijaya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menyebut, kendati ada perbedaan pendapat diantara enam fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng, namun pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 tetap akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Bupati yang rencananya akan dilaksanakan Rabu, (9/9) hari ini. 

“Ada empat fraksi yang setuju dilanjutkan, ada satu yang minta dibahas kembali dan ada satu yang tidak setuju dilanjutkan. Berdasarkan hal itu, makanya dilanjutkan. Jikalau ini dibiarkan malah menghambat pembahasan dan selesainya juga berdampak pada masyarakat. Dimana program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik sesuai perencanaan,” ucap Supriatna. 

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, dr I Nyoman Sutjidra, memaklumi masih adanya perbedaan persepsi terkait dengan program hibah bansos di tahun 2020. TAPD, sebut Sutjidra, selama ini sudah sangat jelas dan tegas menyampaikan jika keterbatasan anggaran yang mengakibatkan dana hibah tidak bisa direalisasikan

“Memang hak setiap mereka memandang mempermasalahkan hibah bansos, sedangkan sudah disepakati agar itu tidak dicantumkan karena dananya tidak ada,” katanya.

Apalagi saat ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng masih fokus untuk percepatan penanganan Covid- 19. Terlebih belakangan ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif terus meningkat. Ditambah adanya Instruksi Presiden agar seluruh dana hasil refokusing diarahkan untuk penanganan kesehatan.

“Kita tidak tahu sampai kapan, dan sekarang Covid-19 ini meningkat, dan pasti akan menyerap anggaran yang tidak sedikit,” pungkas Sutjidra.


Most Read

Artikel Terbaru

/