alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Pemprov Bali Rangking Satu Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Provinsi Bali rangking 1 hasil penilaian kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rangking tersebut sesuai nilai yang diperoleh, yaitu total nilai 97.00 untuk tahun 2021. Sehingga Ombudsman menilai terdapat perbaikan yang cukup progresif di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi saat ini.

 

Informasi yang dihimpun koran ini, instansi pemerintah yang mendapatkan rangking terdapat 12 instansi. Mulai dari urutan pertama Provinsi Bali, Kementerian PANRB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov Jatim, Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sleman, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kabupaten Badung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kota Denpasar dengan nilai 87.40 di urutan 12.

 

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, mengapresiasi pencapaian Pemprov Bali tersebut yang diterima dari KASN. “Pada prinsipnya Ombudsman RI Provinsi Bali mengapresiasi capaian tersebut. Karena Komisi Aparatur Sipil Negera memiliki standar tertentu di dalam memberikan penilaian,” jelasnya, Rabu (9/3).

 

Sementara dari sisi Ombudsman sendiri, Umar mengaku adanya perbaikan yang cukup baik di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemprov Bali. Salah satunya mengikutsertakan ORI Bali setiap tahapan seleksi. Selain itu juga intervensi-intervensi tidak ada dalam proses seleksi pengisian jabatan tersebut.

 

“Dari sisi Ombudsman, kami melihat ada perbaikan yang cukup progresif di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Yakni mengikutsertakan Ombudsman untuk mengawasi jalannya proses seleksi jabatan pimpinan tinggi tersebut,” imbuh Umar.

 

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan dari pengamatannya setiap tahapan pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Begitu juga dengan panitia pelaksana, dikatakan telah bertanggungjawab penuh selama proses seleksi.

 

“Ombudsman Bali melihat bahwa setiap tahapan diikuti oleh peserta dilakukan secara terbuka. Panitia seleksi juga bekerja dengan penuh tanggungjawab,” tegasnya.

 

Sementara rangking pertama yang didapatkan oleh Pemprov Bali itu, antara memang ditargetkan atau sesuai prosedur KASN, sehingga rangking pertama tersebut didapatkan perlu adanya rincian dan kategori penilaian. Hanya saja saat dikonfirmasi terpisah Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana belum bisa dihubungi sampai berita ini dibuat.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Provinsi Bali rangking 1 hasil penilaian kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rangking tersebut sesuai nilai yang diperoleh, yaitu total nilai 97.00 untuk tahun 2021. Sehingga Ombudsman menilai terdapat perbaikan yang cukup progresif di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi saat ini.

 

Informasi yang dihimpun koran ini, instansi pemerintah yang mendapatkan rangking terdapat 12 instansi. Mulai dari urutan pertama Provinsi Bali, Kementerian PANRB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov Jatim, Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sleman, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kabupaten Badung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kota Denpasar dengan nilai 87.40 di urutan 12.

 

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, mengapresiasi pencapaian Pemprov Bali tersebut yang diterima dari KASN. “Pada prinsipnya Ombudsman RI Provinsi Bali mengapresiasi capaian tersebut. Karena Komisi Aparatur Sipil Negera memiliki standar tertentu di dalam memberikan penilaian,” jelasnya, Rabu (9/3).

 

Sementara dari sisi Ombudsman sendiri, Umar mengaku adanya perbaikan yang cukup baik di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemprov Bali. Salah satunya mengikutsertakan ORI Bali setiap tahapan seleksi. Selain itu juga intervensi-intervensi tidak ada dalam proses seleksi pengisian jabatan tersebut.

 

“Dari sisi Ombudsman, kami melihat ada perbaikan yang cukup progresif di dalam pola pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Yakni mengikutsertakan Ombudsman untuk mengawasi jalannya proses seleksi jabatan pimpinan tinggi tersebut,” imbuh Umar.

 

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan dari pengamatannya setiap tahapan pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Begitu juga dengan panitia pelaksana, dikatakan telah bertanggungjawab penuh selama proses seleksi.

 

“Ombudsman Bali melihat bahwa setiap tahapan diikuti oleh peserta dilakukan secara terbuka. Panitia seleksi juga bekerja dengan penuh tanggungjawab,” tegasnya.

 

Sementara rangking pertama yang didapatkan oleh Pemprov Bali itu, antara memang ditargetkan atau sesuai prosedur KASN, sehingga rangking pertama tersebut didapatkan perlu adanya rincian dan kategori penilaian. Hanya saja saat dikonfirmasi terpisah Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana belum bisa dihubungi sampai berita ini dibuat.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/