alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Pengelola DTW Diminta Maksimalkan Peran Satgas Internal

TABANAN, BALI EXPRESS – Satu persatu sektor kegiatan masyarakat telah dilonggarkan selagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan. Satu sektor sudah jalan yakni pendidikan dengan dimulainya kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dan sebentar lagi sektor pariwisata untuk skala internasional rencananya akan dibuka. Sesuai rencana ini akan dimulai pada Kamis (14/10).

 

Terkait itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Tabanan meminta semua pihak di sektor ini memaksimalkan satgas di internal mereka. Untuk memastikan standar keamanan kesehatan benar-benar telaksana.

 

“Dan ini akan kami monitor melalui tim yustisi tentunya,” jelas Sekretaris Daerah atau Sekda Tabanan I Gede Susila saat disinggung kesiapan Tabanan menjelang dibukanya sektor pariwisata untuk skala internasional, Senin (11/10).

 

Menurutnya, pengelola daya tarik wisata atau DTW di seluruh Tabanan telah dipanggil untuk diberikan pengarahan langsung oleh Bupati yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Tabanan. Intinya, mereka diminta untuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) terlaksana dengan baik.

 

“Menjelang dibukanya bandara harapannya penerapan prokes itu dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten. Intinya standar keamanan kesehatan itu dijaga,” imbuhnya.

 

Untuk memastikan itu, pihaknya juga akan berkerja sama dengan tim yustisi yang di dalamnya terdapat unsur TNI dan Polri. Tim inilah yang melakukan pengawasan keliling. “Selain Satpol PP, diperkuat juga oleh TNI dan Polri. Saya rasa TNI dan Polri juga sudah rutin melakukan pengawasan,” sebutnya.

 

Disinggung mengenai penerapan PTM pada sektor pendidikan, Susila menyebutkan saat ini belum ada hal menonjol yang perlu dievaluasi. Sebagian besar penerapan prokes di masing-masing sekolah pada tingkatan pendidikan telah menjalankan standar keamanan kesehatan dengan baik.

 

“Sudah diterapkan secara disiplin. Saya rasa belum ada yang perlu dievaluasi,” imbuh Susila.

 

Sekalipun begitu, dia tidak memungkiri ada beberapa orang tua yang masih ragu untuk mengizinkan anak-anaknya mengikuti PTM dengan pertimbangan khawatir dengan risiko terpapar.

Menurutnya, sesuai klausul kesepakatan bersama menteri terkait penyelenggaraan PTM, bila ada orang tua yang belum memberikan izin itu tidak menjadi persoalan.

 

“Karena boleh tidaknya seorang anak ikut PTM itu tergantung dari izin orang tuanya. Kalau memang tidak boleh, ya anaknya ikut PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh. Yang penting anaknya tetap memperoleh haknya mengikuti pelajaran,” pungkasnya. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Satu persatu sektor kegiatan masyarakat telah dilonggarkan selagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan. Satu sektor sudah jalan yakni pendidikan dengan dimulainya kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dan sebentar lagi sektor pariwisata untuk skala internasional rencananya akan dibuka. Sesuai rencana ini akan dimulai pada Kamis (14/10).

 

Terkait itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Tabanan meminta semua pihak di sektor ini memaksimalkan satgas di internal mereka. Untuk memastikan standar keamanan kesehatan benar-benar telaksana.

 

“Dan ini akan kami monitor melalui tim yustisi tentunya,” jelas Sekretaris Daerah atau Sekda Tabanan I Gede Susila saat disinggung kesiapan Tabanan menjelang dibukanya sektor pariwisata untuk skala internasional, Senin (11/10).

 

Menurutnya, pengelola daya tarik wisata atau DTW di seluruh Tabanan telah dipanggil untuk diberikan pengarahan langsung oleh Bupati yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Tabanan. Intinya, mereka diminta untuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) terlaksana dengan baik.

 

“Menjelang dibukanya bandara harapannya penerapan prokes itu dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten. Intinya standar keamanan kesehatan itu dijaga,” imbuhnya.

 

Untuk memastikan itu, pihaknya juga akan berkerja sama dengan tim yustisi yang di dalamnya terdapat unsur TNI dan Polri. Tim inilah yang melakukan pengawasan keliling. “Selain Satpol PP, diperkuat juga oleh TNI dan Polri. Saya rasa TNI dan Polri juga sudah rutin melakukan pengawasan,” sebutnya.

 

Disinggung mengenai penerapan PTM pada sektor pendidikan, Susila menyebutkan saat ini belum ada hal menonjol yang perlu dievaluasi. Sebagian besar penerapan prokes di masing-masing sekolah pada tingkatan pendidikan telah menjalankan standar keamanan kesehatan dengan baik.

 

“Sudah diterapkan secara disiplin. Saya rasa belum ada yang perlu dievaluasi,” imbuh Susila.

 

Sekalipun begitu, dia tidak memungkiri ada beberapa orang tua yang masih ragu untuk mengizinkan anak-anaknya mengikuti PTM dengan pertimbangan khawatir dengan risiko terpapar.

Menurutnya, sesuai klausul kesepakatan bersama menteri terkait penyelenggaraan PTM, bila ada orang tua yang belum memberikan izin itu tidak menjadi persoalan.

 

“Karena boleh tidaknya seorang anak ikut PTM itu tergantung dari izin orang tuanya. Kalau memang tidak boleh, ya anaknya ikut PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh. Yang penting anaknya tetap memperoleh haknya mengikuti pelajaran,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/