GIANYAR, BALI EXPRESS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me-launching aplikasi “Jaga Bansos” melalui Aplikasi Zoom yang juga disiarkan RRI Denpasar, di ruangan kerja Sekda Kabupaten Gianyar, Rabu (10/6). Launching Jaga Bansos dirangkai dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, mengingat banyaknya bantuan yang dicairkan pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 belakangan ini.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah IV, Sugeng Basuki yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut menekankan bahwa KPK sudah memberi arahan terkait penyaluran bantuan masyarakat. “KPK sudah memberi arahan, mohon jangan melakukan penyimpangan dana. Jangan sampai bantuan tidak sampai ke masyarakat atau nominalnya berkurang,”ujarnya.
Dilanjutkannya, KPK dan BPKP Wilayah Bali akan terus mendampingi dan berkoordinasi dengan pemprov maupun kabupaten/kota beserta inspektorat agar tidak terjadi penyimpangan. Basuki juga menekankan agar pemprov ataupun pemda bekerja secara hati- hati dan cepat.
Harapannya setelah pandemi selesai, semua urusan selesai. “Kami akan selalu mengingatkan pemprov terkait pencatatan dan penyaluran agar nanti setelah selesai, ya benar-benar selesai. Tidak ada masalah hukum lagi. Mengenai penganggaran, kami dengan BPKP akan mendampingi. Karena kami tidak ingin di Bali terjadi permasalahan korupsi,” tandas Basuki.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, memiliki semangat untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun dalam penyaluran, pemprov tetap berpedoman pada aturan yang harus diikuti. Mengenai pengaduan terkait bantuan masyarakat, KPK memfasilitasi dengan launching aplikasi “Jaga Bansos”. Aplikasi tersebut merupakan modifikasi dari aplikasi “Jaga” yang dimiliki KPK sebelumnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar I Ketut Lanang Sadia menjelaskan tentang mekanisme penggunaan aplikasi Jaga Bansos ini. Caranya, masyarakat membuat pengaduan di aplikasi tersebut dengan nama, alamat yang jelas serta tujuan pengaduan, yang nantinya akan diteruskan ke kabupaten kota masing-masing sesuai alamat si pelapor.
“Mekanismenya, masyarakat melapor melalui aplikasi dengan keterangan dan nama yang jelas. Setelah itu KPK melakukan verifikasi. Di sana akan diminta kelengkapan data seperti nama alamat. Kemudian KPK melakukan pengecekan, apakah si pelapor sudah masuk sebagai penerima bansos atau belum. Setelah direspon oleh yang melapor, KPK akan meneruskan ke inspektorat kabupaten/kota si pelapor bahwa ada yang melapor dan inspektorat harus menindaklanjuti dan memberi respon atau memberi jawaban beserta bukti paling lambat 7 hari,” terangnya.