alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

PPKM Darurat, KPP Pratama Gianyar Maksimalkan Pelayanan Daring

GIANYAR, BALI EXPRESS – Adanya PPKM darurat membuat adanya penyesuaian metode kerja untuk berbagai sektor. Sektor non esensial diwajibkan untuk 100 persen Work From Home (WFH). Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

Atas hal tersebut, Kepala KPP Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, menjelaskan bahwa seluruh instansi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyesuaian metode kerja sesuai dengan aturan PPKM darurat tersebut.

Menurutnya penyesuaian tersebut telah dilakukan bahkan sebelum diterapkannya PPKM Darurat berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-248/PJ/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Penegasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nota dinas tersebut ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak, Suryo Utomo.

“Isi dari nota dinas tersebut salah satunya adalah pelaksanaan aturan WFO dengan jumlah maksimal 25 persen untuk unit kerja yang berada di zona merah/oranye dan 50 persen untuk unit kerja di luar zona merah/oranye,” tegasnya Jumat (9/7).

Maka dari itu dua minggu sebelum diterapkannya PPKM Darurat ini, pihaknya sudah melakukan penyesuaian pelaksanaan WFO-WFH untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa selain mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor,  pihaknya juga memaksimalkan metode pelayanan daring agar memudahkan para Wajib Pajak. Salah satu pelayanan tersebut adalah layanan Helpdesk Online yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya. “Kita juga memaksimalkan Helpdesk Online, Wajib Pajak bisa tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk berkonsultasi, petugas yang melayani pun terjadwal sehingga tidak ada Wajib Pajak yang tidak terlayani,” imbuhnya.

Ditambahkannya selain Helpdesk Online, seluruh kebutuhan Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar sudah terlayani secara daring. “Untuk saat ini hampir seluruh keperluan Wajib Pajak sudah tidak perlu dilayani di kantor lagi, daftar NPWP tinggal klik ereg.pajak.go.id, bikin billing kalau belum bisa di web tinggal di-WA saja, konsultasi pelaporan juga sudah online”, bebernya.

Terakhir pihaknya mengajak seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar untuk menggunakan pelayanan daring. “Kepada seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar dimohon untuk dapat memaksimalkan seluruh pelayanan online yang telah disediakan termasuk sosial media, apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0361 943586, nanti akan diarahkan ke pelayanan terkait,” tandasnya.


GIANYAR, BALI EXPRESS – Adanya PPKM darurat membuat adanya penyesuaian metode kerja untuk berbagai sektor. Sektor non esensial diwajibkan untuk 100 persen Work From Home (WFH). Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

Atas hal tersebut, Kepala KPP Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, menjelaskan bahwa seluruh instansi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyesuaian metode kerja sesuai dengan aturan PPKM darurat tersebut.

Menurutnya penyesuaian tersebut telah dilakukan bahkan sebelum diterapkannya PPKM Darurat berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-248/PJ/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Penegasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nota dinas tersebut ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak, Suryo Utomo.

“Isi dari nota dinas tersebut salah satunya adalah pelaksanaan aturan WFO dengan jumlah maksimal 25 persen untuk unit kerja yang berada di zona merah/oranye dan 50 persen untuk unit kerja di luar zona merah/oranye,” tegasnya Jumat (9/7).

Maka dari itu dua minggu sebelum diterapkannya PPKM Darurat ini, pihaknya sudah melakukan penyesuaian pelaksanaan WFO-WFH untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa selain mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor,  pihaknya juga memaksimalkan metode pelayanan daring agar memudahkan para Wajib Pajak. Salah satu pelayanan tersebut adalah layanan Helpdesk Online yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya. “Kita juga memaksimalkan Helpdesk Online, Wajib Pajak bisa tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk berkonsultasi, petugas yang melayani pun terjadwal sehingga tidak ada Wajib Pajak yang tidak terlayani,” imbuhnya.

Ditambahkannya selain Helpdesk Online, seluruh kebutuhan Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar sudah terlayani secara daring. “Untuk saat ini hampir seluruh keperluan Wajib Pajak sudah tidak perlu dilayani di kantor lagi, daftar NPWP tinggal klik ereg.pajak.go.id, bikin billing kalau belum bisa di web tinggal di-WA saja, konsultasi pelaporan juga sudah online”, bebernya.

Terakhir pihaknya mengajak seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar untuk menggunakan pelayanan daring. “Kepada seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Gianyar dimohon untuk dapat memaksimalkan seluruh pelayanan online yang telah disediakan termasuk sosial media, apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0361 943586, nanti akan diarahkan ke pelayanan terkait,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/