alexametrics
30.4 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Atensi SE PHDI dan MDA, Masyarakat Diimbau Tunda Resepsi

GIANYAR, BALI EXPRESS – Diperpanjangnya PPKM level IV hingga tanggal 16 Agustus 2021, membuat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran tentang pembatasan pelaksanaan upacara yadnya di masa gering Agung Covid-19. Dan untuk menindaklanjuti adanya Surat Edaran tersebut maka jajaran Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tampaksiring menggelar rapat koordinasi Selasa malam (10/8) di Kantor Camat setempat.

Dipimpin oleh Camat Tampaksiring, Pande Made Suweda, rakor tersebut turut dihadiri Danramil Tampaksiring Anak Agung Malia, Kapolsek Tampaksiring AKP Ni Luh Suardini, Bendesa Alitan MDA Kecamatan Tampaksiring I Dewa Rai, serta Bendesa Adat se-Kecamatan Tampaksiring.

Pada kesempatan itu, Camat Tampaksiring Pande Made Suweda menyampaikan bahwa Surat Edaran PHDI dan MDA perlu mendapat atensi bersama. “Kita sudah berusaha namun apa yang kita lakukan belum maksimal karena kasus covid masih terus meningkat. Maka itu mari kita lakukan kegiatan pencegahan yang lebih masif,” tegasnya.

Adapun salah satu hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah masyarakat yang memiliki hajatan pernikahan dan semacamnya agar tidak menggelar resepsi. “Ya ditunda dulu lah, karena situasi masih PPKM,” imbuhnya.

Disamping itu dirinya juga menyarankan agar setiap kasus meninggal karena Covid-19 untuk bisa dikremasi. Menurutnya saran tersebut hanya meneruskan informasi yang diperoleh dari tenaga medis. “Untuk disampaikan kepada masyarakat apabila ada masyarakat meninggal karena Covid agar disarankan untuk dikremasi apabila dikubur kemungkinan besar virus masih hidup karena dalam tanah ada kelembaban untuk itu perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Ditambahkan oleh Kapolsek Tampaksiring  AKP Ni Luh Suardini,  Surat Edaran dari PHDI sudah jelas mengatur tentang pembatasan hadirnya masyarakat dalam mengikuti upacara yakni maksimal 15 orang. “Mari kita sama – sama melakukan sosialisasi dengan  memberikan imbuan serta pengertian dengan situasi saat ini agar manut kepada Intruksi. Seperti yang telah disampaikan sesuai surat edaran bersama dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan. Walaupun dalam surat edaran tersebut tidak ada sanksi disini perlu peran Bhabinkamtibmas,Pecalang, Bendesa dan prajuru adat menjalankan prokes dengan ketat,” bebernya.

Sedangkan Bendesa Alitan MDA Kecamatan Tampaksiring I Dewa Rai mengatakan bahwa surat edaran dari PHDI sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebab hal itu dilakukan demi menyelamatkan masyarakat khususnya Bali dan Tampaksiring. “Termasuk kegiatan odalan, pernikahan tidak boleh melaksanakan resepsi dan segala kegiatan wajib melaksanakan tes swab yang dilaksanakan oleh puskesmas terdekat dan dalam pelaksanaannya hanya melibatkan  10 sampai 15  orang,” tegasnya.

Maka dari itu Pecalang setempat pun memohon bantuan kepada aparat kepolisian dan aparat lainya agar membantu dalam melakukan pengawasan terkait surat edaran tersebut. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Diperpanjangnya PPKM level IV hingga tanggal 16 Agustus 2021, membuat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran tentang pembatasan pelaksanaan upacara yadnya di masa gering Agung Covid-19. Dan untuk menindaklanjuti adanya Surat Edaran tersebut maka jajaran Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tampaksiring menggelar rapat koordinasi Selasa malam (10/8) di Kantor Camat setempat.

Dipimpin oleh Camat Tampaksiring, Pande Made Suweda, rakor tersebut turut dihadiri Danramil Tampaksiring Anak Agung Malia, Kapolsek Tampaksiring AKP Ni Luh Suardini, Bendesa Alitan MDA Kecamatan Tampaksiring I Dewa Rai, serta Bendesa Adat se-Kecamatan Tampaksiring.

Pada kesempatan itu, Camat Tampaksiring Pande Made Suweda menyampaikan bahwa Surat Edaran PHDI dan MDA perlu mendapat atensi bersama. “Kita sudah berusaha namun apa yang kita lakukan belum maksimal karena kasus covid masih terus meningkat. Maka itu mari kita lakukan kegiatan pencegahan yang lebih masif,” tegasnya.

Adapun salah satu hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah masyarakat yang memiliki hajatan pernikahan dan semacamnya agar tidak menggelar resepsi. “Ya ditunda dulu lah, karena situasi masih PPKM,” imbuhnya.

Disamping itu dirinya juga menyarankan agar setiap kasus meninggal karena Covid-19 untuk bisa dikremasi. Menurutnya saran tersebut hanya meneruskan informasi yang diperoleh dari tenaga medis. “Untuk disampaikan kepada masyarakat apabila ada masyarakat meninggal karena Covid agar disarankan untuk dikremasi apabila dikubur kemungkinan besar virus masih hidup karena dalam tanah ada kelembaban untuk itu perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Ditambahkan oleh Kapolsek Tampaksiring  AKP Ni Luh Suardini,  Surat Edaran dari PHDI sudah jelas mengatur tentang pembatasan hadirnya masyarakat dalam mengikuti upacara yakni maksimal 15 orang. “Mari kita sama – sama melakukan sosialisasi dengan  memberikan imbuan serta pengertian dengan situasi saat ini agar manut kepada Intruksi. Seperti yang telah disampaikan sesuai surat edaran bersama dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan. Walaupun dalam surat edaran tersebut tidak ada sanksi disini perlu peran Bhabinkamtibmas,Pecalang, Bendesa dan prajuru adat menjalankan prokes dengan ketat,” bebernya.

Sedangkan Bendesa Alitan MDA Kecamatan Tampaksiring I Dewa Rai mengatakan bahwa surat edaran dari PHDI sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebab hal itu dilakukan demi menyelamatkan masyarakat khususnya Bali dan Tampaksiring. “Termasuk kegiatan odalan, pernikahan tidak boleh melaksanakan resepsi dan segala kegiatan wajib melaksanakan tes swab yang dilaksanakan oleh puskesmas terdekat dan dalam pelaksanaannya hanya melibatkan  10 sampai 15  orang,” tegasnya.

Maka dari itu Pecalang setempat pun memohon bantuan kepada aparat kepolisian dan aparat lainya agar membantu dalam melakukan pengawasan terkait surat edaran tersebut. 


Most Read

Artikel Terbaru

/