alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Merasa Tidak Didukung Pemdes Bukti, Desa Adat Ingin Tarik Tanah Kantor Kepala Desa

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Desa adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambah menuntut agar kantor kepala desa Bukti segera dikosongkan. Desa adat memberikan rentang waktu dari 10 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022. Artinya dalam waktu 4 hari kedepan, kantor tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan aktivitas maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Bukti. Akan tetapi dari pantauan di lapangan, Kamis (10/2) masih terdapat aktivitas pegawai kantor kepala desa yang melakukan pelayanan.

Bendesa Adat Yeh Sanih, Jro Made Sukresna menjelaskan, desa adat ingin mengambil alih lahan yang digunakan sebagai kantor kepala kepala desa. Alasannya, desa adat merasa perbekel sudah tidak mendukung gerakan untuk memohon kembali tanah eks Puri Sanih menjadi milik desa adat. “Kemudian perbekel Bukti tidak mendukung kami, kedua dia sudah mendukung perorangan. Kami hanya manusia biasa kekuatan kami adalah mengambil kembali tanah yang ditempati sebagai kantor perbekel Bukti. Karena menurut kami krama desa adat Yeh Sanih, daripada kami punya perbekel tapi tidak mendukung masyarakatnya lebih baik kami tidak punya perbekel,” tegasnya.

Disinggung terkait pemanfaatan lahan tersebut bila didapatkan, maka akan digunakan sebagai pendukung sarana prasarana upacara. “Kami tidak akan bergelut tentang bisnis disana. Karena di atasnya ada Pura Sudamala, Petirtaan. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Soal pelayanan yang nantinya berpindah tempat setelah kantor kepala desa bergeser, bendesa Adat Yeh Sanih yang akrab disapa Jro Cilik ini pun tidak keberatan.

Ditemui terpisah, Kepala Desa Bukti, Gede Wardana menjelaskan, permasalahan terkait tanah yang digunakan sebagai kantor kepala desa saat ini berawal dari permohonan tanah eks Hotel Puri Sanih. Permohonan itu dilakukan oleh desa adat dan dari pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebelumnya, dari keluarga mantan Bupati Buleleng, Almarhum Hartawan Mataram. “Kalau tidak salah permohonan tanah Hotel Puri Sanih itu, kalau tidak salah. Karena awalnya dari pihak adat memohon, dari pihak pemilik Sertifikat HGB juga memohon. Permasalah ini dari 2016,” kata dia.

Perseteruan ini pun berlanjut hingga kini. Berbagai upaya ditempuh untuk memediasi persoalan tersebut. Wardana juga menjelaskan, lokasi yang digunakan sebagai kantor desa ini, sudah ada sejak tahun 1974an. Dan lahan tersebut memang merupakan milik desa adat. Akan tetapi dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. “Kantor desa itu milik desa adat, tapi di sana ada berbunyi komunal. Di atas lahan ada bangunan kantor perbekel. Tapi dia (desa adat) bersikukuh pasti menang. Ya sudah kalau mau ambil ya ambil. Nanti saya berikan dari atasan saya (Bupati) untuk menindaklanjuti. Kalau memang itu milik adat ya silahkan ambil. Saya hanya pelayan masyarakat biar tidak kebanyakan omong,” ujarnya.

 

Mendapat desakan untuk segera mengosongkan bangunan di atas lahan 4,3 are tersebut, Wrdana pun kini telah mengambil ancang-ancang untuk pindah. Ada tiga lokasi yang nantinya menjadi pilihan sebagai kantor kepala desa sementara. Disebutkan ada gedung serbaguna, balai masyarakat dan Puskesdes yang bisa digunakan sebagai tempat pelayanan. “Nanti supaya terus bisa kasih pelayanan nanti kami akan pindah sementara. Yang saya tau nanti tanggal 14 akan diduduki oleh adat. Supaya tidak mengganggu pelayanan kami antisipasi. Untuk lokasi kantor sementara tinggal pilih saja nanti. Tergantung nanti dimana teman-teman lebih nyaman. Yang kerja kan gak Cuma saya. Kami pindah sementara sebelum ada penyelesaian. Atau kalau jro bendesa ada kebijakan, nanti supaya pelayanan itu tetap disana,” terangnya.

 

Diketahui, tanah eks Hotel Puri Sanih itu berada di sisi timur kolam pemandian Air Sanih. Luasnya sekitar 62,5 are. Lahan eks Hotel Puri Sanih itu dulunya dikelola oleh pemegang Hak Guna Bangunan dari keluarga almarhum Bupati Buleleng Hartawan Mataram. Sejak tahun 2005 Sertifikat HGB dari eks Hotel Puri Sanih tersebut sudah mati dan ditelantarkan alias tidak terurus. Melihat hal tersebut, desa adat Yeh Sanih memohon kepada pihak desa Bukti agar lahan tersebut menjadi milik desa adat. Di sisi lain pemegang Sertifikat HGB sebelum juga memohon lahan tersebut untuk meminta perpanjangan Sertifikat HGB. Atas hal itulah desa adat merasa perbekel desa Bukti tidak mendukung desa adat Yeh Sanih.

 






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Desa adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambah menuntut agar kantor kepala desa Bukti segera dikosongkan. Desa adat memberikan rentang waktu dari 10 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022. Artinya dalam waktu 4 hari kedepan, kantor tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan aktivitas maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Bukti. Akan tetapi dari pantauan di lapangan, Kamis (10/2) masih terdapat aktivitas pegawai kantor kepala desa yang melakukan pelayanan.

Bendesa Adat Yeh Sanih, Jro Made Sukresna menjelaskan, desa adat ingin mengambil alih lahan yang digunakan sebagai kantor kepala kepala desa. Alasannya, desa adat merasa perbekel sudah tidak mendukung gerakan untuk memohon kembali tanah eks Puri Sanih menjadi milik desa adat. “Kemudian perbekel Bukti tidak mendukung kami, kedua dia sudah mendukung perorangan. Kami hanya manusia biasa kekuatan kami adalah mengambil kembali tanah yang ditempati sebagai kantor perbekel Bukti. Karena menurut kami krama desa adat Yeh Sanih, daripada kami punya perbekel tapi tidak mendukung masyarakatnya lebih baik kami tidak punya perbekel,” tegasnya.

Disinggung terkait pemanfaatan lahan tersebut bila didapatkan, maka akan digunakan sebagai pendukung sarana prasarana upacara. “Kami tidak akan bergelut tentang bisnis disana. Karena di atasnya ada Pura Sudamala, Petirtaan. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Soal pelayanan yang nantinya berpindah tempat setelah kantor kepala desa bergeser, bendesa Adat Yeh Sanih yang akrab disapa Jro Cilik ini pun tidak keberatan.

Ditemui terpisah, Kepala Desa Bukti, Gede Wardana menjelaskan, permasalahan terkait tanah yang digunakan sebagai kantor kepala desa saat ini berawal dari permohonan tanah eks Hotel Puri Sanih. Permohonan itu dilakukan oleh desa adat dan dari pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebelumnya, dari keluarga mantan Bupati Buleleng, Almarhum Hartawan Mataram. “Kalau tidak salah permohonan tanah Hotel Puri Sanih itu, kalau tidak salah. Karena awalnya dari pihak adat memohon, dari pihak pemilik Sertifikat HGB juga memohon. Permasalah ini dari 2016,” kata dia.

Perseteruan ini pun berlanjut hingga kini. Berbagai upaya ditempuh untuk memediasi persoalan tersebut. Wardana juga menjelaskan, lokasi yang digunakan sebagai kantor desa ini, sudah ada sejak tahun 1974an. Dan lahan tersebut memang merupakan milik desa adat. Akan tetapi dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. “Kantor desa itu milik desa adat, tapi di sana ada berbunyi komunal. Di atas lahan ada bangunan kantor perbekel. Tapi dia (desa adat) bersikukuh pasti menang. Ya sudah kalau mau ambil ya ambil. Nanti saya berikan dari atasan saya (Bupati) untuk menindaklanjuti. Kalau memang itu milik adat ya silahkan ambil. Saya hanya pelayan masyarakat biar tidak kebanyakan omong,” ujarnya.

 

Mendapat desakan untuk segera mengosongkan bangunan di atas lahan 4,3 are tersebut, Wrdana pun kini telah mengambil ancang-ancang untuk pindah. Ada tiga lokasi yang nantinya menjadi pilihan sebagai kantor kepala desa sementara. Disebutkan ada gedung serbaguna, balai masyarakat dan Puskesdes yang bisa digunakan sebagai tempat pelayanan. “Nanti supaya terus bisa kasih pelayanan nanti kami akan pindah sementara. Yang saya tau nanti tanggal 14 akan diduduki oleh adat. Supaya tidak mengganggu pelayanan kami antisipasi. Untuk lokasi kantor sementara tinggal pilih saja nanti. Tergantung nanti dimana teman-teman lebih nyaman. Yang kerja kan gak Cuma saya. Kami pindah sementara sebelum ada penyelesaian. Atau kalau jro bendesa ada kebijakan, nanti supaya pelayanan itu tetap disana,” terangnya.

 

Diketahui, tanah eks Hotel Puri Sanih itu berada di sisi timur kolam pemandian Air Sanih. Luasnya sekitar 62,5 are. Lahan eks Hotel Puri Sanih itu dulunya dikelola oleh pemegang Hak Guna Bangunan dari keluarga almarhum Bupati Buleleng Hartawan Mataram. Sejak tahun 2005 Sertifikat HGB dari eks Hotel Puri Sanih tersebut sudah mati dan ditelantarkan alias tidak terurus. Melihat hal tersebut, desa adat Yeh Sanih memohon kepada pihak desa Bukti agar lahan tersebut menjadi milik desa adat. Di sisi lain pemegang Sertifikat HGB sebelum juga memohon lahan tersebut untuk meminta perpanjangan Sertifikat HGB. Atas hal itulah desa adat merasa perbekel desa Bukti tidak mendukung desa adat Yeh Sanih.

 






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/