alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 16, 2022

Susun Rekomendasi LKPJ, Banggar Rangkum Masukan Seluruh Komisi

TABANAN, BALI EXPRESS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan merumuskan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2020. Salah satu yang menjadi poin penekanan dari rekomendasi tersebut mengenai optimalisasi pendapatan dalam APBD di tengah situasi pandemi Covid-19.

Seperti ditegaskan Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, optimalisasi perolehan pendapatan wajib dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena pendapatan itulah yang nanti akan dipakai untuk melakukan pembangunan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Ini dia sampaikan usai memimpin rapat internal Banggar pada Selasa (9/3). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian dari masing-masing komisi sebagai bahan utama rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tabanan tahun anggaran 2020.

“Seperti yang sering saya katakan, wajib semaksimal mungkin dalam keadaan apapun. Seperti sekarang, (kondisi) tidak normal, tetap dilakukan secara optimal dan maksimal. Kalau nanti situasi sudah normal (pulih dari pandemi), tetap juga dilakukan secara maksimal,” tukas Dirga yang juga Ketua Banggar, Selasa (9/3).

Sektor pendapatan, sambung dia, penting untuk digarap maksimal. Khususnya pada potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap maupun yang sudah tergarap, namun belum maksimal. Sebab, sektor inilah yang nantinya akan menjadi sumber belanja untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadi saya harapakan agar dirancang dengan betul-betul soal optimalisasi pendapatan ini. Bagaimana dari sisi PAD (pendapatan asli daerah). Bagaimana potensi pendapatan dari provinsi. Bagaimana ke pusat. Wajib itu,” tegasnya.

Disinggung mengenai perubahan aturan mengenai pengelolaan manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) yang mandiri, Dirga tidak memungkiri hal itu menjadi masukan yang muncul dalam rapat internal tersebut. Menurutnya, tinggal sekarang dilakukan penyesuaian.

“Dahulu bisa, sekarang tidak boleh. Apakah karena ada aturan baru. Kalau ada aturan baru, ya harus disesuaikan,” pungkasnya.

Di luar dua hal itu, masing-masing komisi menyampaikan masukannya sesuai bidang tugas. Semuanya dirangkum sebagai bahan rekomendasi yang rencananya akan disahkan dalam rapat internal DPRD Tabanan, Rabu (10/3) atau sebelum rekomendasi itu disampaikan pada bupati dalam sidang paripurna. 

 


TABANAN, BALI EXPRESS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan merumuskan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2020. Salah satu yang menjadi poin penekanan dari rekomendasi tersebut mengenai optimalisasi pendapatan dalam APBD di tengah situasi pandemi Covid-19.

Seperti ditegaskan Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, optimalisasi perolehan pendapatan wajib dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena pendapatan itulah yang nanti akan dipakai untuk melakukan pembangunan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Ini dia sampaikan usai memimpin rapat internal Banggar pada Selasa (9/3). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian dari masing-masing komisi sebagai bahan utama rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tabanan tahun anggaran 2020.

“Seperti yang sering saya katakan, wajib semaksimal mungkin dalam keadaan apapun. Seperti sekarang, (kondisi) tidak normal, tetap dilakukan secara optimal dan maksimal. Kalau nanti situasi sudah normal (pulih dari pandemi), tetap juga dilakukan secara maksimal,” tukas Dirga yang juga Ketua Banggar, Selasa (9/3).

Sektor pendapatan, sambung dia, penting untuk digarap maksimal. Khususnya pada potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap maupun yang sudah tergarap, namun belum maksimal. Sebab, sektor inilah yang nantinya akan menjadi sumber belanja untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadi saya harapakan agar dirancang dengan betul-betul soal optimalisasi pendapatan ini. Bagaimana dari sisi PAD (pendapatan asli daerah). Bagaimana potensi pendapatan dari provinsi. Bagaimana ke pusat. Wajib itu,” tegasnya.

Disinggung mengenai perubahan aturan mengenai pengelolaan manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) yang mandiri, Dirga tidak memungkiri hal itu menjadi masukan yang muncul dalam rapat internal tersebut. Menurutnya, tinggal sekarang dilakukan penyesuaian.

“Dahulu bisa, sekarang tidak boleh. Apakah karena ada aturan baru. Kalau ada aturan baru, ya harus disesuaikan,” pungkasnya.

Di luar dua hal itu, masing-masing komisi menyampaikan masukannya sesuai bidang tugas. Semuanya dirangkum sebagai bahan rekomendasi yang rencananya akan disahkan dalam rapat internal DPRD Tabanan, Rabu (10/3) atau sebelum rekomendasi itu disampaikan pada bupati dalam sidang paripurna. 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/