alexametrics
27.6 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Tersangka Bedah Rumah, Perbekel Tianyar Barat dkk Langsung Ditahan

AMLAPURA, BALI EXPRESS- Kasus dugaan korupsi bantuan bedah rumah 405 unit di Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan lima orang tersangka, Jumat (9/4). Salah satunya adalah APJ yang merupakan perbekel Tianyar Barat.

Selain APJ, turut menjadi tersangka adalah IGS selaku Kaur Keuangan di desa setempat. Ada juga tiga orang warga Tianyar Barat. Masing-masing IGT,IGSJ dan IKP. Kelimanya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan yang cukup alot di kantor kejaksaan setempat sekitar empat jam. Kelimanya selesai diperiksa sekitar pukul 16.00.

Mereka berusaha menunjukkan wajah tegar saat hendak menuju Lapas Kelas IIB Karangasem dengan mobil tahanan kejaksaan.  Kepala Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi mengatakan, lima orang langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memiliki dua alat bukti kuat. “Pemeriksaan lumayan panjang, sudah dua alat bukti kuat untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Aji Kalbu didampingi Kasi Intelijen Dewa Gede Semara Putra dan Kasi Pidsus M Matulesy.

Baca Juga :  Ketua Dewan Minta Kenaikan Tarif Diimbangi Fasilitas

Aji menegaskan, kelima tersangka berstatus sebagai tahanan kejaksaan. Pihaknya langsung melakukan penahanan dengan alasan objektif dan subjektif. “Beberapa hari nanti akan dilakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan baru sebatas sebagai tersangka,” imbuhnya.

Informasinya, dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. Itu sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 100 saksi dan ditemukannya beberapa bukti tambahan hasil penggeledahan, kian membuka jalan untuk menetapkan tersangka.

Sekadar diketahui, bantuan bedah rumah diberikan kepada 405 penerima di 14 banjar di Desa Tianyar Barat. Anggarannya merupakan bantuan Pemkab Badung melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada 2019 lalu. Nilainya mencapai Rp 20.250.000.000 melalui transfer ke rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem. Selanjutnya bantuan itu ditransfer ke masing-masing rekening penerima dengan nominal Rp 50 juta tiap penerima.

Matulessy menerangkan, lebih dari 100 orang saksi dipanggil selama proses penyidikan. Beberapa warga penerima dan aparat desa telah diperiksa Kejari Karangasem. Begitu pula pihak BPKAD Badung, BPKAD Karangasem, Dinas Perkim Karangasem, hingga penyedia bahan bangunan. Penyidik juga menyoroti keluarnya seluruh uang milik 405 penerima bantuan dari rekeningnya.

Baca Juga :  Hindari Portal di Rendang, Truk Galian C Lintasi Jalur Tikus

Uang itu ditampung dalam dua rekening baru yang dibuat perbekel. Pengalihan uang penerima bantuan ke dua rekening itu dilakukan dengan alasan untuk memudahkan proses pembangunan (belanja). “Dari beberapa keterangan saksi, oknum perbekel disebut berkoordinasi dengan pihak bank membuat dua rekening lagi,” jelas Matulessy.

Kelima tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.  

 


AMLAPURA, BALI EXPRESS- Kasus dugaan korupsi bantuan bedah rumah 405 unit di Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan lima orang tersangka, Jumat (9/4). Salah satunya adalah APJ yang merupakan perbekel Tianyar Barat.

Selain APJ, turut menjadi tersangka adalah IGS selaku Kaur Keuangan di desa setempat. Ada juga tiga orang warga Tianyar Barat. Masing-masing IGT,IGSJ dan IKP. Kelimanya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan yang cukup alot di kantor kejaksaan setempat sekitar empat jam. Kelimanya selesai diperiksa sekitar pukul 16.00.

Mereka berusaha menunjukkan wajah tegar saat hendak menuju Lapas Kelas IIB Karangasem dengan mobil tahanan kejaksaan.  Kepala Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi mengatakan, lima orang langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memiliki dua alat bukti kuat. “Pemeriksaan lumayan panjang, sudah dua alat bukti kuat untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Aji Kalbu didampingi Kasi Intelijen Dewa Gede Semara Putra dan Kasi Pidsus M Matulesy.

Baca Juga :  Budjana Galang Aksi Spontanitas untuk Pengungsi Gunung Agung

Aji menegaskan, kelima tersangka berstatus sebagai tahanan kejaksaan. Pihaknya langsung melakukan penahanan dengan alasan objektif dan subjektif. “Beberapa hari nanti akan dilakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan baru sebatas sebagai tersangka,” imbuhnya.

Informasinya, dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. Itu sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 100 saksi dan ditemukannya beberapa bukti tambahan hasil penggeledahan, kian membuka jalan untuk menetapkan tersangka.

Sekadar diketahui, bantuan bedah rumah diberikan kepada 405 penerima di 14 banjar di Desa Tianyar Barat. Anggarannya merupakan bantuan Pemkab Badung melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada 2019 lalu. Nilainya mencapai Rp 20.250.000.000 melalui transfer ke rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem. Selanjutnya bantuan itu ditransfer ke masing-masing rekening penerima dengan nominal Rp 50 juta tiap penerima.

Matulessy menerangkan, lebih dari 100 orang saksi dipanggil selama proses penyidikan. Beberapa warga penerima dan aparat desa telah diperiksa Kejari Karangasem. Begitu pula pihak BPKAD Badung, BPKAD Karangasem, Dinas Perkim Karangasem, hingga penyedia bahan bangunan. Penyidik juga menyoroti keluarnya seluruh uang milik 405 penerima bantuan dari rekeningnya.

Baca Juga :  Pariwisata Mulai Bangkit, Toko Souvenir di Ubud Hanya Buka 15 Persen

Uang itu ditampung dalam dua rekening baru yang dibuat perbekel. Pengalihan uang penerima bantuan ke dua rekening itu dilakukan dengan alasan untuk memudahkan proses pembangunan (belanja). “Dari beberapa keterangan saksi, oknum perbekel disebut berkoordinasi dengan pihak bank membuat dua rekening lagi,” jelas Matulessy.

Kelima tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.  

 


Most Read

Artikel Terbaru

/