alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Gubernur Koster Longgarkan Jam Operasional Usaha dan Upacara Keagamaan

DENPASAR, BALI EXPRESS –  Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan pelonggaran jam operasional usaha serta upacara keagamaan di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (9/3). 

Dijelaskan Gubernur Koster, SE Nomor 06 Tahun 2021 ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 05 Tahun 2021. “Masih tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid-19, maka perlu semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali,” jelasnya.

Dipaparkannya, dalam SE tersebut terdapat beberapa pengaturan baru yang merupakan perubahan dari SE sebelumnya. Terdiri dari kegiatan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat, dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal.

“Semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 Wita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai jam operasional,” sambungnya.

Untuk fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya, lanjutnya, diizinkan dapat dibuka dan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%, dan tentunya tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas. 

“Pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta mempersyaratkan rapid test antigen bagi panitia dan peserta yang hadir,” tegas Koster.

Sementara untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali terdapat perubahan dengan berbagai ketentuan. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang semula paling lama 1 x 24 Jam, diubah menjadi paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Dengan pengaturan yang lebih longgar ini, diharapkan akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. “Surat Edaran ini mulai berlaku 9 Maret 2021 sampai 22 Maret 2021,” sambungnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS –  Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan pelonggaran jam operasional usaha serta upacara keagamaan di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (9/3). 

Dijelaskan Gubernur Koster, SE Nomor 06 Tahun 2021 ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 05 Tahun 2021. “Masih tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid-19, maka perlu semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali,” jelasnya.

Dipaparkannya, dalam SE tersebut terdapat beberapa pengaturan baru yang merupakan perubahan dari SE sebelumnya. Terdiri dari kegiatan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat, dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal.

“Semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 Wita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai jam operasional,” sambungnya.

Untuk fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya, lanjutnya, diizinkan dapat dibuka dan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%, dan tentunya tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas. 

“Pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta mempersyaratkan rapid test antigen bagi panitia dan peserta yang hadir,” tegas Koster.

Sementara untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali terdapat perubahan dengan berbagai ketentuan. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang semula paling lama 1 x 24 Jam, diubah menjadi paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Dengan pengaturan yang lebih longgar ini, diharapkan akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. “Surat Edaran ini mulai berlaku 9 Maret 2021 sampai 22 Maret 2021,” sambungnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/