alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Fraksi Demokrat Bangli Soroti Temuan BPK Berulang-ulang

BANGLI, BALI EXPRESS – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bangli 2019 mendapat sorotan DPRD Bangli. Salah satunya Fraksi Demokrat. Fraksi tersebut mempertanyakan sejumlah temuan BPK secara berulang-ulang atau terjadi setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Jumat (10/7).

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Fraksi Demokrat menyebutkan, sejumlah temuan BPK terjadi berulang-ulang. Di antaranya soal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pengelolaan pajak air bawah tanah, realisasi belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, dan temuan lainnya.

“Hampir setiap tahun hal ini menjadi temuan BPK. Apa langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah,” tanya Fraksi Demokrat dalam pandangan fraksinya dibacakan anggota dewan I Nengah Darsana.

Selain Fraksi Demokrat, fraksi lain juga menyoroti temuan BPK pada sidang yang dihadiri Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra. Seperti disampaikan Fraksi Golkar. Fraksi tersebut menyinggung temuan BPK terkait banyaknya kekeliruan atau kelebihan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Seperti kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan sekretariat DPRD.

Golkar menilai, alasan tidak tahu aturan tersebut mencerminkan lemahnya tingkat informasi yang responsif dari para pelaksana kegiatan di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah).

Atas penilaian Fraksi Golkar itu, pihak eksekutif menerangkan, temuan kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan reses akibat adanya perubahan cara pengelompokkan kemampuan keuangan daerah dari tahun sebelumnya, yaitu sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri perihal penjelasan terhadap implementasi substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kami akui, kami harus lebih responsif dan koordinatif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sekda Giri Putra dalam rapat paripurna jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi yang digelar sesaat setelah rapat paripurna pemandangan umum fraksi.

Sementara terkait pandangan umum Fraksi Demokrat, Giri Putra menyebutkan, untuk pengelolaan wajib pajak air bawah tanah akan dipasang water meter. Itu sudah dirancang pada APBD 2020, tetapi ada refocusing untuk anggaran Covid-19. “Sedangkan untuk belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, kami perintahkan untuk lebih cermat pada penganggaran belanja,” ungkap Giri Putra.


BANGLI, BALI EXPRESS – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bangli 2019 mendapat sorotan DPRD Bangli. Salah satunya Fraksi Demokrat. Fraksi tersebut mempertanyakan sejumlah temuan BPK secara berulang-ulang atau terjadi setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Jumat (10/7).

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Fraksi Demokrat menyebutkan, sejumlah temuan BPK terjadi berulang-ulang. Di antaranya soal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pengelolaan pajak air bawah tanah, realisasi belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, dan temuan lainnya.

“Hampir setiap tahun hal ini menjadi temuan BPK. Apa langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah,” tanya Fraksi Demokrat dalam pandangan fraksinya dibacakan anggota dewan I Nengah Darsana.

Selain Fraksi Demokrat, fraksi lain juga menyoroti temuan BPK pada sidang yang dihadiri Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra. Seperti disampaikan Fraksi Golkar. Fraksi tersebut menyinggung temuan BPK terkait banyaknya kekeliruan atau kelebihan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Seperti kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan sekretariat DPRD.

Golkar menilai, alasan tidak tahu aturan tersebut mencerminkan lemahnya tingkat informasi yang responsif dari para pelaksana kegiatan di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah).

Atas penilaian Fraksi Golkar itu, pihak eksekutif menerangkan, temuan kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan reses akibat adanya perubahan cara pengelompokkan kemampuan keuangan daerah dari tahun sebelumnya, yaitu sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri perihal penjelasan terhadap implementasi substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kami akui, kami harus lebih responsif dan koordinatif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sekda Giri Putra dalam rapat paripurna jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi yang digelar sesaat setelah rapat paripurna pemandangan umum fraksi.

Sementara terkait pandangan umum Fraksi Demokrat, Giri Putra menyebutkan, untuk pengelolaan wajib pajak air bawah tanah akan dipasang water meter. Itu sudah dirancang pada APBD 2020, tetapi ada refocusing untuk anggaran Covid-19. “Sedangkan untuk belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, kami perintahkan untuk lebih cermat pada penganggaran belanja,” ungkap Giri Putra.


Most Read

Artikel Terbaru

/