29.8 C
Denpasar
Saturday, June 10, 2023

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Pemkot Ajukan Tiga Ranperda

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sidang Paripurna ke-III Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar Tahun 2020 yang mengambil agenda usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) digelar di gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/2). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, dihadiri Wakil Walikota IGN Jaya Negara. Hadir pula Wakil Ketua DPRD I Wayan Mariyana Wandira, I Made Mulyawan Arya, serta anggota DPRD Kota Denpasar, Sekda AAN Rai Iswara, dan Forkompinda.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Denpasar selaku eksekutif mengajukan tiga ranperda untuk ditetapkan menjadi perda. Ketiga ranperda itu, masing-masing ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, dan ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Wakil Walikota Jaya Negara saat membacakan pidato pengantar Walikota Denpasar menjelaskan, sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen melaksanakan peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini dilaksanakan dengan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung partisipasi masyarakat.

Baca Juga :  Diduga Korsleting Listrik, Toko Alat Pertanian di Sidakarya Ludes

Jaya Negara menjelaskan, Ranperda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan msyarakat suatu daerah. “Dengan dibentuknya Ranperda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kemajuan daerah,” paparnya.

Terkait Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, merupakan instrumen penting pelayanan masyarakat di lapisan terbawah. Ranperda ini dibentuk untuk memberikan kejelasan tentang proses pengangkatan, pemberhentian serta penjaminan hak kepala lingkungan dan kesamaan pengaturan dengan kepala kewilayahan. “Dengan adanya produk hukum daerah ini, nantinya akan ada rasa keadilan dan kesamaan antara kepala lingkungan, yang diharapkan bermuara pada peningkatan kinerja,” paparnya.

Baca Juga :  Pilkel Serentak Tinggal Seminggu, Persiapan Logistik Dikebut

Berkenaan ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Jaya Negara menjelaskan, sudah harus menjadi perhatian bersama. Dimana, ranperda ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan suatu kesetaraan gender dalam pembangunan di Kota Denpasar. “Dari ranperda ini, tentunya akan mengatur tentang peranan kesetaraan eander dalam proses perencanaan, penganggaran yang berspektif gender, dan aksi daerah pengarusutamaan gender untuk mendukung pembangunan daerah,” paparnya.

Jaya Negara berharap, pentingnya produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan Kota Denpasar, usulan ranperda ini dapat ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan fungsi DPRD Kota Denpasar. “Melalui sidang ini, kami berharap koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti,” kata Jaya Negara.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Sidang Paripurna ke-III Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar Tahun 2020 yang mengambil agenda usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) digelar di gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/2). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, dihadiri Wakil Walikota IGN Jaya Negara. Hadir pula Wakil Ketua DPRD I Wayan Mariyana Wandira, I Made Mulyawan Arya, serta anggota DPRD Kota Denpasar, Sekda AAN Rai Iswara, dan Forkompinda.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Denpasar selaku eksekutif mengajukan tiga ranperda untuk ditetapkan menjadi perda. Ketiga ranperda itu, masing-masing ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, dan ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Wakil Walikota Jaya Negara saat membacakan pidato pengantar Walikota Denpasar menjelaskan, sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen melaksanakan peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini dilaksanakan dengan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung partisipasi masyarakat.

Baca Juga :  Manfaatkan Sosial Media, Transaksi Baju Impor Bekas Laris Manis

Jaya Negara menjelaskan, Ranperda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019. Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan msyarakat suatu daerah. “Dengan dibentuknya Ranperda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kemajuan daerah,” paparnya.

Terkait Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, merupakan instrumen penting pelayanan masyarakat di lapisan terbawah. Ranperda ini dibentuk untuk memberikan kejelasan tentang proses pengangkatan, pemberhentian serta penjaminan hak kepala lingkungan dan kesamaan pengaturan dengan kepala kewilayahan. “Dengan adanya produk hukum daerah ini, nantinya akan ada rasa keadilan dan kesamaan antara kepala lingkungan, yang diharapkan bermuara pada peningkatan kinerja,” paparnya.

Baca Juga :  Diler Daya Motor Tabanan Beri Layanan Spesial ke Pelanggan Honda

Berkenaan ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Jaya Negara menjelaskan, sudah harus menjadi perhatian bersama. Dimana, ranperda ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan suatu kesetaraan gender dalam pembangunan di Kota Denpasar. “Dari ranperda ini, tentunya akan mengatur tentang peranan kesetaraan eander dalam proses perencanaan, penganggaran yang berspektif gender, dan aksi daerah pengarusutamaan gender untuk mendukung pembangunan daerah,” paparnya.

Jaya Negara berharap, pentingnya produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan Kota Denpasar, usulan ranperda ini dapat ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan fungsi DPRD Kota Denpasar. “Melalui sidang ini, kami berharap koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti,” kata Jaya Negara.


Most Read

Artikel Terbaru