alexametrics
27.6 C
Denpasar
Monday, July 4, 2022

Korupsi Sesajen, Mantan Kadisbud Denpasar Ditahan

DENPASAR, BALI EXPRESS- Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menahan tersangka kasus dugaan korupsi sesajen dan aci-aci, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, Senin (11/10). Mantan kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Kota Denpasar tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar berupa aci-aci dan sesajen Tahun Anggaran 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

“Setelah dilakukan pelimpahan tahap dua ke penuntut umum, tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Mapolresta Denpasar,” ujar Kepala Kejari Denpasar Yuliana Sagala pada wartawan.

Dijelaskan Kajari Yuliana Sagala, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah sampai dengan unsur adat (pihak penerima jro bendesa, kelian adat dan pekaseh subak). Tersangka selaku pengguna anggara (PA) sekaligus PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada di bawah kelurahan se-Kota Denpasar yang bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Penetapan tersangka IGM itu pun berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Di mana pada 2019 sampai 2021, di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Jalan  Hayam Wuruk, Kota Denpasar, tersangka tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. “Modus operandinya, tersangka mengalihkan kegiatan pengadaan barang/jasa menjadi penyerahan uang yang disertai pemotongan fee rekanan. Selaku PPK , tersangka juga tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentutan yang berlaku,”sambung Yuliana Sagala didampingi Kasi Intel Putu Eka Suyanta dan Kasi Pidsus Nyoman Sugiartha.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwaikan Provinsi Bali, perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara 1 miliar lebih atau tepatnya 1.022.258.750.

Kasi Intel Putu Eka Suyanta menambahkan, selama penyidikan tersangka telah menitipkan uang 800 juta ke penyidik. “Bukan pengembalian tapi menitipkan. Uang itu dari tersangka dan rekanan lainnya,”kata Suyanta.

Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk disidangkan,”pungkas Yuliana Sagala.

Sementara itu, Komang Sutrisna selaku kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya memang harus ditahan, pihaknya sudah ikuti prosedur dan sesuai arahan jaksa harus dilakukan penahanan dengan mengikuti prokes secara ketat. Sebelum dilakukan penahanan tersangka sudah dilakukan tes Covid-19, kondisi sehat dan dinyatakan negative. “Kami serahkan semuanya pada jaksa dimana yang representatif karena berhubungan dengan prokes,” ujar Komang Sutrisna.

Terkait dengan perkara, sambung mantan wartawan ini, tidak ada pasal 55 KUHP yang disangkakan pada tersangka. Artinya, tersangka masih menghadapi kasus ini sendirian. “Kalau pengembalian uang sebagian sudah dilakukan, “pungkas Komang Sutrisna.


DENPASAR, BALI EXPRESS- Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menahan tersangka kasus dugaan korupsi sesajen dan aci-aci, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, Senin (11/10). Mantan kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Kota Denpasar tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar berupa aci-aci dan sesajen Tahun Anggaran 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

“Setelah dilakukan pelimpahan tahap dua ke penuntut umum, tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Mapolresta Denpasar,” ujar Kepala Kejari Denpasar Yuliana Sagala pada wartawan.

Dijelaskan Kajari Yuliana Sagala, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah sampai dengan unsur adat (pihak penerima jro bendesa, kelian adat dan pekaseh subak). Tersangka selaku pengguna anggara (PA) sekaligus PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada di bawah kelurahan se-Kota Denpasar yang bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Penetapan tersangka IGM itu pun berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Di mana pada 2019 sampai 2021, di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Jalan  Hayam Wuruk, Kota Denpasar, tersangka tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. “Modus operandinya, tersangka mengalihkan kegiatan pengadaan barang/jasa menjadi penyerahan uang yang disertai pemotongan fee rekanan. Selaku PPK , tersangka juga tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentutan yang berlaku,”sambung Yuliana Sagala didampingi Kasi Intel Putu Eka Suyanta dan Kasi Pidsus Nyoman Sugiartha.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwaikan Provinsi Bali, perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara 1 miliar lebih atau tepatnya 1.022.258.750.

Kasi Intel Putu Eka Suyanta menambahkan, selama penyidikan tersangka telah menitipkan uang 800 juta ke penyidik. “Bukan pengembalian tapi menitipkan. Uang itu dari tersangka dan rekanan lainnya,”kata Suyanta.

Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk disidangkan,”pungkas Yuliana Sagala.

Sementara itu, Komang Sutrisna selaku kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya memang harus ditahan, pihaknya sudah ikuti prosedur dan sesuai arahan jaksa harus dilakukan penahanan dengan mengikuti prokes secara ketat. Sebelum dilakukan penahanan tersangka sudah dilakukan tes Covid-19, kondisi sehat dan dinyatakan negative. “Kami serahkan semuanya pada jaksa dimana yang representatif karena berhubungan dengan prokes,” ujar Komang Sutrisna.

Terkait dengan perkara, sambung mantan wartawan ini, tidak ada pasal 55 KUHP yang disangkakan pada tersangka. Artinya, tersangka masih menghadapi kasus ini sendirian. “Kalau pengembalian uang sebagian sudah dilakukan, “pungkas Komang Sutrisna.


Most Read

Artikel Terbaru

/