alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Sepanjang Oktober, 654 PNS Denpasar Terlambat Ngantor

BALI EXPRESS, DENPASAR – Salah satu tolok ukur kinerja pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak di instansi pemerintahan bisa dilihat dari kehadirannya. Dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) dari tim gerakan disiplin nasional (GDN) Kota Denpasar selama Oktober, tercatat sebanyak 654 pegawai yang datang terlambat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, I Ketut Mister, Kamis kemarin (8/11).  

 

Dia mengatakan masih saja terdapat  oknum PNS datang terlambat masuk kerja. Hampir di beberapa perangkat daerah dijumpai keterlambatan kehadiran pegawai. Hasil sidak GDN yang dilaksanakan selama bulan Oktober pada 25 perangkat daerah, sebanyak 654 pegawai, baik PNS maupun pegawai kontrak yang terlambat datang dari ketentuan jam kerja.

 

“Ditemukan juga 11 orang pegawai yang menggunakan cat rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena belasan pegawai itu rambutnya di cat merah, ini sudah tidak benar,” ungkap Mister.

Baca Juga :  BBPOM dan Polda Bali Tangkap Pengedar Obat Ilegal Lintas Pulau

 

Selain itu, tim GDN masih menemukan  juga pegawai yang melanggar dalam pengunaan atribut sebanyak 103 orang. Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran  kembali, dan meningkatkan disiplin pegawai sebagai abdi negara dan masyarakat maka diperlukannya pembinaan. Selain itu juga harus ada pengawasan secara berkelanjutan oleh para kepala perangkat daerah.

 

Lanjut Mister, tim GDN akan terus melakukan sidak dan bagi perangkat daerah yang sudah pernah disidak tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali. “Kita akan pantau apakah hasil temuan  pertama ada perubahan atau malah sebaliknya,” ujarnya.

 

Lanjut Mister, pihaknya selalu mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot untuk tetap melakukan aktivitasnya sesuai aturan yang ada. “Jangan sampai terlambat masuk kerja dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti jalan macet,” tandasnya.

 

Pada tempat yang sama, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, AAN Oka Wiranata menjelaskan sidak telah memiliki dasar hukum. Yakni  mengacu pada  PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Itu dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian. Tentu dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan.

Baca Juga :  Diduga Sopir Mengantuk, Truk Angkut Roti Terguling di Lalanglinggah

Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur. Mengingat disiplin harus menjadi nafas bagi setiap pegawai di Pemkot dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk diketahui, selama tahun 2018 menurut Oka Wiranata, Pemkot Denpasar melalui BKPSDM sudah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 5 orang PNS yang melanggar kewajiban dan larangan sesuai diamanatkan dalam PP nomor 53/2010.

Kelima pegawai itu dikenakan hukuman sedang dan berat, berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Bahkan sampai penurunan pangkat, dan ada juga yang diberhentikan sementara dari jabatannya.


BALI EXPRESS, DENPASAR – Salah satu tolok ukur kinerja pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak di instansi pemerintahan bisa dilihat dari kehadirannya. Dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) dari tim gerakan disiplin nasional (GDN) Kota Denpasar selama Oktober, tercatat sebanyak 654 pegawai yang datang terlambat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, I Ketut Mister, Kamis kemarin (8/11).  

 

Dia mengatakan masih saja terdapat  oknum PNS datang terlambat masuk kerja. Hampir di beberapa perangkat daerah dijumpai keterlambatan kehadiran pegawai. Hasil sidak GDN yang dilaksanakan selama bulan Oktober pada 25 perangkat daerah, sebanyak 654 pegawai, baik PNS maupun pegawai kontrak yang terlambat datang dari ketentuan jam kerja.

 

“Ditemukan juga 11 orang pegawai yang menggunakan cat rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena belasan pegawai itu rambutnya di cat merah, ini sudah tidak benar,” ungkap Mister.

Baca Juga :  Sinergikan Perencanaan, Bappeda se-Bali Laksanakan Rakor di Gianyar

 

Selain itu, tim GDN masih menemukan  juga pegawai yang melanggar dalam pengunaan atribut sebanyak 103 orang. Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran  kembali, dan meningkatkan disiplin pegawai sebagai abdi negara dan masyarakat maka diperlukannya pembinaan. Selain itu juga harus ada pengawasan secara berkelanjutan oleh para kepala perangkat daerah.

 

Lanjut Mister, tim GDN akan terus melakukan sidak dan bagi perangkat daerah yang sudah pernah disidak tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali. “Kita akan pantau apakah hasil temuan  pertama ada perubahan atau malah sebaliknya,” ujarnya.

 

Lanjut Mister, pihaknya selalu mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot untuk tetap melakukan aktivitasnya sesuai aturan yang ada. “Jangan sampai terlambat masuk kerja dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti jalan macet,” tandasnya.

 

Pada tempat yang sama, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, AAN Oka Wiranata menjelaskan sidak telah memiliki dasar hukum. Yakni  mengacu pada  PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Itu dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian. Tentu dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan.

Baca Juga :  BBPOM dan Polda Bali Tangkap Pengedar Obat Ilegal Lintas Pulau

Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur. Mengingat disiplin harus menjadi nafas bagi setiap pegawai di Pemkot dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk diketahui, selama tahun 2018 menurut Oka Wiranata, Pemkot Denpasar melalui BKPSDM sudah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 5 orang PNS yang melanggar kewajiban dan larangan sesuai diamanatkan dalam PP nomor 53/2010.

Kelima pegawai itu dikenakan hukuman sedang dan berat, berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Bahkan sampai penurunan pangkat, dan ada juga yang diberhentikan sementara dari jabatannya.


Most Read

Artikel Terbaru

/