alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

AA Ngurah Widiada: Jangan Gunakan Pendidikan Sebagai Ajang Politik

DENPASAR, BALI EXPRESS – Ketua Fraksi Nasdem-PSI yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada menyayangkan adanya penambahan jumlah siswa dalam satu rombel (rombongan belajar) pada SMP Negeri di Denpasar. Padahal dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif tanggal 26 Juni, dalam satu kelas berjumlah 36 siswa. Namun kenyataannya dalam satu kelas menjadi 40 siswa dalam satu rombel. “Idealnya satu kelas itu ya 29 (siswa). Kalau 36 itu sudah gemuk sekali, apalagi 40. Dalam kesepakatan disetujui 36 siswa, lalu empat siswa ini darimana,” katanya.

Gung Widiada mencurigai ada permainan lain yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Sebab, penambahan jumlah siswa dalam satu rombel di masa pandemi Covid-19 ini akan berimbas saat siswa belajar secara tatap muka di sekolah. Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah jelas menginstruksikan, saat masa belajar siswa wajib melaksanakan social distancing. “Kalau dengan jumlah sekian, bagaimana caranya melakukan social distancing atau physical distancing. Yang anehnya kan kenapa bisa jadi 40 siswa? Sisanya lagi empat siswa ini milik siapa?” kata dia.

Gung Widiada menginginkan rekan-rekannya di DPRD Kota Denpasar agar tidak melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Ia pun mengingatkan dewan selaku pengawas, agar tidak ikut bermain dalam PPDB tahun ini. “Jangan sampai dalam PPDB dipolitisir untuk mendapatkan suara pada pemilihan berikutnya. Sehingga yang kena imbas masyarakat kecil yang harusnya mendapatkan keringanan biaya di SMP negeri, malah disalip yang berpenghasilan menengah ke atas,” tambahnya.

Gung Widiada juga menambahkan, sejak disepakati hasil rapat tersebut, Disdikpora tidak pernah kembali berkomunikai dengan Komisi IV. Jika ada penambahan jumlah siswa dalam satu rombel tanpa diketahui dewan, hal itu perlu dipertanyakan. “Harusnya pihak Disdikpora melakukan koordinasi dengan Komisi IV jika ada perubahan rencana rombel. Atau mungkin ada anggota dewan yang diajak komunikasi, juga saya tidak tahu. Hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Apalagi, ada informasi ribuan berkas pengajuan masyarakat yang masuk ke dewan. Yang jelas, saya sendiri belum mengetahui ada rapat lagi terkait dengan penambahan rombel,” imbuhnya.

Jika ada kesepakatan lain bersama Komisi IV di luar dari rapat kerja, harusnya pimpinan menyampaikan kepada anggota, bahwa ada kesepakatan lain dari Disdikpora dengan Komisi IV. Namun ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan tersebut. Ia mengingatkan, jangan sampai rekan-rekannya di DPRD juga tidak ikut bermain jalur belakang untuk meloloskan siswa.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Ketua Fraksi Nasdem-PSI yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada menyayangkan adanya penambahan jumlah siswa dalam satu rombel (rombongan belajar) pada SMP Negeri di Denpasar. Padahal dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif tanggal 26 Juni, dalam satu kelas berjumlah 36 siswa. Namun kenyataannya dalam satu kelas menjadi 40 siswa dalam satu rombel. “Idealnya satu kelas itu ya 29 (siswa). Kalau 36 itu sudah gemuk sekali, apalagi 40. Dalam kesepakatan disetujui 36 siswa, lalu empat siswa ini darimana,” katanya.

Gung Widiada mencurigai ada permainan lain yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Sebab, penambahan jumlah siswa dalam satu rombel di masa pandemi Covid-19 ini akan berimbas saat siswa belajar secara tatap muka di sekolah. Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah jelas menginstruksikan, saat masa belajar siswa wajib melaksanakan social distancing. “Kalau dengan jumlah sekian, bagaimana caranya melakukan social distancing atau physical distancing. Yang anehnya kan kenapa bisa jadi 40 siswa? Sisanya lagi empat siswa ini milik siapa?” kata dia.

Gung Widiada menginginkan rekan-rekannya di DPRD Kota Denpasar agar tidak melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Ia pun mengingatkan dewan selaku pengawas, agar tidak ikut bermain dalam PPDB tahun ini. “Jangan sampai dalam PPDB dipolitisir untuk mendapatkan suara pada pemilihan berikutnya. Sehingga yang kena imbas masyarakat kecil yang harusnya mendapatkan keringanan biaya di SMP negeri, malah disalip yang berpenghasilan menengah ke atas,” tambahnya.

Gung Widiada juga menambahkan, sejak disepakati hasil rapat tersebut, Disdikpora tidak pernah kembali berkomunikai dengan Komisi IV. Jika ada penambahan jumlah siswa dalam satu rombel tanpa diketahui dewan, hal itu perlu dipertanyakan. “Harusnya pihak Disdikpora melakukan koordinasi dengan Komisi IV jika ada perubahan rencana rombel. Atau mungkin ada anggota dewan yang diajak komunikasi, juga saya tidak tahu. Hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Apalagi, ada informasi ribuan berkas pengajuan masyarakat yang masuk ke dewan. Yang jelas, saya sendiri belum mengetahui ada rapat lagi terkait dengan penambahan rombel,” imbuhnya.

Jika ada kesepakatan lain bersama Komisi IV di luar dari rapat kerja, harusnya pimpinan menyampaikan kepada anggota, bahwa ada kesepakatan lain dari Disdikpora dengan Komisi IV. Namun ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan tersebut. Ia mengingatkan, jangan sampai rekan-rekannya di DPRD juga tidak ikut bermain jalur belakang untuk meloloskan siswa.


Most Read

Artikel Terbaru

/