alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Komisi IV Minta Disdikpora Bali Perhitungkan Risiko

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bali tengah menggodok dan mensimulasikan sejumlah skenario terkait kegiatan belajar-mengajar di tengah pandemi Covid-19, menyusul rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melonggarkan aktivitas pendidikan di daerah yang masuk dalam zona kuning Covid-19.

Meskipun rencana ini belum dituangkan dalam surat edaran atau keputusan menteri, persiapannya di Provinsi Bali yang terhitung masuk dalam zona kuning sudah dilakukan. Karena itu, Komisi IV DPRD Bali mendorong Disdikpora Bali memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi bila kegiatan belajar-mengajar tatap muka dilakukan ke dalam kajian yang sedang dilakukan.

Seperti dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, sampai sejauh ini Bali masih berada di zona kuning. Itu artinya, potensi kerawanannya masih ada. Potensi ini juga berlaku di sektor pendidikan, meskipun Kemendikbud sudah mulai memberi “lampu hijau” bagi sekolah-sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka.

Baca Juga :  Hindari Pohon Kelapa Tumbang, Warga Tembuku Tewas di Got

“Kami rasa, khususnya saya pribadi, kalau di Bali masih riskan. Masih berisiko. Terutama siswa-siswa yang usianya di bawah 14 tahun. Siswa SD ke bawah. Karena mereka tentu belum begitu memahami protokol pencegahan Covid-19,” jelas Budiarta, Selasa (11/8).

Menurutnya, sekalipun kewenangan Pemprov Bali di bidang pendidikan terbatas pada jenjang SMA/SMK atau sederajat, kebijakan terkait dunia pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, untuk menghindari potensi kemunculan klaster baru. “Takutnya muncul klaster baru di dunia pendidikan,” imbuhnya.

Karena itu, sambung dia, rencana dari Kemendikbud terkait pelonggaran aktivitas pendidikan mesti dikaji dengan matang, disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Bali. Termasuk memperhitungkan dampak atau risiko bila kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dilakukan.

“Dikaji secara detil dulu, termasuk dampak atau risikonya. Kalau sudah, apakah memungkinkan dilaksanakan atau tidak,” tegas politisi PDIP dari Denpasar ini.

Diakuinya, ada beberapa opsi yang bisa diterapkan untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Pihaknya pun sempat menawarkan salah satu opsi atau skenario yang mungkin bisa diterapkan. Itu pun harus melalui kajian.

Baca Juga :  Diberi Penangguhan Penahanan, Tersangka Curat di Polsek Denbar Hilang

Skenario yang dia maksud adalah membagi jumlah rombongan belajar atau rombel secara bergiliran setiap harinya. Setengah rombel menjalani kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Sementara setengahnya lagi secara daring. Ini dilakukan bergiliran dari satu hari ke hari berikutnya.

“Ini hanya untuk SMP dan SMA ya. Kalau SD kami tidak sarankan. Terlalu berisiko. Kami belum berani menawarkan opsi ini untuk SD ke bawah,” tukasnya.

Masih terkait pelonggaran aktivitas pendidikan di wilayah zona kuning, Budiarta juga mengungkapkan, akan membahas ini bersama-sama dengan Disdikpora. Karena itu, pihaknya juga sudah memiliki rencana untuk menggelar rapat kerja atau raker bareng Disdikpora untuk membahas hal tersebut. “Nanti kami akan bahas dalam raker,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bali tengah menggodok dan mensimulasikan sejumlah skenario terkait kegiatan belajar-mengajar di tengah pandemi Covid-19, menyusul rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melonggarkan aktivitas pendidikan di daerah yang masuk dalam zona kuning Covid-19.

Meskipun rencana ini belum dituangkan dalam surat edaran atau keputusan menteri, persiapannya di Provinsi Bali yang terhitung masuk dalam zona kuning sudah dilakukan. Karena itu, Komisi IV DPRD Bali mendorong Disdikpora Bali memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi bila kegiatan belajar-mengajar tatap muka dilakukan ke dalam kajian yang sedang dilakukan.

Seperti dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, sampai sejauh ini Bali masih berada di zona kuning. Itu artinya, potensi kerawanannya masih ada. Potensi ini juga berlaku di sektor pendidikan, meskipun Kemendikbud sudah mulai memberi “lampu hijau” bagi sekolah-sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka.

Baca Juga :  Gunakan Astra Zeneca, Anies Baswedan Tuntaskan Vaksinasi Dosis Kedua

“Kami rasa, khususnya saya pribadi, kalau di Bali masih riskan. Masih berisiko. Terutama siswa-siswa yang usianya di bawah 14 tahun. Siswa SD ke bawah. Karena mereka tentu belum begitu memahami protokol pencegahan Covid-19,” jelas Budiarta, Selasa (11/8).

Menurutnya, sekalipun kewenangan Pemprov Bali di bidang pendidikan terbatas pada jenjang SMA/SMK atau sederajat, kebijakan terkait dunia pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, untuk menghindari potensi kemunculan klaster baru. “Takutnya muncul klaster baru di dunia pendidikan,” imbuhnya.

Karena itu, sambung dia, rencana dari Kemendikbud terkait pelonggaran aktivitas pendidikan mesti dikaji dengan matang, disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di Bali. Termasuk memperhitungkan dampak atau risiko bila kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dilakukan.

“Dikaji secara detil dulu, termasuk dampak atau risikonya. Kalau sudah, apakah memungkinkan dilaksanakan atau tidak,” tegas politisi PDIP dari Denpasar ini.

Diakuinya, ada beberapa opsi yang bisa diterapkan untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Pihaknya pun sempat menawarkan salah satu opsi atau skenario yang mungkin bisa diterapkan. Itu pun harus melalui kajian.

Baca Juga :  Diduga Tak Bisa Berenang, Anap Panti Tewas Tenggelam di Kolam Renang

Skenario yang dia maksud adalah membagi jumlah rombongan belajar atau rombel secara bergiliran setiap harinya. Setengah rombel menjalani kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Sementara setengahnya lagi secara daring. Ini dilakukan bergiliran dari satu hari ke hari berikutnya.

“Ini hanya untuk SMP dan SMA ya. Kalau SD kami tidak sarankan. Terlalu berisiko. Kami belum berani menawarkan opsi ini untuk SD ke bawah,” tukasnya.

Masih terkait pelonggaran aktivitas pendidikan di wilayah zona kuning, Budiarta juga mengungkapkan, akan membahas ini bersama-sama dengan Disdikpora. Karena itu, pihaknya juga sudah memiliki rencana untuk menggelar rapat kerja atau raker bareng Disdikpora untuk membahas hal tersebut. “Nanti kami akan bahas dalam raker,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/