alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Fraksi PDIP Sebut Realisasi Pendapatan dan Belanja Sangat Realistis  

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Laporan Pertanggungjawaban Bupati Badung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun 2021 langsung diterima oleh Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Badung. Fraksi tergemuk dengan 28 kursi di parlemen Badung ini, bahkan sepakat ini disahkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.

Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Badung TA 2021 di Gedung Dewan, Senin (11/7).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi para  Wakil Ketua DPRD, I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta para anggota DPRD dan pejabat di lingkup Badung.

F-PDIP dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh anggota fraksi Ni Luh Kadek Suastiari, tetap memberi catatan. Hal ini ditujukan agar Pemkab Badung kedepannya lebih meningkatkan efisiensi dan disisi lainnya meningkatkan produktivitas kinerja.

“Dalam kondisi yang sulit ini mari kita sikapi dengan jiwa besar, untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam rangka merancang pendanaan lebih realistis dan penuh kehati-hatian,” ujarnya.

Baca Juga :  Belayu Kembangkan Potensi Seni, Adat dan Budaya Melalui Festival

Suastiari juga menyatakan bahwa fraksinya sependapat dengan pemerintah dalam upaya terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Tak ketinggalan, fraksi pendukung pemerintah ini juga mengajak seluruh masyarakat Badung untuk menjaga situasi yang sudah mulai membaik. Terutama dengan tetap menjaga lingkungan terdekat dari kemungkinan yang bisa kembali membuat terpuruk akibat terganggunya sektor pariwisata dan kemungkinan lainnya yang tidak diinginkan.

“Terkait jalannya pemerintahan, kami juga mengucapkan selamat kepada Pemkab Badung dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya serta kedelapan kalinya secara berturut turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Badung Tahun 2021 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali,” papar Suastiari.

Baca Juga :  Piodalan di Kantor Perbekel Desa Sayan, Gunakan Banten Bebangkit

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban  APBD tahun 2021, lanjut Suastiari, F-PDIP juga memberikan sejumlah tanggapan. Meliputi Pendapatan terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun lebih atau 91,48 persen dari rencana anggaran Rp 2,9 triliun lebih.

Pencapaian ini terdiri dari, PAD terealisasi sebesar Rp 1,7 triliun lebih dari yang direncanakan Rp 1,9 triliun lebih. Pendapatan transfer direncanakan tahun 2021 sebesar Rp 903 miliar lebih dapat direalisasikan sebesar 95,93 persen atau setara dengan  Rp 866 miliar lebih.

Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 84 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 90 miliar lebih. Selanjutnya untuk belanja tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 2,8 triliun lebih.

Melihat dari capaian tersebut, F-PDIP menyebut  perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sudah sangat realistis dalam kondisi perekonomian tahun 2021 yang cenderung sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Laporan Pertanggungjawaban Bupati Badung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun 2021 langsung diterima oleh Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Badung. Fraksi tergemuk dengan 28 kursi di parlemen Badung ini, bahkan sepakat ini disahkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.

Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Badung TA 2021 di Gedung Dewan, Senin (11/7).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi para  Wakil Ketua DPRD, I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta para anggota DPRD dan pejabat di lingkup Badung.

F-PDIP dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh anggota fraksi Ni Luh Kadek Suastiari, tetap memberi catatan. Hal ini ditujukan agar Pemkab Badung kedepannya lebih meningkatkan efisiensi dan disisi lainnya meningkatkan produktivitas kinerja.

“Dalam kondisi yang sulit ini mari kita sikapi dengan jiwa besar, untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam rangka merancang pendanaan lebih realistis dan penuh kehati-hatian,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Limpahkan Berkas Perkara Tahap I Pembacokan dan KDRT di Batubulan

Suastiari juga menyatakan bahwa fraksinya sependapat dengan pemerintah dalam upaya terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Tak ketinggalan, fraksi pendukung pemerintah ini juga mengajak seluruh masyarakat Badung untuk menjaga situasi yang sudah mulai membaik. Terutama dengan tetap menjaga lingkungan terdekat dari kemungkinan yang bisa kembali membuat terpuruk akibat terganggunya sektor pariwisata dan kemungkinan lainnya yang tidak diinginkan.

“Terkait jalannya pemerintahan, kami juga mengucapkan selamat kepada Pemkab Badung dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya serta kedelapan kalinya secara berturut turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Badung Tahun 2021 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali,” papar Suastiari.

Baca Juga :  Piodalan di Kantor Perbekel Desa Sayan, Gunakan Banten Bebangkit

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban  APBD tahun 2021, lanjut Suastiari, F-PDIP juga memberikan sejumlah tanggapan. Meliputi Pendapatan terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun lebih atau 91,48 persen dari rencana anggaran Rp 2,9 triliun lebih.

Pencapaian ini terdiri dari, PAD terealisasi sebesar Rp 1,7 triliun lebih dari yang direncanakan Rp 1,9 triliun lebih. Pendapatan transfer direncanakan tahun 2021 sebesar Rp 903 miliar lebih dapat direalisasikan sebesar 95,93 persen atau setara dengan  Rp 866 miliar lebih.

Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 84 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 90 miliar lebih. Selanjutnya untuk belanja tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 2,8 triliun lebih.

Melihat dari capaian tersebut, F-PDIP menyebut  perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sudah sangat realistis dalam kondisi perekonomian tahun 2021 yang cenderung sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/