Selasa, 26 Oct 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali
Pandemi Covid-19

Pemkot Denpasar Bersiap Terapkan PKM Mulai 15 Mei

10 Mei 2020, 19: 17: 17 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemkot Denpasar Bersiap Terapkan PKM Mulai 15 Mei

I Dewa Gede Rai (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersiap untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mulai 15 Mei 2020 mendatang. Terlebih, usulan maupun draf rancangan perwaturan wali kota (perwali) yang jadi dasar pelaksanaannya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bali.

Rencananya, mulai Senin (11/5), beberapa pos pantau akan dibangun. Khususnya di pintu masuk Kota Denpasar pada daerah perbatasan. Semisal di Uma Anyar di Jalan Cokroaminoto. Serta sembilan titik lainnya. Sehingga “Mulai besok kami sudah bangun pos pantau sebagai langkah persiapan,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Denpasar, Dewa Gede Rai, Minggu (10/5).

Baca juga: Meski Studio Tatto Tutup, Sumbang Beras 1,5 Ton

Di saat yang sama, dia menegaskan soal perbedaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dijelaskan, sesuai namanya PSBB memiliki skala yang besar dan dari segi persetujuannya ditentukan Kementerian Kesehatan.

“Itu pun dengan segala perhitungan. Segalanya harus siap. Logistik misalnya. Toko-toko dan transportasi ditutup. Sementara PKM ini skalanya berbasis desa atau kelurahan,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan PKM ini akan disesuaikan dengan dinamika aktivitas masyarakat. Sekalipun, sejauh ini, kasus Covid-19 di Denpasar melandai. Khususnya dalam tiga hari terakhir, tidak tercatat adanya penambahan kasus positif.

“Tapi wali kota tetap memandang perlu ada kewaspadaan. Sehingga, PKM disertai dengan sanksi administrasi dipandang perlu untuk menekan penyebaran Covid-19,” sebutnya.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menerapkan PKM ini juga didasari kondisi Denpasar saat ini. Semisal untuk kebutuhan logistik.

“Kalau menerapkan PSBB, semua ditutup, akan sulit juga. Misalkan untuk memenuhi logistik. Karena 80 persen kebutuhan logistik dari luar Denpasar. Beras misalnya datang dari Tabanan. Telur sebagian dari Tabanan, Badung, dan Karangasem. Dan lainnya,” jelasnya.

Sejatinya, sambung dia, pembatasan sudah dilakukan. Hanya saja tidak disertai dengan sanksi. Karena sebatas imbauan. Ini dia contohkan dengan tutupnya bioskop. Larangan tempat hiburan atau karaoke menerima tamu untuk sementara ini. “Terus obyek wisata ditutup. Misalnya di Pantai Sanur,” bebernya. Dengan menerapkan PKM, pemerintah nanti bisa memberikan sanksi administratif dan adat karena berbasis desa atau kelurahan.

(bx/hai/dhi/yes/JPR)

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia