alexametrics
29.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Sanjaya Tekan Tombol Mutasi Lebih Cepat

TABANAN, BALI EXPRESS – Wacana mutasi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan bukan lagi isapan jempol.  Jumat (9/7), Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekan tombol mutasi tersebut.

Mutasi itu direalisasikan terhadap 51 pejabat Eselon II dan III. Rinciannya, delapan pejabat Eselon II dan 43 pejabat Eselon III.

Perombakan ini lebih dini dan cepat dari perkiraan atau spekulasi yang berkembang selama ini. Bahwa paling cepat mutasi dilaksanakan pada Agustus 2021.

Itu bila merujuk pada ketentuan bahwa setelah enam bulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan I Made Edi Wirawan resmi dilantik, tidak boleh ada mutasi. Kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun pejabat Eselon II setingkat kepala dinas, kepala badan, atau staf ahli yang dimutasi, seperti terlampir dalam keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1107/HK/2021 antara lain Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Ida Bagus Wiratmaja.

Posisinya digeser ke Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. Sedangkan posisinya di Bapelitbang digantikan I Gede Urip Gunawan yang sebelumnya Inspektur Daerah.

Inspektur yang semula dijabat Urip, kini ditempati I Gusti Ngurah Supanji yang tadinya Kepala Dinas Kebudayaan.

Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kebudayaan diisi I Wayan Sugatra yang semula pada posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selanjutnya Asisten II yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan diisi oleh I Wayan Kotio yang tadinya merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dinas Persip).

Sedangkan AA Gede Dalem Ngurah Trisna menempati posisi Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menggantikan Dewa Ayu Sri Budiarti yang menempati posisi Kepala Dinas Persip.

Lantas, posisi Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya yang sebelumnya Kepala Bagian Pembangunan didefinitifkan sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan selama ini dia sudah merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I dan lolos lelang jabatan tersebut.

Sementara posisi Kepala BKPSDM yang ditinggal Sugatra agaknya akan masih lowong untuk beberapa waktu ke depan.

Selebihnya, mutasi diterapkan kepada 43 pejabat Eselon III atau jabatan administrator setingkat kepala bagian (kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah maupun kepala bidang di dinas atau badan. Sebagaimana terlampir dalam keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1108/HK/2021.

Menariknya, jalannya mutasi yang berlangsung di ruang pertemuan lantai III Kantor Bupati Tabanan secara virtual pada pukul 11.30 Wita  ini terkesan angker. Tertutup.

Selain itu, mutasi ini juga terkesan mendadak. Belum lagi spekulasi yang beredar, mutasi tersebut bernuansa ganti rezim. Mengingat beberapa pejabat Eselon II yang dimutasi tersebut kiprahnya menonjol di masa kepemimpinan sebelumnya.

Selesai pelantikan, Bupati Sanjaya bahkan enggan memberikan pernyataan apapun. Dia memilih melimpahkannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila, selaku pimpinan tertinggi birokrasi untuk memberikan keterangan.

“Untuk urusan mutasi ini, sebagai kepala birokrasi, biar Pak Sekda, sudah dari A sampai Z, sudah saya kasih tahu. Saya no comment dulu. Kasih Pak Sekda. (Keterangannya) sama. Tentu seizin bupati,” ujarnya, dan tidak lama kemudian meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Sekda Susila dalam keterangannya menegaskan bahwa mutasi tersebut sudah sesuai aturan mengenai manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Dan dia menyebutkan, mutasi ini akan berlanjut lagi.

“Proses mutasi ini tentu tidak didasari atas suka tidak suka. Tapi ini berproses dari mekanisme yang ada. Mulai dari assessement. Kemudian persetujuan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara). Kemudian ada juga rekomendasi dari Kemendagri (Kemendagri),” sebutnya.

Karena, sambung dia, seperti dalam arahannya, bupati ingin semua pejabat dan ASN di Tabanan mampu menerjemahkan visi misinya.

Disinggung mengenai ketentuan tidak ada mutasi paling cepat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, Susila tidak memungkiri itu.

Namun dia menglaim, mutasi tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme. Memperoleh persetujuan KASN dan izin atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 

“Rekomensasi baru berapa hari saja (turun). Sudah keluar. Kalau nggak begitu mana berani kami lakukan (mutasi),” imbuhnya lagi.

Dia juga menegaskan, tidak ada posisi strategis apapun di lingkungan Pemkab Tabanan. Mulai dari OPD, bagian, sampai dengan bidang pada dinas.

“Mana ada posisi strategis. Semua jajaran OPD strategis dalam melaksanakan tugas daerah. Ini kan satu sistem,” tangkisnya.


TABANAN, BALI EXPRESS – Wacana mutasi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan bukan lagi isapan jempol.  Jumat (9/7), Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekan tombol mutasi tersebut.

Mutasi itu direalisasikan terhadap 51 pejabat Eselon II dan III. Rinciannya, delapan pejabat Eselon II dan 43 pejabat Eselon III.

Perombakan ini lebih dini dan cepat dari perkiraan atau spekulasi yang berkembang selama ini. Bahwa paling cepat mutasi dilaksanakan pada Agustus 2021.

Itu bila merujuk pada ketentuan bahwa setelah enam bulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan I Made Edi Wirawan resmi dilantik, tidak boleh ada mutasi. Kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun pejabat Eselon II setingkat kepala dinas, kepala badan, atau staf ahli yang dimutasi, seperti terlampir dalam keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1107/HK/2021 antara lain Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Ida Bagus Wiratmaja.

Posisinya digeser ke Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. Sedangkan posisinya di Bapelitbang digantikan I Gede Urip Gunawan yang sebelumnya Inspektur Daerah.

Inspektur yang semula dijabat Urip, kini ditempati I Gusti Ngurah Supanji yang tadinya Kepala Dinas Kebudayaan.

Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kebudayaan diisi I Wayan Sugatra yang semula pada posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selanjutnya Asisten II yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan diisi oleh I Wayan Kotio yang tadinya merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dinas Persip).

Sedangkan AA Gede Dalem Ngurah Trisna menempati posisi Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menggantikan Dewa Ayu Sri Budiarti yang menempati posisi Kepala Dinas Persip.

Lantas, posisi Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya yang sebelumnya Kepala Bagian Pembangunan didefinitifkan sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan selama ini dia sudah merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I dan lolos lelang jabatan tersebut.

Sementara posisi Kepala BKPSDM yang ditinggal Sugatra agaknya akan masih lowong untuk beberapa waktu ke depan.

Selebihnya, mutasi diterapkan kepada 43 pejabat Eselon III atau jabatan administrator setingkat kepala bagian (kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah maupun kepala bidang di dinas atau badan. Sebagaimana terlampir dalam keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1108/HK/2021.

Menariknya, jalannya mutasi yang berlangsung di ruang pertemuan lantai III Kantor Bupati Tabanan secara virtual pada pukul 11.30 Wita  ini terkesan angker. Tertutup.

Selain itu, mutasi ini juga terkesan mendadak. Belum lagi spekulasi yang beredar, mutasi tersebut bernuansa ganti rezim. Mengingat beberapa pejabat Eselon II yang dimutasi tersebut kiprahnya menonjol di masa kepemimpinan sebelumnya.

Selesai pelantikan, Bupati Sanjaya bahkan enggan memberikan pernyataan apapun. Dia memilih melimpahkannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila, selaku pimpinan tertinggi birokrasi untuk memberikan keterangan.

“Untuk urusan mutasi ini, sebagai kepala birokrasi, biar Pak Sekda, sudah dari A sampai Z, sudah saya kasih tahu. Saya no comment dulu. Kasih Pak Sekda. (Keterangannya) sama. Tentu seizin bupati,” ujarnya, dan tidak lama kemudian meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Sekda Susila dalam keterangannya menegaskan bahwa mutasi tersebut sudah sesuai aturan mengenai manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Dan dia menyebutkan, mutasi ini akan berlanjut lagi.

“Proses mutasi ini tentu tidak didasari atas suka tidak suka. Tapi ini berproses dari mekanisme yang ada. Mulai dari assessement. Kemudian persetujuan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara). Kemudian ada juga rekomendasi dari Kemendagri (Kemendagri),” sebutnya.

Karena, sambung dia, seperti dalam arahannya, bupati ingin semua pejabat dan ASN di Tabanan mampu menerjemahkan visi misinya.

Disinggung mengenai ketentuan tidak ada mutasi paling cepat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, Susila tidak memungkiri itu.

Namun dia menglaim, mutasi tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme. Memperoleh persetujuan KASN dan izin atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 

“Rekomensasi baru berapa hari saja (turun). Sudah keluar. Kalau nggak begitu mana berani kami lakukan (mutasi),” imbuhnya lagi.

Dia juga menegaskan, tidak ada posisi strategis apapun di lingkungan Pemkab Tabanan. Mulai dari OPD, bagian, sampai dengan bidang pada dinas.

“Mana ada posisi strategis. Semua jajaran OPD strategis dalam melaksanakan tugas daerah. Ini kan satu sistem,” tangkisnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/