alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Dideadline Pindah 14 Februari, Camat Belum Ijinkan Pengosongan Kantor Perbekel Bukti

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kantor Kepala Desa Bukti yang sedianya harus pindah pada Senin (14/2) mendatang masih belum jelas. Pihak desa adat mendesak kantor tersebut harus dikosongkan sampai batas waktu tersebut. Namun, Camat Kubutambahan Made Suyasa menintruksikan agar Kantor Kepala Desa ditunda kepidahannya.

Hal tersebut diungkapkan via telepon Jumat (11/2) sore. Suyara menjelaskan, agar pihak desa menundan pemindahan kantor desa. Sebab persoalan tersebut tengah dikaji di tingkat Kabupaten. Maka ia meminta kepada kepala desa untuk menunda agar tidak berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

“Berdasarkan hasil rapat dengan aparat terkait di desa, katanya sudah mau dipindahkan ke desa adat Bukti. Saya sudah informasikan pada perbekel. Karena saat ini masih berproses di kabupaten. Kami masih minta petunjuk dan bantuan pada kabupaten. Kami sudah lapor ke sekda. Tim hari senin akan melakukan rapat di kabupaten menyikapi itu. Saya sudah minta jangan dulu pindah,” ungkapya.

Dikatakan pula, keputusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Ada beberapa proses yang harus dtempuh untuk menyikai permasalahan tersebut. “Supaya ada negosiasi dan win-win solution pada adat. Karena ini terkait pelayanan publik. Tidak bisa ambil langkah cepat terkait situasi. Ini ada praduga tak bersalah dan langkah hukum. Karena di sana ada aset pemerintah yang perlu dijaga dan diamankan. Kami tergantung pimpinan,” ujar Suyasa.

Diberitakan sebelumnya, Desa adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan menuntut agar kantor kepala desa Bukti segera dikosongkan. Desa adat memberikan rentang waktu dari 10 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022. Artinya dalam waktu 4 hari kedepan, kantor tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan aktivitas maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Bukti. Akan tetapi dari pantauan di lapangan, Kamis (10/2) masih terdapat aktivitas pegawai kantor kepala desa yang melakukan pelayanan.

Desa adat ingin mengambil alih lahan yang digunakan sebagai kantor kepala  kepala desa. Alasannya, desa adat merasa perbekel sudah tidak mendukung gerakan untuk memohon kembali tanah eks Hotel Puri Sanih menjadi milik desa adat.






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kantor Kepala Desa Bukti yang sedianya harus pindah pada Senin (14/2) mendatang masih belum jelas. Pihak desa adat mendesak kantor tersebut harus dikosongkan sampai batas waktu tersebut. Namun, Camat Kubutambahan Made Suyasa menintruksikan agar Kantor Kepala Desa ditunda kepidahannya.

Hal tersebut diungkapkan via telepon Jumat (11/2) sore. Suyara menjelaskan, agar pihak desa menundan pemindahan kantor desa. Sebab persoalan tersebut tengah dikaji di tingkat Kabupaten. Maka ia meminta kepada kepala desa untuk menunda agar tidak berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

“Berdasarkan hasil rapat dengan aparat terkait di desa, katanya sudah mau dipindahkan ke desa adat Bukti. Saya sudah informasikan pada perbekel. Karena saat ini masih berproses di kabupaten. Kami masih minta petunjuk dan bantuan pada kabupaten. Kami sudah lapor ke sekda. Tim hari senin akan melakukan rapat di kabupaten menyikapi itu. Saya sudah minta jangan dulu pindah,” ungkapya.

Dikatakan pula, keputusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Ada beberapa proses yang harus dtempuh untuk menyikai permasalahan tersebut. “Supaya ada negosiasi dan win-win solution pada adat. Karena ini terkait pelayanan publik. Tidak bisa ambil langkah cepat terkait situasi. Ini ada praduga tak bersalah dan langkah hukum. Karena di sana ada aset pemerintah yang perlu dijaga dan diamankan. Kami tergantung pimpinan,” ujar Suyasa.

Diberitakan sebelumnya, Desa adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan menuntut agar kantor kepala desa Bukti segera dikosongkan. Desa adat memberikan rentang waktu dari 10 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022. Artinya dalam waktu 4 hari kedepan, kantor tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk melakukan aktivitas maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Bukti. Akan tetapi dari pantauan di lapangan, Kamis (10/2) masih terdapat aktivitas pegawai kantor kepala desa yang melakukan pelayanan.

Desa adat ingin mengambil alih lahan yang digunakan sebagai kantor kepala  kepala desa. Alasannya, desa adat merasa perbekel sudah tidak mendukung gerakan untuk memohon kembali tanah eks Hotel Puri Sanih menjadi milik desa adat.






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/