alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Langgar Perizinan, Lobi Hotel yang Mepet Pura Akan Diratakan

GIANYAR, BALI EXPRESS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gianyar langsung melakukan sidak ke lokasi hotel yang dibangun mepet dengan Pura Subak Malung, di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Rabu (8/12). Hasilnya, memang ada bangunan yang dibangun diluar dari rancang bangunan yang diajukan perijinannya ke DPMPTSP Gianyar.

 

Kepala DPMPTSP Gianyar, Dewa Alit Mudiarta menjelaskan bahwa pembangunan hotel Kappa Di Seres tersebut memang sudah memiliki ijin Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) dan sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Ruang. Dimana luas total pembangunan hotel sesuai ijin yang dikeluarkan adalah 4,277 meter persegi dengan status tanah kontrak.

 

Namun saat dicek di lapangan, ternyata ada bangunan tambahan yang dibangun diluar Detail Engineering Design (DED). Bangunan ini lah yang disebut-sebut posisinya mepet dengan Pura Subak Malung, yakni hanya 2,5 meter. “Jadi bangunan itu memang tidak memiliki ijin karena diluar dari DED (rancang bangunan)  yang diajukan saat mengurus PPG (dulu IMB). Artinya dia melebihi pembangunannya, tidak sesuai dengan gambar yang diajukan dan bangunan tambahan itu adalah inisiatif si pemilik bangunan,” tegasnya.

 

Bangunan tambahan itu disebut akan dijadikan loby oleh pemilik bangunan. “Kita mengeluarkan ijin sesuai rancang bangunan yang diajukan. Termasuk sudah sesuai dengan Perda Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata ruang pasal 88 mengenai radius kesucian kawasan tempat suci yang mengacu pada bhisama PHDI yaitu kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya adalah 50 meter untuk bangunan bertingkat dan 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat,” paparnya.

 

Atas kondisi yang didapati di lapangan, maka bangunan tambahan yang telah dibangun akan dibongkar. Namun apabila tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, maka pihaknya akan mencabut ijin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan hotel tersebut. “Yang disorot ini adalah bangunan tambahan diluar ijin yang kita keluarkan.  Dan itu memang tidak boleh. Jadi kita akan panggil pemilik bangunan sebagai bentuk ketegasan. Kalau tadi baru berupa teguran saja,” sebutnya.

 

Disamping itu, kedepan pihaknya juga akan membentuk tim pemantauan untuk melakukan pengecekan di lapangan. “Selama ini proyek-proyek yang kita keluarkan ijinnya sudah berjalan dengan baik, tapi kedepannya kita akan bentuk tim dan kita akan jadikan evaluasi,” tandasnya.

 

Sementara itu, anggota DPRD Gianyar, I Made Wardana sangat menyayangkan hal tersebut dan menilai instansi terkait telah kecolongan. Sebab menurutnya, setelah mengeluarkan ijin untuk sebuah pembangunan, semestinya ada tim yang melakukan pemantauan di lapangan, agar tidak terjadi pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  “Jangan sampai Perda yang kami kami kawal selama ini justru jadi macan ompong di lapangan. Kalau melihat pelanggaran seperti ini, terkesan ada pembiaran. Semestinya ada pemantauan di lapangan,” tegasnya.

 

Atas temuan tersebut, ia pun menduga jika masih ada sejumlah pembangunan yang melanggar Perda, hanya saja tidak diketahui. Maka dari itu, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut.  “Tak menutup kemungkinan di tempat lain juga ada pelanggaran. Jadi p yang melakukan pelanggaran, agar segera diberikan sanksi tegas,” pungkas anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut.

 

Ditambahkan oleh Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Satpol PP Gianyar harus segera menghentikan pembangunan pada bangunan tambahan yang ada di hotel tersebut. Dan instansi terkait harus melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan. “Dengan diakui ada pelanggaran. Satpol PP harus turun untuk stop bangunan tersebut. Jangan hanya wacana saja. Tapi kalau sampai bangunan itu tetap berlanjut, ya izinnya harus segera cabut,” tukasnya.

 

Sebelumnya diberikan jika pembangunan sebuah hotel di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, dikeluhkan masyarakat setempat karena bangunanya dibangun mepet dengan Pura Subak Malung. Hal itu dikhawatirkan dapat menodai kesucian pura dan tentunya melanggar Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata ruang pasal 88 mengenai radius kawasan suci. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gianyar langsung melakukan sidak ke lokasi hotel yang dibangun mepet dengan Pura Subak Malung, di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Rabu (8/12). Hasilnya, memang ada bangunan yang dibangun diluar dari rancang bangunan yang diajukan perijinannya ke DPMPTSP Gianyar.

 

Kepala DPMPTSP Gianyar, Dewa Alit Mudiarta menjelaskan bahwa pembangunan hotel Kappa Di Seres tersebut memang sudah memiliki ijin Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) dan sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Ruang. Dimana luas total pembangunan hotel sesuai ijin yang dikeluarkan adalah 4,277 meter persegi dengan status tanah kontrak.

 

Namun saat dicek di lapangan, ternyata ada bangunan tambahan yang dibangun diluar Detail Engineering Design (DED). Bangunan ini lah yang disebut-sebut posisinya mepet dengan Pura Subak Malung, yakni hanya 2,5 meter. “Jadi bangunan itu memang tidak memiliki ijin karena diluar dari DED (rancang bangunan)  yang diajukan saat mengurus PPG (dulu IMB). Artinya dia melebihi pembangunannya, tidak sesuai dengan gambar yang diajukan dan bangunan tambahan itu adalah inisiatif si pemilik bangunan,” tegasnya.

 

Bangunan tambahan itu disebut akan dijadikan loby oleh pemilik bangunan. “Kita mengeluarkan ijin sesuai rancang bangunan yang diajukan. Termasuk sudah sesuai dengan Perda Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata ruang pasal 88 mengenai radius kesucian kawasan tempat suci yang mengacu pada bhisama PHDI yaitu kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya adalah 50 meter untuk bangunan bertingkat dan 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat,” paparnya.

 

Atas kondisi yang didapati di lapangan, maka bangunan tambahan yang telah dibangun akan dibongkar. Namun apabila tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, maka pihaknya akan mencabut ijin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan hotel tersebut. “Yang disorot ini adalah bangunan tambahan diluar ijin yang kita keluarkan.  Dan itu memang tidak boleh. Jadi kita akan panggil pemilik bangunan sebagai bentuk ketegasan. Kalau tadi baru berupa teguran saja,” sebutnya.

 

Disamping itu, kedepan pihaknya juga akan membentuk tim pemantauan untuk melakukan pengecekan di lapangan. “Selama ini proyek-proyek yang kita keluarkan ijinnya sudah berjalan dengan baik, tapi kedepannya kita akan bentuk tim dan kita akan jadikan evaluasi,” tandasnya.

 

Sementara itu, anggota DPRD Gianyar, I Made Wardana sangat menyayangkan hal tersebut dan menilai instansi terkait telah kecolongan. Sebab menurutnya, setelah mengeluarkan ijin untuk sebuah pembangunan, semestinya ada tim yang melakukan pemantauan di lapangan, agar tidak terjadi pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  “Jangan sampai Perda yang kami kami kawal selama ini justru jadi macan ompong di lapangan. Kalau melihat pelanggaran seperti ini, terkesan ada pembiaran. Semestinya ada pemantauan di lapangan,” tegasnya.

 

Atas temuan tersebut, ia pun menduga jika masih ada sejumlah pembangunan yang melanggar Perda, hanya saja tidak diketahui. Maka dari itu, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut.  “Tak menutup kemungkinan di tempat lain juga ada pelanggaran. Jadi p yang melakukan pelanggaran, agar segera diberikan sanksi tegas,” pungkas anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut.

 

Ditambahkan oleh Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Satpol PP Gianyar harus segera menghentikan pembangunan pada bangunan tambahan yang ada di hotel tersebut. Dan instansi terkait harus melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan. “Dengan diakui ada pelanggaran. Satpol PP harus turun untuk stop bangunan tersebut. Jangan hanya wacana saja. Tapi kalau sampai bangunan itu tetap berlanjut, ya izinnya harus segera cabut,” tukasnya.

 

Sebelumnya diberikan jika pembangunan sebuah hotel di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, dikeluhkan masyarakat setempat karena bangunanya dibangun mepet dengan Pura Subak Malung. Hal itu dikhawatirkan dapat menodai kesucian pura dan tentunya melanggar Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata ruang pasal 88 mengenai radius kawasan suci. 


Most Read

Artikel Terbaru

/