DENPASAR, BALI EXPRESS – Puluhan mahasiswa menggelar demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Senin (11/4) sekitar pukul 15.00. Aksi tersebut sehubungan dengan seruan demo Badan Eksekutif oleh Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta.
Pantauan Koran Bali Express (Jawa Pos Grup) di lokasi, ada sekitar 20 mahasiswa yang mengatasnamakan kelompoknya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Mereka tampak datang dengan menaiki sebuah truk, lengkap membawa bendera serta berbagai spanduk bertuliskan “Turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, PPN, hingga tarif tol”.
Dalam kesempatannya, Humas Aksi LMND Gusti Ngurah Putra Ari Laksana menjelaskan ada enam poin tuntutan yang disampaikan pihaknya untuk pemangku kebijakan. “Semua tuntutan yang kami sampaikan ini untuk menyuarakan kesusahan rakyat Bali atas kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini,” tuturnya.
Tuntutan pertama adalah agar menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax saat ini, mengingat malah berdampak pada kelangkaan pertalite. Lalu mengatasi kelangkaan solar untuk nelayan. Poin ketiga agar pemerintah kendalikan harga kebutuhan pokok. Kemudian menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sesuai dengan konstitusi yang ada.
“Pendapat kami mengenai Presiden Jokowi yang mengumumkan tidak akan menunda pemilu, kami percaya, tapi apakah pendukungnya, buzzer dan para mentri yang mendukung penundaan itu mau memberikan edukasi mengenai konstitusi, karena selama ini kan yang kami lihat mereka seperti belum paham konstitusi UUD 45,” ujarnya. Kelima adalah menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif tol.
Terkahir, mendesak agar diwujudkannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. “Aksi ini sebagai awal, kemungkinan berlanjut bahkan mungkin meluas, itu kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi lagi, karena ini sangat menyangkut masyarakat,” tambahnya.
Semua tuntutan ini disebutnya untuk menyuarakan kesusahan rakyat Indonesia khususnya Bali. Karena Pulau Dewata dinilai baru mulai pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid-19 menderita ekonomi minus alias defisit. Jika kebijakan-kebijakan kenaikan harga tersebut terus berlanjut, maka akan memberatkan masyarakat.
Menariknya, demonstran sempat memaksa masuk ke dalam Kantor DPRD Bali agar suara mereka bisa langsung didengat para wakil rakyat. Namun upaya mereka dicegah petugas pengamanan. Sehingga para mahasiswa sempat menyegel pintu kantor itu menggunakan spanduk. Beruntung hanya terjadi sedikit ketegangan, tidak sampai berujung kekerasan atau kericuhan.
Sementara itu, Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas yang turun langsung memantau jalannya demo mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi dengan melakukan pengamanan secara humanis. Didampingi Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Made Uder, disebutkan ada sekitar 363 personil gabungan untuk pengamanan.
Para personil telah dipersiapkan karena pihaknya menerima pemberitahuan akan adanya aksi ini sejak tiga hari sebelumnya. “Ya kami lakukan pengamanan bersama TNI, Satpol PP, hingga Pecalang, dengan harapan penyampaian dari adik-adik mahasiswa bisa berjalan damai, tanpa menggangu kemanan dan ketertiban umum,” tandasnya.
