alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Terkait Denda Prokes, Giri Prasta Minta Kedepankan Edukasi

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mewanti-wanti jajarannya terkait pemberlakuan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 52 tahun 2020. Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru diharapkan berhasil menggugah kesadaran masyarakat. Sehingga perlu dikedepankan edukasi oleh petugas. Tak serta-merta langsung dikenakan denda.

Menurut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, sanksi denda administratif merupakan upaya terakhir, bila upaya pembinaan dan teguran juga tidak diindahkan. “Kami menghargai sepenuhnya adanya Pergub ini. Tetapi implementasi di Kabupaten Badung, kami lebih dahulu melakukan edukasi, tidak langsung masuk denda,” ungkapnya, Rabu (9/9).

Giri Prasta menyadari pandemi Covid-19 ini berdampak di seluruh dunia, bukan hanya dirasakan di Badung. Maka dari itu, katanya, masyarakat perlu lebih diberikan edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan. “Maka dari awal, sekarang sampai kedepan pun kita terus berikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, mengenai pungutan denda Rp 100 ribu kepada pelanggar perorangan, menurutnya, harus didahului edukasi dan pembinaan. Semua harus berdasarkan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Bukan langsung dikenakan denda. “Kita contohkan, kalaupun satu orang itu melakukan pelanggaran hingga tiga kali, mungkin akan kita lakukan tipiring. Itu yang dimaksud edukasi. Ada tahapan-tahapannya,” tandas mantan ketua DPRD Badung ini.

Seperti diketahui, dalam Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020 tertuang sanksi bagi pelanggar, yakni berupa administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1), salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mewanti-wanti jajarannya terkait pemberlakuan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 52 tahun 2020. Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru diharapkan berhasil menggugah kesadaran masyarakat. Sehingga perlu dikedepankan edukasi oleh petugas. Tak serta-merta langsung dikenakan denda.

Menurut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, sanksi denda administratif merupakan upaya terakhir, bila upaya pembinaan dan teguran juga tidak diindahkan. “Kami menghargai sepenuhnya adanya Pergub ini. Tetapi implementasi di Kabupaten Badung, kami lebih dahulu melakukan edukasi, tidak langsung masuk denda,” ungkapnya, Rabu (9/9).

Giri Prasta menyadari pandemi Covid-19 ini berdampak di seluruh dunia, bukan hanya dirasakan di Badung. Maka dari itu, katanya, masyarakat perlu lebih diberikan edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan. “Maka dari awal, sekarang sampai kedepan pun kita terus berikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, mengenai pungutan denda Rp 100 ribu kepada pelanggar perorangan, menurutnya, harus didahului edukasi dan pembinaan. Semua harus berdasarkan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Bukan langsung dikenakan denda. “Kita contohkan, kalaupun satu orang itu melakukan pelanggaran hingga tiga kali, mungkin akan kita lakukan tipiring. Itu yang dimaksud edukasi. Ada tahapan-tahapannya,” tandas mantan ketua DPRD Badung ini.

Seperti diketahui, dalam Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020 tertuang sanksi bagi pelanggar, yakni berupa administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1), salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta.


Most Read

Artikel Terbaru

/