alexametrics
30.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Kejagung Periksa Sejumlah Orang Terkait Mafia Tanah Kasus Bandara Bali Utara

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Rabu (9/2) Kejaksaan Negeri Buleleng menerima beberapa orang yang berkaitan dengan proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Pakraman Kubutambahan. Mereka dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai klarifikasi terkait surat yang dilayangkan Komite Penyelamat Aset Desa (Kompada) Desa Kubutambahan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Nampak pula kepala desa pakraman Kubutambahan, Gede Pariadnyana turut diperiksa oleh Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Buleleng. Beberapa warga yang tergabung dalam Kompada pun turut terlihat di Kejari Buleleng. Nampak mereka menunggu giliran untuk diperiksa. Dari pantauan di Kejari Buleleng, pemeriksaan dilakukan dari pukul 08.00 wita. Hingga pukul 14.00 wita pemeriksaan masih berlangsung.

Ketua Kompada Desa Pakraman Kubutambahan, Ketut Ngurah Mahkota menyampaikan, terkait perpanjangan sewa lahan kepada Kejaksaan Agung. Lahan tersebut merupakan lahan duwen pura seluas 370 hektar. Perpanjangan sewa lahan itu terjadi pada tahun 2012 dengan PT. Pinang Propertindo. Dalam perjanjian sewa itu, ada klausul perpanjangan waktu selama 30 tahun, 60 tahun, 90 tahun, dan sampai waktu yang tidak terbatas. “Kami keberatan. Sebab keputusan tersebut tidak melalui paruman dan tidak berdasarkan persetujuan masyarakat,” ungkapnya sambil menunjukkan surat-surat yang dirangkum menjadi satu bendel.

Dalam surat yang datang dari PT.Pinang Propertindo untuk Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, tertanggal 05 Mei 2012 terdapat sejumlah tandatangan yang diambil dari tandatangan daftar hadir. Daftar hadir tersebut diduga dari sebuah paruman yang diselenggarakan bulan Juni beberapa tahun lalu. “Kami tidak pernah tanda tangan terkait surat dari PT. Pinang itu. Kami menduga tanda tangan itu diambil dari daftar hadir paruman yang dilakukan setiap bulan. Karena saat paruman bulan Juni itu, daftar hadirnya tidak ada,” kata dia.

Kompada pun menginginkan perjanjian dengan PT. Pinang Propertindo dibatalkan. Sebab perjanjian dari tahun 2012 yang menyebut adanya batas waktu yang tidak ditentukan, tidak sah. Mereka hanya mengakui isi perjanjian yang tertuang dalam surat dengan rentang waktu 2001 hingga 2031. Hingga kini PT Pinang Propertindo sama sekali tidak melakukan pembangunan di atas lahan tersebut. Sehingga pihaknya menilai PT. Pinang Propertindo hanya membutuhkan SHGB, yang kemudian sertifikatnya dijaminkan ke bank senilai Rp 1.2 Triliun. “Pada perjanjian 2001 itu sebenarnya sah. Lahan disewakan hingga 2031, ditandatangani oleh notaris. Tapi 2012 sewa kembali diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam klausul juga dinyatakan bahwa investor harus membayar royalti 5 tahun sejak tanda tangan kontrak. Apabila terlambat, dikenakan bunga 3 persen per bulan. Sementara sejak 2006 royalti tidak dibayar, jadi ini kami anggap wanprestasi. Perjanjian batal demi hukum,” tegasnya.

Disisi lain, Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea menampik bila gagalnya proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng disebabkan karena adanya mafia tanah. Proyek bandara itu terancam gagal lantaran mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Buleleng, untuk desa adat dan PT. Pinang Propertindo belum menemukan titik temu.

Hal itu terjadi karena adanya skema Kerjasama Pemerintah, Badan Usaha (KPBU),  yang sejak awal disampaikan tanah itu tidak akan berupah status. Tanah itu merupakan tanah duwen pura seluas 370,80 hektar sebanyak 61 sertifikat. Sehingga desa adat mendapat saham termasuk penyertaan modal. “Disana ada royalty, CSR, dan yang lainnya. Tetap tanah duwen pura. Sehingga selanjutnya kami sudah mengadakan paruman desa yang diselenggarakan di pura desa dihadiri tim ahli Gubernur Bali dan Wakil Bupati Buleleng. Kami sepakat untuk menyerahkan pemanfaatan lahan sebagai lokasi bandara. Itu di klausul . Kedua memberikan kuasa kepada Pemprov dan Pemkab untuk memediasi dengan pihak PT. Pinang Propertindo. Bila ada gugatan maka pemprov dan pemkab memfasilitasi memberikan dukungan kepada desa pakraman. Begitu isi perjanjiannya,” kata dia.

Namun hingga saat ini tidak pernah ada mediasi. Sehingga persoalan dengan PT. Pinang Propertindo tersebut terbilang tidak jelas. “Persoalan tindakan hukum dengan PT Pinang ini,  Gubernur akan memediasi. Namun kenyataannya tidak pernah ada mediasi. Langsung pada saat itu berubah program menjadi PSN, Program Strategis Nasional,” terangnya.

Karena program diubah menjadi Program Strategi Nasional dari KPBU, maka pihak desa diberikan dua pilihan. Pilihan pertama tanah tersebut diganti dengan uang sejumlah Rp 50 miliar. Kemudian pilihan kedua, tanah tersebut ditukarkan kembali dengan tanah alias tukar guling. Namun lokasi dan luasan tanah belum disebutkan. “Kalau tanah belum jelas. Luasnya berapa dan lokasinya dimana. Ketika menyampaikan dua opsi, artinya tanah itu akan berubah, dari jual beli jadi tanah negara. Kami saat itu menyampaikan keberatan karena tidak sesuai dengan skema KPBU itu. Intinya adalah, terancamnya gagal bandara ini karena perubahan tanah dari duwen pura jadi tanah negara. Kalau saya dibilang mafia tanah harus dilihat dulu apa itu mafia tanah. Apa kriterianya,” tegasnya.

Sementara itu, tim dari Kejakaan Agung RI masih belum bisa dimintai keterangan terkait pemanggilan beberapa orang yang berkaitan dengan proyek Bandara Bali Utara tersebut.






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Rabu (9/2) Kejaksaan Negeri Buleleng menerima beberapa orang yang berkaitan dengan proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Pakraman Kubutambahan. Mereka dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai klarifikasi terkait surat yang dilayangkan Komite Penyelamat Aset Desa (Kompada) Desa Kubutambahan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Nampak pula kepala desa pakraman Kubutambahan, Gede Pariadnyana turut diperiksa oleh Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Buleleng. Beberapa warga yang tergabung dalam Kompada pun turut terlihat di Kejari Buleleng. Nampak mereka menunggu giliran untuk diperiksa. Dari pantauan di Kejari Buleleng, pemeriksaan dilakukan dari pukul 08.00 wita. Hingga pukul 14.00 wita pemeriksaan masih berlangsung.

Ketua Kompada Desa Pakraman Kubutambahan, Ketut Ngurah Mahkota menyampaikan, terkait perpanjangan sewa lahan kepada Kejaksaan Agung. Lahan tersebut merupakan lahan duwen pura seluas 370 hektar. Perpanjangan sewa lahan itu terjadi pada tahun 2012 dengan PT. Pinang Propertindo. Dalam perjanjian sewa itu, ada klausul perpanjangan waktu selama 30 tahun, 60 tahun, 90 tahun, dan sampai waktu yang tidak terbatas. “Kami keberatan. Sebab keputusan tersebut tidak melalui paruman dan tidak berdasarkan persetujuan masyarakat,” ungkapnya sambil menunjukkan surat-surat yang dirangkum menjadi satu bendel.

Dalam surat yang datang dari PT.Pinang Propertindo untuk Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, tertanggal 05 Mei 2012 terdapat sejumlah tandatangan yang diambil dari tandatangan daftar hadir. Daftar hadir tersebut diduga dari sebuah paruman yang diselenggarakan bulan Juni beberapa tahun lalu. “Kami tidak pernah tanda tangan terkait surat dari PT. Pinang itu. Kami menduga tanda tangan itu diambil dari daftar hadir paruman yang dilakukan setiap bulan. Karena saat paruman bulan Juni itu, daftar hadirnya tidak ada,” kata dia.

Kompada pun menginginkan perjanjian dengan PT. Pinang Propertindo dibatalkan. Sebab perjanjian dari tahun 2012 yang menyebut adanya batas waktu yang tidak ditentukan, tidak sah. Mereka hanya mengakui isi perjanjian yang tertuang dalam surat dengan rentang waktu 2001 hingga 2031. Hingga kini PT Pinang Propertindo sama sekali tidak melakukan pembangunan di atas lahan tersebut. Sehingga pihaknya menilai PT. Pinang Propertindo hanya membutuhkan SHGB, yang kemudian sertifikatnya dijaminkan ke bank senilai Rp 1.2 Triliun. “Pada perjanjian 2001 itu sebenarnya sah. Lahan disewakan hingga 2031, ditandatangani oleh notaris. Tapi 2012 sewa kembali diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam klausul juga dinyatakan bahwa investor harus membayar royalti 5 tahun sejak tanda tangan kontrak. Apabila terlambat, dikenakan bunga 3 persen per bulan. Sementara sejak 2006 royalti tidak dibayar, jadi ini kami anggap wanprestasi. Perjanjian batal demi hukum,” tegasnya.

Disisi lain, Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea menampik bila gagalnya proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng disebabkan karena adanya mafia tanah. Proyek bandara itu terancam gagal lantaran mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Buleleng, untuk desa adat dan PT. Pinang Propertindo belum menemukan titik temu.

Hal itu terjadi karena adanya skema Kerjasama Pemerintah, Badan Usaha (KPBU),  yang sejak awal disampaikan tanah itu tidak akan berupah status. Tanah itu merupakan tanah duwen pura seluas 370,80 hektar sebanyak 61 sertifikat. Sehingga desa adat mendapat saham termasuk penyertaan modal. “Disana ada royalty, CSR, dan yang lainnya. Tetap tanah duwen pura. Sehingga selanjutnya kami sudah mengadakan paruman desa yang diselenggarakan di pura desa dihadiri tim ahli Gubernur Bali dan Wakil Bupati Buleleng. Kami sepakat untuk menyerahkan pemanfaatan lahan sebagai lokasi bandara. Itu di klausul . Kedua memberikan kuasa kepada Pemprov dan Pemkab untuk memediasi dengan pihak PT. Pinang Propertindo. Bila ada gugatan maka pemprov dan pemkab memfasilitasi memberikan dukungan kepada desa pakraman. Begitu isi perjanjiannya,” kata dia.

Namun hingga saat ini tidak pernah ada mediasi. Sehingga persoalan dengan PT. Pinang Propertindo tersebut terbilang tidak jelas. “Persoalan tindakan hukum dengan PT Pinang ini,  Gubernur akan memediasi. Namun kenyataannya tidak pernah ada mediasi. Langsung pada saat itu berubah program menjadi PSN, Program Strategis Nasional,” terangnya.

Karena program diubah menjadi Program Strategi Nasional dari KPBU, maka pihak desa diberikan dua pilihan. Pilihan pertama tanah tersebut diganti dengan uang sejumlah Rp 50 miliar. Kemudian pilihan kedua, tanah tersebut ditukarkan kembali dengan tanah alias tukar guling. Namun lokasi dan luasan tanah belum disebutkan. “Kalau tanah belum jelas. Luasnya berapa dan lokasinya dimana. Ketika menyampaikan dua opsi, artinya tanah itu akan berubah, dari jual beli jadi tanah negara. Kami saat itu menyampaikan keberatan karena tidak sesuai dengan skema KPBU itu. Intinya adalah, terancamnya gagal bandara ini karena perubahan tanah dari duwen pura jadi tanah negara. Kalau saya dibilang mafia tanah harus dilihat dulu apa itu mafia tanah. Apa kriterianya,” tegasnya.

Sementara itu, tim dari Kejakaan Agung RI masih belum bisa dimintai keterangan terkait pemanggilan beberapa orang yang berkaitan dengan proyek Bandara Bali Utara tersebut.






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/