29.8 C
Denpasar
Friday, March 24, 2023

Tanah Pekarangan Desa Dieksekusi, Bendesa Adat Banjar Anyar Melawan

TABANAN, BALI EXPRESS – Pengadilan Negeri Tabanan, Rabu (8/3), akhirnya mengeksekusi tanah ayahan desa atau tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan seluas 469 meter persegi. Eksekusi dilakukan sesuai dengan salinan risalah lelang nomor 32/65/2022 tanggal 12 Januari 2022.

Tanah ayahan desa ini menjadi sengketa karena status tanah yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Nengah Sulastri, yang dinyatakan Putung (tanpa keturunan) oleh Desa Adat Dajan Tenten per tanggal 17 Januari 2017, disertifikatkan menjadi tanah milik pribadi dan dijadikan jaminan pinjaman di salah satu BPR di Denpasar.

Pantauan Koran Bali Express di lokasi, eksekusi melibatkan alat berat dan puluhan personel Brimob dari Polres Tabanan untuk melakukan pengamanan. Proses eksekusi ini ditonton ratusan warga Dajan Tenten.

Penitra atau juru sita Pengadilan Negeri Tabanan, I Nyoman Windia, menyebutkan, eksekusi terhadap lahan tersebut berdasarkan risalah lelang yang ditetapkan pada tahun 2022.

Baca Juga :  Ngerem Mendadak, Truk Pupuk Masuk Jurang di Jalur Tengkorak

Pelaksanaan eksekusi sempat tertunda karena pihak desa adat yang diwakilkan oleh bendesa adat dan kelian adat sempat mengajukan upaya perlawanan hukum ke Pengadilan Negeri Tabanan. ” Namun, gugatan perlawanan secara perdata dinyatakan Putusan Niet Ontvankelijke Vaerklaard (NO),atau tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil,” jelasnya, Rabu (8/3).

Bahkan, setelah dinyatakan NO oleh PN Tabanan, pihak desa adat tetap melakukan upaya banding sampai ke tingkat pengadilan tinggi di Denpasar. Hasilnya pun tetap sama, yakni gugatan dinyatakan gugur karena mengandung cacat formil atau menguatkan putusan sebelumnya di PN Tabanan. “Karena adanya upaya hukum tersebut, maka proses eksekusi baru bisa dilakukan saat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Banjar Anyar Made Raka menyatakan tetap tidak menerima atas eksekusi yang dilakukan oleh PN Tabanan, dan akan melakukan upaya hukum selanjutnya untuk mempertahankan status dari karang ayahan desa tersebut.

Baca Juga :  SMA Bali Mandara Siapkan Kuota hanya 15% untuk Siswa Miskin

“Kami tetap tidak terima dengan keputusan ini. Kami akan tetap melakukan upaya hukum lanjutan. Salah satunya melalui jalur pidana karena kami melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses pembuatan sertifikat dari karang ayahan desa ini,” jelasnya.

Adapun bentuk upaya hukum yang akan dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Karena status dari pemilik lahan sebelumnya adalah putung atau tanpa keturunan.

“Pemilik sebelumnya, almarhum Nengah Sulastri, statusnya putung. Sebelumnya almarhum punya dua anak laki-laki. Satu anaknya nyentana, dan seorang lagi meninggal dunia karena kecelakaan. Namun ada yang mengaku sebagai ahli waris,” tambahnya.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

TABANAN, BALI EXPRESS – Pengadilan Negeri Tabanan, Rabu (8/3), akhirnya mengeksekusi tanah ayahan desa atau tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan seluas 469 meter persegi. Eksekusi dilakukan sesuai dengan salinan risalah lelang nomor 32/65/2022 tanggal 12 Januari 2022.

Tanah ayahan desa ini menjadi sengketa karena status tanah yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Nengah Sulastri, yang dinyatakan Putung (tanpa keturunan) oleh Desa Adat Dajan Tenten per tanggal 17 Januari 2017, disertifikatkan menjadi tanah milik pribadi dan dijadikan jaminan pinjaman di salah satu BPR di Denpasar.

Pantauan Koran Bali Express di lokasi, eksekusi melibatkan alat berat dan puluhan personel Brimob dari Polres Tabanan untuk melakukan pengamanan. Proses eksekusi ini ditonton ratusan warga Dajan Tenten.

Penitra atau juru sita Pengadilan Negeri Tabanan, I Nyoman Windia, menyebutkan, eksekusi terhadap lahan tersebut berdasarkan risalah lelang yang ditetapkan pada tahun 2022.

Baca Juga :  SMA Bali Mandara Siapkan Kuota hanya 15% untuk Siswa Miskin

Pelaksanaan eksekusi sempat tertunda karena pihak desa adat yang diwakilkan oleh bendesa adat dan kelian adat sempat mengajukan upaya perlawanan hukum ke Pengadilan Negeri Tabanan. ” Namun, gugatan perlawanan secara perdata dinyatakan Putusan Niet Ontvankelijke Vaerklaard (NO),atau tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil,” jelasnya, Rabu (8/3).

Bahkan, setelah dinyatakan NO oleh PN Tabanan, pihak desa adat tetap melakukan upaya banding sampai ke tingkat pengadilan tinggi di Denpasar. Hasilnya pun tetap sama, yakni gugatan dinyatakan gugur karena mengandung cacat formil atau menguatkan putusan sebelumnya di PN Tabanan. “Karena adanya upaya hukum tersebut, maka proses eksekusi baru bisa dilakukan saat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Banjar Anyar Made Raka menyatakan tetap tidak menerima atas eksekusi yang dilakukan oleh PN Tabanan, dan akan melakukan upaya hukum selanjutnya untuk mempertahankan status dari karang ayahan desa tersebut.

Baca Juga :  Gianyar Gelar Tiga Pasar Gotong Royong Jelang Galungan¬†¬†

“Kami tetap tidak terima dengan keputusan ini. Kami akan tetap melakukan upaya hukum lanjutan. Salah satunya melalui jalur pidana karena kami melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses pembuatan sertifikat dari karang ayahan desa ini,” jelasnya.

Adapun bentuk upaya hukum yang akan dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Karena status dari pemilik lahan sebelumnya adalah putung atau tanpa keturunan.

“Pemilik sebelumnya, almarhum Nengah Sulastri, statusnya putung. Sebelumnya almarhum punya dua anak laki-laki. Satu anaknya nyentana, dan seorang lagi meninggal dunia karena kecelakaan. Namun ada yang mengaku sebagai ahli waris,” tambahnya.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

Most Read

Artikel Terbaru