alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

DPRD Bangli Minta Tindak Lanjuti Temuan BPK

BANGLI, BALI EXPRESS –  DPRD Bangli mengapresiasi Pemkab Bangli yang berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengelolaan keuangan 2019. Namun, adanya temuan administratif dan temuan lainnya yang memerlukan tindak lanjut, diharapkan agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat memimpin rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangli 2019, Kamis (9/7). Diar berharap WTP tersebut menjadi cambuk bagi bupati dan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan semakin meningkatkan kebersamaan, koordinasi dan komunikasi. “Harapan kami, tahun berikutnya predikat tersebut dapat dipertahankan,” kata politikus PDI Perjuangan asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani itu.

Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang hadir dalam rapat paripurna mengungkapkan, walaupun mendapat predikat WTP, ternyata pengelolaan keuangan Pemkab Bangli harus terus ditingkatkan. Ada beberapa hal menjadi perhatian dari pelaksanaan APBD 2019. Misalnya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Katanya, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dari kedua hal itu, kami harus bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan cepat dan cermat dari semua unsur, baik dari sisi anggaran penatausahaan maupun pertanggungjawaban,” cetus Sedana Arta.

Terhadap catatan BPK itu, Sedana Arta menegaskan bahwa semua perangkat daerah segera menindaklanjuti dan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Apa yang menjadi kekurangan kami, kami harus segera perbaiki dengan langkah nyata. Kami tidak perlu beretorika sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.


BANGLI, BALI EXPRESS –  DPRD Bangli mengapresiasi Pemkab Bangli yang berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengelolaan keuangan 2019. Namun, adanya temuan administratif dan temuan lainnya yang memerlukan tindak lanjut, diharapkan agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat memimpin rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bangli 2019, Kamis (9/7). Diar berharap WTP tersebut menjadi cambuk bagi bupati dan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan semakin meningkatkan kebersamaan, koordinasi dan komunikasi. “Harapan kami, tahun berikutnya predikat tersebut dapat dipertahankan,” kata politikus PDI Perjuangan asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani itu.

Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang hadir dalam rapat paripurna mengungkapkan, walaupun mendapat predikat WTP, ternyata pengelolaan keuangan Pemkab Bangli harus terus ditingkatkan. Ada beberapa hal menjadi perhatian dari pelaksanaan APBD 2019. Misalnya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Katanya, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dari kedua hal itu, kami harus bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan cepat dan cermat dari semua unsur, baik dari sisi anggaran penatausahaan maupun pertanggungjawaban,” cetus Sedana Arta.

Terhadap catatan BPK itu, Sedana Arta menegaskan bahwa semua perangkat daerah segera menindaklanjuti dan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Apa yang menjadi kekurangan kami, kami harus segera perbaiki dengan langkah nyata. Kami tidak perlu beretorika sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.


Most Read

Artikel Terbaru

/