26.5 C
Denpasar
Sunday, April 2, 2023

Korupsi Uang Veteran, Eks Pegawai Kantor Pos Dituntut 6 Tahun

DENPASAR, BALI EXPRESS – Mantan pegawai Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti, Tabanan, Wayan Darsana alias Pan Listia, 42, dituntut hukuman 6 tahun penjara dalam sidang lanjutan, Kamis (9/3). Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Pan Listia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun veteran sebesar Rp 617 juta lebih.

Jaksa I Nengah Ardika dkk menyatakan, terdakwa Darsana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu primair JPU. Darsana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 dan telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UI RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan,” tegas jaksa I Nengah Ardika.

Baca Juga :  Komunitas Bantu Atasi Polusi Udara dan Cegah Covid-19

Selain itu, Darsana dituntut membayar uang pengganti Rp 464.185.300. “Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana penjara selama tiga tahun penjara,” sambung jaksa.

Majelis hakim pimpinan AA M Aripathi Nawaksara memberikan waktu satu minggu kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun nota pembelaan.

Seperti diketahui, sekira tahun 2014 sampai 2019 terdakwa diperintahkan mengantarkan dana pensiun veteran atau janda berjumlah 18 orang. Dari 18 orang veteran atau janda, terdapat 6 orang telah meninggal dunia. Namun hal itu tidak dilaporkan oleh terdakwa ke Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti. Sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan, dan diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Kasus Mayang Bali, Empat Oknum Pengacara Jadi Tersangka

Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 orang dengan cara mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun).

Selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan di seluruh dokumen yang dibawa.

Kemudian Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa,  negara dirugikan Rp 617.215.200 sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

 






Reporter: Suharnanto

DENPASAR, BALI EXPRESS – Mantan pegawai Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti, Tabanan, Wayan Darsana alias Pan Listia, 42, dituntut hukuman 6 tahun penjara dalam sidang lanjutan, Kamis (9/3). Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Pan Listia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun veteran sebesar Rp 617 juta lebih.

Jaksa I Nengah Ardika dkk menyatakan, terdakwa Darsana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu primair JPU. Darsana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 dan telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UI RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan,” tegas jaksa I Nengah Ardika.

Baca Juga :  Desa Adat Jenah Dievaluasi Tim Sabha Upadesa

Selain itu, Darsana dituntut membayar uang pengganti Rp 464.185.300. “Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana penjara selama tiga tahun penjara,” sambung jaksa.

Majelis hakim pimpinan AA M Aripathi Nawaksara memberikan waktu satu minggu kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun nota pembelaan.

Seperti diketahui, sekira tahun 2014 sampai 2019 terdakwa diperintahkan mengantarkan dana pensiun veteran atau janda berjumlah 18 orang. Dari 18 orang veteran atau janda, terdapat 6 orang telah meninggal dunia. Namun hal itu tidak dilaporkan oleh terdakwa ke Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti. Sehingga gaji pensiun veteran yang telah meninggal tetap dicairkan, dan diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Peras Tahanan Polda hingga Rp 6,8 M, Dua Markus Ditangkap

Terdakwa mengambil gaji pensiun veteran sebanyak 6 orang dengan cara mengantarkan uang pensiun veteran sesuai alamat penerima dengan membawa dokumen berupa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun).

Selanjutnya terdakwa berpura-pura telah mengantarkan gaji pensiun veteran yang telah meninggal tersebut dengan memalsukan tanda tangan atau cap jempol para penerima gaji tersebut untuk dibubuhkan di seluruh dokumen yang dibawa.

Kemudian Kepala Kantor Pos Cabang Baturiti memeriksa serah terima panjar kunjungan pensiun, carik dapem Taspen, tanda terima penarikan rekening, dan KP2 (arsip Kartu pembayaran pensiun) seluruh penerima gaji pensiun veteran yang diantarkan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa,  negara dirugikan Rp 617.215.200 sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

 






Reporter: Suharnanto

Most Read

Artikel Terbaru