alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 20, 2022

Pengacara Akta Perceraian Palsu Datangi Disdukcapil Gianyar

GIANYAR, BALI EXPRESS – Kasus akta perceraian palsu tidak berhenti pasca dirumahkannya oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar beberapa hari lalu.

Sebab, sidang perceraian yang seharusnya berlangsung Kamis (10/9) harus terhambat, lantaran nomor perkara atas gugatan cerai perkara nomor 233 Kadek Rijasa dkk dicatut di akta tersebut.  Bertalian masalah tersebut, tiga pengacara mendatangi Disdukcapil Gianyar guna mencari kejelasan kasus tersebut.

Tiga pengacara itu terdiri dari Nyoman Adi, Made Rijasa Wiradana, dan Made Rahayu Adiputra. Kedatangan mereka bermaksud untuk menemui Kepala Disdukcapil Gianyar, Gede Bayangkara, namun tidak ada di kantor. Dalam kesempatan itu, mereka hanya diterima Sekretaris Dinas Disdukcapil, I Wayan Ardana.

“Nomor itu (akta cerai palsu) hari ini sidang, tapi di Pengadilan terkendala di sana. Maka  kami kroscek kesini, terkait kasus tersebut, bagaimana tindaklanjutnya. Karena permasalahan ini bukan antarinstansi saja, tapi sudah menjadi sorotan publik dan Bapak Bupati,” jelas pengacara Nyoman Adi.

Nyoman Adi juga menyampaikan kepada Sekretaris Disdukcapil, bahwa permasalahan tersebut bisa arahnya ke pidana. “Ini kami kemari sudah mempertimbangkannya terlebih dulu. Kalau tidak, sudah kami laporkan langsung ke Polres. Dengan dasar pertimbangan, maka kami ke sini dulu mencari kejelasan,” sambungnya.

Disampaikannya, meski adanya langkah pemecetan atau merumahkan oknum pegawai yang memalsukan dokumen negara tersebut, tidak menjadi jaminan kasus itu bisa diselesaikan. Sebab, perbuatan yang mengandung unsur pidana telah terjadi. 

Nyoman Adi juga berharap agar secara moralitas pihak Disdukcapil membuat permohonan maaf secara tertulis. Sehingga permasalahan itu dapat dipertimbangkan lebih matang kembali. Sebab, Disdukcapil merupakan instansi atas orang yang memalsukan akta tersebut. Sementara orang yang memalsukan adalah mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Sekretaris Disdukcapil, I Wayan Ardana, menyampaikan, atasannya tersebut telah membuat langkah-langkah terkait pembuat akta bodong itu. “Pak Kadis sudah mengambil tindakan. Untuk tindaklanjut selanjutnya akan disampaikan kembali, karena sekarang beliau tidak di kantor,” imbuh pria asal Kecamatan Tegallalang ini.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, membenarkan sidang dengan nomor perkara tersebut ditunda. Lantaran tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir.

“Benar sidang perkara Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Gin ditunda ke tanggal 1 Oktober 2020. Karena tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, 10 September 2020 tidak hadir. Sehingga majelis hakim menunda persidangan tersebut, dengan memerintahkan juru sita PN Gianyar untuk memanggil tergugat hadir ke persidangan,” imbuhnya. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Kasus akta perceraian palsu tidak berhenti pasca dirumahkannya oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar beberapa hari lalu.

Sebab, sidang perceraian yang seharusnya berlangsung Kamis (10/9) harus terhambat, lantaran nomor perkara atas gugatan cerai perkara nomor 233 Kadek Rijasa dkk dicatut di akta tersebut.  Bertalian masalah tersebut, tiga pengacara mendatangi Disdukcapil Gianyar guna mencari kejelasan kasus tersebut.

Tiga pengacara itu terdiri dari Nyoman Adi, Made Rijasa Wiradana, dan Made Rahayu Adiputra. Kedatangan mereka bermaksud untuk menemui Kepala Disdukcapil Gianyar, Gede Bayangkara, namun tidak ada di kantor. Dalam kesempatan itu, mereka hanya diterima Sekretaris Dinas Disdukcapil, I Wayan Ardana.

“Nomor itu (akta cerai palsu) hari ini sidang, tapi di Pengadilan terkendala di sana. Maka  kami kroscek kesini, terkait kasus tersebut, bagaimana tindaklanjutnya. Karena permasalahan ini bukan antarinstansi saja, tapi sudah menjadi sorotan publik dan Bapak Bupati,” jelas pengacara Nyoman Adi.

Nyoman Adi juga menyampaikan kepada Sekretaris Disdukcapil, bahwa permasalahan tersebut bisa arahnya ke pidana. “Ini kami kemari sudah mempertimbangkannya terlebih dulu. Kalau tidak, sudah kami laporkan langsung ke Polres. Dengan dasar pertimbangan, maka kami ke sini dulu mencari kejelasan,” sambungnya.

Disampaikannya, meski adanya langkah pemecetan atau merumahkan oknum pegawai yang memalsukan dokumen negara tersebut, tidak menjadi jaminan kasus itu bisa diselesaikan. Sebab, perbuatan yang mengandung unsur pidana telah terjadi. 

Nyoman Adi juga berharap agar secara moralitas pihak Disdukcapil membuat permohonan maaf secara tertulis. Sehingga permasalahan itu dapat dipertimbangkan lebih matang kembali. Sebab, Disdukcapil merupakan instansi atas orang yang memalsukan akta tersebut. Sementara orang yang memalsukan adalah mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Sekretaris Disdukcapil, I Wayan Ardana, menyampaikan, atasannya tersebut telah membuat langkah-langkah terkait pembuat akta bodong itu. “Pak Kadis sudah mengambil tindakan. Untuk tindaklanjut selanjutnya akan disampaikan kembali, karena sekarang beliau tidak di kantor,” imbuh pria asal Kecamatan Tegallalang ini.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, membenarkan sidang dengan nomor perkara tersebut ditunda. Lantaran tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir.

“Benar sidang perkara Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Gin ditunda ke tanggal 1 Oktober 2020. Karena tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, 10 September 2020 tidak hadir. Sehingga majelis hakim menunda persidangan tersebut, dengan memerintahkan juru sita PN Gianyar untuk memanggil tergugat hadir ke persidangan,” imbuhnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/