alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Terbukti Korupsi, Mantan Pengawas LPD dan Sekretaris Divonis 2 Tahun

DENPASAR, BALI EXPRESS-Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (8/7) menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada mantan Bendesa Adat Sunantaya, Tabanan, I Gede Wayan Sutarja dan sekretaris LPD, Ni Putu Eka Suandewi. “Kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni penyalahgunaan dana LPD Desa Pekraman Sunantaya, Penebel, Tabanan,” tegas majelis hakim diketuai Heriyanti dalam amar putusannya.

 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

 

Sebaliknya hakim berpendapat terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. “Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, tapi terbukti dakwaan subsidair  Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” sambung hakim.

Baca Juga :  Banyak Buku Rusak, Dispersip Tak Dapat Anggaran Pelestarian

 

Selain pidana penjara hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair dua bulan penjara pada kedua terdakwa. Terakhir terdakwa Sutarja dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 435 juta. Jika tidak membayar harta bendanya dapat disita, atau diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

 

Sementara JPU sebelumnya menuntut  Sutarja dengan hukuman empat tahun, dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair pidana kurungan selama tiga bulan. Ditambah hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp.1.164.657.500 subsidair pidana penjara selama dua tahun.

 

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Yulia Ambarani menyatakan menerima. Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut umum.

 

Baca Juga :  Pohon Randu Tumbang Timpa Pos Parkir Pantai Kedungu

Sedangkan terdakwa Suandewi divonis  dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair dua bulan penjara. Juga membayar uang pengganti Rp 86 juta subsidair pidana penjara dua bulan. Sebelumnya jaksa menuntut lima tahun. Menanggapi vonis hakim, baik terdakwa Suandewi maupun jaksa penuntut masih pikir-pikir. Kasus ini berawal ketika Sutarja selaku bendesa adat sekaligus badan pengawas LPD Sunantaya atau panureksa melakukan penyalahgunaan kewenangan sejak tahun 2007 hingga Oktober 2017. Dimana perbuatannya telah merugikan keuangan LPD sebesar Rp 1,164 miliar lebih. Sedangkan terdakwa Suandewi merugikan Rp 226 juta lebih. Total kerugian berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) mencapai Rp 1,3 Miliar lebih.






Reporter: Suharnanto

DENPASAR, BALI EXPRESS-Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (8/7) menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada mantan Bendesa Adat Sunantaya, Tabanan, I Gede Wayan Sutarja dan sekretaris LPD, Ni Putu Eka Suandewi. “Kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni penyalahgunaan dana LPD Desa Pekraman Sunantaya, Penebel, Tabanan,” tegas majelis hakim diketuai Heriyanti dalam amar putusannya.

 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

 

Sebaliknya hakim berpendapat terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. “Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, tapi terbukti dakwaan subsidair  Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” sambung hakim.

Baca Juga :  Pohon Randu Tumbang Timpa Pos Parkir Pantai Kedungu

 

Selain pidana penjara hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair dua bulan penjara pada kedua terdakwa. Terakhir terdakwa Sutarja dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 435 juta. Jika tidak membayar harta bendanya dapat disita, atau diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

 

Sementara JPU sebelumnya menuntut  Sutarja dengan hukuman empat tahun, dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair pidana kurungan selama tiga bulan. Ditambah hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp.1.164.657.500 subsidair pidana penjara selama dua tahun.

 

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya Yulia Ambarani menyatakan menerima. Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut umum.

 

Baca Juga :  Guru SDN 3 Dausa Mengajar Sendiri, Dewan Minta Disdikpora Gerak Cepat

Sedangkan terdakwa Suandewi divonis  dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair dua bulan penjara. Juga membayar uang pengganti Rp 86 juta subsidair pidana penjara dua bulan. Sebelumnya jaksa menuntut lima tahun. Menanggapi vonis hakim, baik terdakwa Suandewi maupun jaksa penuntut masih pikir-pikir. Kasus ini berawal ketika Sutarja selaku bendesa adat sekaligus badan pengawas LPD Sunantaya atau panureksa melakukan penyalahgunaan kewenangan sejak tahun 2007 hingga Oktober 2017. Dimana perbuatannya telah merugikan keuangan LPD sebesar Rp 1,164 miliar lebih. Sedangkan terdakwa Suandewi merugikan Rp 226 juta lebih. Total kerugian berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) mencapai Rp 1,3 Miliar lebih.






Reporter: Suharnanto

Most Read

Artikel Terbaru

/