alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Rai Mantra Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

DENPASAR, BALI EXPRESS – Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasar yang digelar lewat teleconference, Jumat (10/7). Rai Mantra mengkuti sidang bersama Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara serta OPD terkait dari Gedung Graha Sewaka Dharma.

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-11 ini merupakan masa persidangan II dengan agenda rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, didampingi para wakil ketua DPRD di ruang sidang DPRD Denpasar.  Sementara anggota DPRD Denpasar dan  undangan lainnya mengikuti seluruh rangkaian sidang secara virtual.

Agenda persidangan diisi dengan penyampaian pidato Walikota Rai Mantra terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar  tahun anggaran 2019 untuk dapat dijadikan peraturan daerah (Perda).

“Pada sidang dewan kali ini, kami mengajukan Ranperda untuk bersama-sama secara simultan dibahas guna dapat ditetapkan sebagai Perda Kota Denpasar. Ranperda tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019,” ujar Rai Mantra

Lebih lanjut, Walikota Rai Mantra menyampaikan, secara umum dalam APBD tahun anggaran 2019, kemampuan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,18 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,19 triliun lebih. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,48 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih.

Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,01 triliun lebih atau mencapai sebesar 106,38 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 950,19 miliar lebih.

Pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 800, 35 miliar lebih atau sebesar 106,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 750 miliar lebih.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya adalah restribusi daerah, dimana realisasinya sebesar Rp 33,16 miliar lebih atau sebesar 112,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29,46 miliar lebih.  

Walikota Rai Mantra juga menyampaikan gambaran mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019 yang dibagi menjadi dua, yakni belanja langsung dan tidak langsung. Total anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,48 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau sebesar 90,67 persen. Penghematan belanja daerah ini terjadi, karena adanya upaya penghematan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip -prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Total belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,19 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,11 triliun lebih. Sementara belanja langsung yang dirancang sebesar Rp 1,29 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,14 triliun lebih. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah daerah, bantuan keuangan kepada pemerintah  desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Penghematan belanja tidak langsung ini terjadi, khususnya pada pos belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 876,60 miliar lebih dengan realisasinya Rp  809,37 miliar lebih, karena dalam perencanaannya diperhitungkan kenaikan untuk mengantisipasi gaji CPNS. Selain belanja pegawai, komponen belanja tidak langsung lainnya adalah belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp 97,70 miliar lebih dari yang dianggarkan Rp 105, 12 miliar lebih atau terealisasi sebesar 92,94 persen. “Semoga perda yang akan dihasilkan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasar yang digelar lewat teleconference, Jumat (10/7). Rai Mantra mengkuti sidang bersama Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara serta OPD terkait dari Gedung Graha Sewaka Dharma.

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-11 ini merupakan masa persidangan II dengan agenda rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, didampingi para wakil ketua DPRD di ruang sidang DPRD Denpasar.  Sementara anggota DPRD Denpasar dan  undangan lainnya mengikuti seluruh rangkaian sidang secara virtual.

Agenda persidangan diisi dengan penyampaian pidato Walikota Rai Mantra terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar  tahun anggaran 2019 untuk dapat dijadikan peraturan daerah (Perda).

“Pada sidang dewan kali ini, kami mengajukan Ranperda untuk bersama-sama secara simultan dibahas guna dapat ditetapkan sebagai Perda Kota Denpasar. Ranperda tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019,” ujar Rai Mantra

Lebih lanjut, Walikota Rai Mantra menyampaikan, secara umum dalam APBD tahun anggaran 2019, kemampuan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,18 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,19 triliun lebih. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,48 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih.

Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,01 triliun lebih atau mencapai sebesar 106,38 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 950,19 miliar lebih.

Pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 800, 35 miliar lebih atau sebesar 106,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 750 miliar lebih.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya adalah restribusi daerah, dimana realisasinya sebesar Rp 33,16 miliar lebih atau sebesar 112,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29,46 miliar lebih.  

Walikota Rai Mantra juga menyampaikan gambaran mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019 yang dibagi menjadi dua, yakni belanja langsung dan tidak langsung. Total anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,48 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau sebesar 90,67 persen. Penghematan belanja daerah ini terjadi, karena adanya upaya penghematan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip -prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Total belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,19 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,11 triliun lebih. Sementara belanja langsung yang dirancang sebesar Rp 1,29 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,14 triliun lebih. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah daerah, bantuan keuangan kepada pemerintah  desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Penghematan belanja tidak langsung ini terjadi, khususnya pada pos belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 876,60 miliar lebih dengan realisasinya Rp  809,37 miliar lebih, karena dalam perencanaannya diperhitungkan kenaikan untuk mengantisipasi gaji CPNS. Selain belanja pegawai, komponen belanja tidak langsung lainnya adalah belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp 97,70 miliar lebih dari yang dianggarkan Rp 105, 12 miliar lebih atau terealisasi sebesar 92,94 persen. “Semoga perda yang akan dihasilkan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra.


Most Read

Artikel Terbaru

/