DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan oleh pemerintah tanpa ada bantuan bahan makanan untuk masyarakat.
Ketua Komunitas Gema Perdamaian, Kadek Adnyana, Jumat (9/7) mengatakan, pandemi yang sudah hampir dua tahun ini sangat berat untuk masyarakat Bali, terutama yang ada di perkotaan. Banyak yang tak bisa mencukupi kebutuhan pangan, sementara ruang kerja terbatas dan harus mengikuti PPKM Darurat.
Ia menyebutkan anggaran pemerintah mungkin tak cukup membiayai seluruh kebutuhan masyarakat. Namun, setidaknya ada Krisis Center yang dibuat pemerintah.
“Bagi masyarakat yang benar-benar perlu makan tidak sampai kelaparan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Gunakan perangkat birokrasi untuk check and control apabila ada laporan atau permintaan,” paparnya.
Setidaknya dengan Krisis Center masyarakat yang kebutuhan pangannya mendesak dapat dibantu. Bisa juga mengundang para pengusaha atau masyarakat umum menyumbangkan apa saja untuk saling membantu melalui Krisis Center ini. “Pemerintah harusnya bisa memfasilitasi gerakan Bali bangkit dengan cara seperti ini,” sambungnya.
Di lain pihak, ia menyebutkan pintu masuk Bali terlalu longgar, pemeriksaan yang dilakukan tidak maksimal. “Menurut saya border international pun layak dibuka dengan pengawasan ketat, sistem mitigasi lengkap, prokes dan CHSE yang maksimal. Sehingga ekonomi tetap kuat untuk menghadapi badai pandemi ini,” tegas dia.
Ditambahkannya, saat ini masyarakat Bali sangat tertekan, ekonomi terpuruk, dengan ancaman serangan Covid-19 menghantui.
“Berita buruk bertebaran di media sosial tanpa diimbangi counter yang baik. Masyarakat semakin stress dan khawatir. Coba pemerintah motivasi masyarakat dengan berita baik, seperti cara-cara terhindar dari covid, cara hidup sehat, cara menanam sayur, mengolah bahan pangan dan lainnya,” tandas Adnyana.
