alexametrics
30.4 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

KPU Tabanan Tetapkan Daftar Pemilih Sementara 363.330 Orang

TABANAN, BALI EXPRESS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2010, dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Tabanan dan Wakil Bupati Tabanan  2020, Rabu (9/9).

Rapat pleno dihadiri oleh KPU Provinsi Bali, I Gede Jhon Darmawan, PPK se-Kabupaten Tabanan, Bawaslu Tabanan, Disdukcapil, Kesbangpol, Perwakilan Partai Politik dan LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Dimulai dari pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa, kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi masing-masing perwakilan PPK di 10 Kecamatan yang dipandu oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Ketut Sugina. 

Jumlah DPS yang tercatat adalah sebanyak 363.330 orang. Penetapan DPS ini terlebih dulu diawali dengan proses pemutakhiran data pemilih (coklit) dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. 

Dalam pleno tersebut terungkap bahwa dari jumlah pemilih sebelumnya dalam A–KWK sebanyak 381.296 yang terdiri dari laki-laki 187.117 dan perempuan 194.179, berubah menjadi 363.330 yang terdiri dari laki-laki 178.687 dan perempuan 184.643. 

Pengurangan tersebut akibat adanya pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 34.906, dan pemilih baru sebanyak 16.940.

Jumlah DPS tersebut tersebar di 133 desa di 10 kecamatan di Tabanan dengan jumlah TPS 1.129. Adapun jumlah DPS di masing-masing kecamatan, yakni Tabanan sebanyak 56.715, Kerambitan sebanyak 33.670, Selemadeg Timur sebanyak 19.595, Selemadeg sebanyak 17.747, Selemadeg Barat sebanyak 17.752, Pupuan sebanyak 34.979, Baturiti sebanyak 41.222, Penebel sebanyak 42.367, Marga sebanyak 34.706, dan Kediri sebanyak 64.577.

Terkait pengurangan jumlah pemilih tersebut, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, I Ketut Sugina, menjelaskan, dari A-KWK yang sebelumnya sebanyak 381.296, setelah melalui proses coklit ternyata ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan 10 kategori.

10 kategori yang dimaksud, yakni ada yang meninggal, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI/Polri, hak pilih dicabut dan bukan penduduk, dan hasil akhirnya jumlah pemilih menjadi 363.330 pemilih. “Jadi, sudah kita tetapkan jumlah DPS di Tabanan sebanyak 363.330,” ujarnya.

Hanya saja hal tersebut masih belum final, karena setelah ditetapkan DPS, akan dilakukan uji publik dan meminta tanggapan masyarakat, terkait pemilih tersebut. Maka dari itu, lanjutnya,  DPS ini akan diumumkan di kantor-kantor desa, Balai Banjar dan tempat umum atau tempat strategis.

Tujuannya  untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengecek dirinya, apakah sudah masuk dalam DPS atau belum. “Sehingga DPS ini bisa jadi berubah, tergantung tanggapan dan masukan masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakannya,  jika ada warga yang belum terdaftar dalam DPS, selama memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai undang-undang, maka pihaknya akan melakukan perubahan.

Nantinya akan ada ruang perbaikan dan akan ditetapkan kembali dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) di tingkat desa dan kecamatan. Setelah itu barulah akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar bulan Oktober. 

“Sesuai PKPU 5 tahun 2020, setelah kita tetapkan DPS, nanti akan dimutakhirkan kembali dan menjadi DPSHP, diplenokan secara berjenjang dari desa, kecamatan, dan barulah ditetapkan menjadi DPT di tingkat kabupaten melalui rapat pleno terbuka antara tanggal 9 sampai 16 Oktober 2020,” papar Sugina.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tabanan, I Ketut Narta, memberikan saran perbaikan terkait beberapa poin penting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Tabanan. Diantaranya, pihaknya mengidentifikasi ada satu pemilih di Kecamatan Selemadeg, yang diduga sudah meninggal, namun masih masuk daftar pemilih.

“Dari pengawasan kami di lapangan, ada satu pemilih di Desa Pupuan Sawah, Selemadeg yang sudah meninggal, namun kami duga masih masuk. Saran kami, KPU Tabanan dan jajaran melakukan faktual terhadap pemilih tersebut, dan jika benar sudah meninggal, kami minta dilakukan perbaikan pada DPSHP mendatang,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta KPU Tabanan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait 26 orang pemilih di Desa Kediri yang tidak dikenal. “Kami meminta jajaran KPU untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait 26 pemilih yang tidak dikenal di Desa Kediri untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Intinya KPU Tabanan dan Bawaslu Tabanan memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga data pemilih di Kabupaten Tabanan, supaya lebih berkualitas.

“Kita punya kepentingan dan tanggungvjawab yang sama untuk menjaga hak pilih warga Tabanan dalam Pilkada Tabanan Desember nanti, sehingga benar-benar berkualitas, yakni akurat, komprehensif dan update,” pungkasnya.

Dan, atas masukan tersebut, KPU Tabanan berjanji akan melakukan faktual dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Tabanan terkait masukan dari Bawaslu Tabanan tersebut. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2010, dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Tabanan dan Wakil Bupati Tabanan  2020, Rabu (9/9).

Rapat pleno dihadiri oleh KPU Provinsi Bali, I Gede Jhon Darmawan, PPK se-Kabupaten Tabanan, Bawaslu Tabanan, Disdukcapil, Kesbangpol, Perwakilan Partai Politik dan LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Dimulai dari pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa, kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi masing-masing perwakilan PPK di 10 Kecamatan yang dipandu oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Ketut Sugina. 

Jumlah DPS yang tercatat adalah sebanyak 363.330 orang. Penetapan DPS ini terlebih dulu diawali dengan proses pemutakhiran data pemilih (coklit) dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. 

Dalam pleno tersebut terungkap bahwa dari jumlah pemilih sebelumnya dalam A–KWK sebanyak 381.296 yang terdiri dari laki-laki 187.117 dan perempuan 194.179, berubah menjadi 363.330 yang terdiri dari laki-laki 178.687 dan perempuan 184.643. 

Pengurangan tersebut akibat adanya pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 34.906, dan pemilih baru sebanyak 16.940.

Jumlah DPS tersebut tersebar di 133 desa di 10 kecamatan di Tabanan dengan jumlah TPS 1.129. Adapun jumlah DPS di masing-masing kecamatan, yakni Tabanan sebanyak 56.715, Kerambitan sebanyak 33.670, Selemadeg Timur sebanyak 19.595, Selemadeg sebanyak 17.747, Selemadeg Barat sebanyak 17.752, Pupuan sebanyak 34.979, Baturiti sebanyak 41.222, Penebel sebanyak 42.367, Marga sebanyak 34.706, dan Kediri sebanyak 64.577.

Terkait pengurangan jumlah pemilih tersebut, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, I Ketut Sugina, menjelaskan, dari A-KWK yang sebelumnya sebanyak 381.296, setelah melalui proses coklit ternyata ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan 10 kategori.

10 kategori yang dimaksud, yakni ada yang meninggal, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI/Polri, hak pilih dicabut dan bukan penduduk, dan hasil akhirnya jumlah pemilih menjadi 363.330 pemilih. “Jadi, sudah kita tetapkan jumlah DPS di Tabanan sebanyak 363.330,” ujarnya.

Hanya saja hal tersebut masih belum final, karena setelah ditetapkan DPS, akan dilakukan uji publik dan meminta tanggapan masyarakat, terkait pemilih tersebut. Maka dari itu, lanjutnya,  DPS ini akan diumumkan di kantor-kantor desa, Balai Banjar dan tempat umum atau tempat strategis.

Tujuannya  untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengecek dirinya, apakah sudah masuk dalam DPS atau belum. “Sehingga DPS ini bisa jadi berubah, tergantung tanggapan dan masukan masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakannya,  jika ada warga yang belum terdaftar dalam DPS, selama memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai undang-undang, maka pihaknya akan melakukan perubahan.

Nantinya akan ada ruang perbaikan dan akan ditetapkan kembali dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) di tingkat desa dan kecamatan. Setelah itu barulah akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar bulan Oktober. 

“Sesuai PKPU 5 tahun 2020, setelah kita tetapkan DPS, nanti akan dimutakhirkan kembali dan menjadi DPSHP, diplenokan secara berjenjang dari desa, kecamatan, dan barulah ditetapkan menjadi DPT di tingkat kabupaten melalui rapat pleno terbuka antara tanggal 9 sampai 16 Oktober 2020,” papar Sugina.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tabanan, I Ketut Narta, memberikan saran perbaikan terkait beberapa poin penting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Tabanan. Diantaranya, pihaknya mengidentifikasi ada satu pemilih di Kecamatan Selemadeg, yang diduga sudah meninggal, namun masih masuk daftar pemilih.

“Dari pengawasan kami di lapangan, ada satu pemilih di Desa Pupuan Sawah, Selemadeg yang sudah meninggal, namun kami duga masih masuk. Saran kami, KPU Tabanan dan jajaran melakukan faktual terhadap pemilih tersebut, dan jika benar sudah meninggal, kami minta dilakukan perbaikan pada DPSHP mendatang,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta KPU Tabanan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait 26 orang pemilih di Desa Kediri yang tidak dikenal. “Kami meminta jajaran KPU untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait 26 pemilih yang tidak dikenal di Desa Kediri untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Intinya KPU Tabanan dan Bawaslu Tabanan memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga data pemilih di Kabupaten Tabanan, supaya lebih berkualitas.

“Kita punya kepentingan dan tanggungvjawab yang sama untuk menjaga hak pilih warga Tabanan dalam Pilkada Tabanan Desember nanti, sehingga benar-benar berkualitas, yakni akurat, komprehensif dan update,” pungkasnya.

Dan, atas masukan tersebut, KPU Tabanan berjanji akan melakukan faktual dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Tabanan terkait masukan dari Bawaslu Tabanan tersebut. 


Most Read

Artikel Terbaru

/